"Prabowo's Budget Slump: Indonesia's Financial Woes Deepen"
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi masalah keuangan yang semakin parah, dengan serapan anggaran Belanja Garis Negara (BGN) yang turun drastis. Menurut data baru yang dirilis pada akhir September 2025, penyerapan BGN hanya sebesar 16%, lebih rendah dari target awal.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo masih banyak menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan negara. Dengan serapan anggaran yang rendah, pemerintahan harus berurusan dengan berbagai masalah keuangan, termasuk utang yang semakin besar dan defisit keuangan.
Mengutip data dari Kementerian Keuangan, penyerapan BGN pada periode September 2025 hanya mencapai Rp 12,3 triliun, dibandingkan dengan target awalnya sebesar Rp 22,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan masih banyak menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran negara.
Presiden Prabowo dan Kementerian Keuangan harus segera menyusun rencana aksi untuk meningkatkan penyerapan BGN dan mengatasi masalah keuangan yang semakin parah. Jika tidak, maka konsekuensi yang signifikan akan dialami oleh negara Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi masalah keuangan yang semakin parah, dengan serapan anggaran Belanja Garis Negara (BGN) yang turun drastis. Menurut data baru yang dirilis pada akhir September 2025, penyerapan BGN hanya sebesar 16%, lebih rendah dari target awal.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo masih banyak menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan negara. Dengan serapan anggaran yang rendah, pemerintahan harus berurusan dengan berbagai masalah keuangan, termasuk utang yang semakin besar dan defisit keuangan.
Mengutip data dari Kementerian Keuangan, penyerapan BGN pada periode September 2025 hanya mencapai Rp 12,3 triliun, dibandingkan dengan target awalnya sebesar Rp 22,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan masih banyak menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran negara.
Presiden Prabowo dan Kementerian Keuangan harus segera menyusun rencana aksi untuk meningkatkan penyerapan BGN dan mengatasi masalah keuangan yang semakin parah. Jika tidak, maka konsekuensi yang signifikan akan dialami oleh negara Indonesia.