Sengketa Lahan JK, DPR Orang Besar Saja Digituin Apalagi Rakyat Kecil

B

Barbie's Punching Pi

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terjebak dalam sengketa lahan di Makassar, kasus yang menimbulkan persoalan serius tentang praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia. Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa kelemahannya di masa lalu hingga dapat merugikan tokoh sebesar Jusuf Kalla.

"Dengan demikian, kalau seorang mantan Wakil Presiden saja bisa menjadi korban salah kelola administrasi pertanahan, apalagi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan," ujar Azis melalui keterangan tertulis. Sengketa lahan ini berakar dari produk administrasi lama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Data Kementerian ATR/BPN pada 2024 mencatat terdapat 11.083 sengketa tanah, 506 konflik, dan 24.120 perkara pertanahan, dengan tingkat penyelesaian sekitar 46,88%. Sementara hingga Oktober 2025, terdapat 6.015 kasus baru yang masuk dan baru separuh yang dapat diselesaikan.

Kelompok masyarakat kecil justru menjadi pihak paling terdampak, terutama dalam kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat kecil dengan 2.161 kasus pada 2024. "Kalau seorang tokoh besar bisa jadi korban, bayangkan bagaimana nasib petani, nelayan, atau warga biasa yang tidak punya akses hukum maupun informasi," ucapnya.

Azis menilai negara harus hadir aktif dan tidak hanya fokus pada kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kasus sengketa yang dialami Jusuf Kalla dijadikan momentum untuk membenahi sistem administrasi pertanahan secara menyeluruh. Reformasi harus dilakukan dari aspek transparansi, pengawasan, digitalisasi data, hingga pembersihan oknum internal yang diduga terlibat praktik mafia tanah.

Tidak boleh lagi ada ruang abu-abu yang membuka peluang sertifikat ganda atau manipulasi data. Penanganan kasus rakyat kecil harus dibuka selebar-lebarnya, kata Azis. Partai Gerindra mendukung penuh langkah tegas Menteri ATR/BPN dalam membersihkan institusi pertanahan dan mempercepat penataan ulang administrasi agraria.
 
Aku pikir kalau ini serius banget, kasus Jusuf Kalla di Makassar bukan cuma tentang kelemahan BPN aja, tapi juga tentang praktik mafia tanah yang sudah ada sejak lama. Aku ingat dulu, ketika aku masih belajar SD, orang tua aku bilang bahwa ada banyak tanah yang sudah dimiliki oleh beberapa orang, tapi tidak ada catatan resmi. Itu kayaknya cara mereka mengelola tanah secara ilegal.

Sekarang, kalau kita lihat data dari Kementerian ATR/BPN, itu bukti bahwa sistem administrasi pertanahan masih sangat lemah di Indonesia. 46,88% penyelesaian kasus saja? Itu tidak bisa dipungut sebagai contoh kesuksesan!

Aku rasa kita harus melihat dari perspektif masyarakat kecil, kalau mereka yang terdampak oleh praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan. Mereka yang tidak punya akses kuasa dan jaringan, itu mereka yang paling terancam. Kalau kita tidak berani menghadapi kasus-kasus ini, maka praktik tersebut akan terus hidup.

Aku berharap reformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kita harus melihat dari sudut pandang rakyat kecil dan memberikan mereka akses hukum dan informasi yang sama seperti orang lain.
 
Gue rasa kalau biar bisa menangani praktik mafia tanah dan masalah administrasi pertanahan di Indonesia, kita harus lebih fokus dan transparan dalam pengelolaan lahan. Kasus Jusuf Kalla memang bikin kita sadar bahwa masih ada banyak kasus sengketa tanah yang belum terpecahkan 🤯. Kalau rakyat kecil bisa jadi korban, bayangkan aja bagaimana nasib petani dan nelayan yang tidak punya akses hukum 🌾🐟. Kita harus mempercepat penataan ulang administrasi agraria dan membersihkan oknum internal yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah 🚮. Semoga reformasi ini bisa membawa perubahan positif di Indonesia, kita harus bekerja sama dan tidak biarkan ada ruang abu-abu 😊 #ReformasiPertanahan #Transparansi #KitaBersama
 
Gue rasa kalau gini harus di perbaiki, tapi apa sih yang bisa dilakukan? kalau pemerintah sendiri lupa ngetatui kapan administrasi ini ada masalahnya? sekarang Jusuf Kalla terjebak, itu bukan mainan. gue rasa azis subekti benar-benar berbicara dari hati, kalau rakyat kecil tidak punya akses kuasa dan jaringan, tentu akan terjebak dalam sengketa lahan yang begitu sulit diselesaikan 🤦‍♂️. gue harap pemerintah bisa benar-benar berubah dan tidak hanya fokus pada kasus besar aja, tapi juga harus hadir aktif membantu masyarakat kecil ini 💪
 
Makasih bro, aku pikir mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini jadi korban dari praktik mafia tanah yang parah, tapi apa kejadian ini punya dampak besar bagi rakyat biasa yang terjebak dalam sengketa lahan 😕. Data yang banyak, 11.083 kasus dan 506 konflik, itu berarti masih banyak lagi rakyat yang terkena dampak dari praktik ini. Aku rasa kalau seorang mantan Wakil Presiden punya akses yang lebih baik, tapi apa bedanya dengan rakyat biasa yang tidak punya akses? 🤔

Aku percaya bahwa reformasi admin pertanahan harus dilakukan secara menyeluruh, dari aspek transparansi hingga pembersihan oknum internal. Tidak boleh lagi ada ruang abu-abu yang membuka peluang sertifikat ganda atau manipulasi data. Aku harap Menteri ATR/BPN bisa bergerak cepat untuk mempercepat penataan ulang administrasi agraria dan memberikan jaminan keadilan bagi rakyat 🚧.
 
Aku pikir kalau kasus Jusuf Kalla itu bukan cuma tentang Jusuf Kalla aja, tapi juga tentang bagaimana kita Indonesia bisa lebih baik lagi dalam mengelola lahan dan sumber daya alam kita. Aku senang pihak DPR RI seperti Azis Subekti yang memperjuangkan hal ini. Aku rasa kita harus fokus bukan cuma kasus besar, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat sistem administrasi pertanahan lebih transparan dan akuntabel. Kalau kita bisa melakukannya, mungkin tidak ada lagi korban seperti Jusuf Kalla. 🤝🌿
 
Aku pikir ini kasus yang salah, bukan? Jika mantan Wakil Presiden bisa terjebak dalam sengketa lahan, bagaimana rakyat kecil aja? Aku pikir itu juga harus ada tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga-lembaganya. Kalau tidak diatasi dari dulu, akhirnya menjadi kasus besar. Aku rasa ini juga perlu dibahas dengan lebih jelas tentang praktik mafia tanah yang sering terjadi di Indonesia. Tapi, aku juga pikir penting kita harus memperhatikan kasus-kasus kecil seperti ini agar tidak membuat rakyat kecil semakin sulit. 🤝
 
Aku pikir kasus Jusuf Kalla ini yang membuat aku bingung sih, apalagi gini sengketa lahan bisa menimbulkan praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia 🤯. Aku bayangkan jika korban bukanlah tokoh sebesar Jusuf Kalla, tapi rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan 🌱. Kalau nasib petani, nelayan, atau warga biasa ini bisa terjadi, aku berpikir apa lagi yang akan terjadi? 😩

Aku juga pikir reformasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari transparansi, pengawasan, digitalisasi data, dan pembersihan oknum internal 🔄. Tapi bagaimana kalau kita semua tidak mau berubah? 🤷‍♂️ Aku harap Menteri ATR/BPN bisa menanganani kasus ini dengan tegas dan membawa perubahan yang signifikan 💪.

Aku juga rasa partai Gerindra harus mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri ATR/BPN untuk membersihkan institusi pertanahan 🙌. Kita harus terbuka selebar-lebarnya untuk menangani sengketa lahan dan praktik mafia tanah ini 📈.
 
Wow 🤯 sengketa lahan ini yang diajak oleh tokoh besar seperti Jusuf Kalla memang menimbulkan persoalan serius tentang praktik mafia tanah di Indonesia, kalau gini saja terjadi pada rakyat kecil aja kan? Interesting 😊
 
Saya pikir ini masalah yang sangat serius banget, kita harus berhati-hati dengan praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia 🤯. Kalau ada mantan Wakil Presiden yang terjebak dalam kasus ini, itu berarti ada kesalahan sistem yang parah banget. Saya rasa kita perlu mempercepat penataan ulang sistem administrasi pertanahan agar tidak ada lagi korban seperti Jusuf Kalla atau masyarakat kecil lainnya 🌎.

Saya setuju dengan Azis Subekti bahwa negara harus hadir aktif dalam menangani kasus-kasus ini, bukan hanya fokus pada kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kita perlu memperbaiki aspek transparansi, pengawasan, digitalisasi data, dan pembersihan oknum internal yang terlibat dalam praktik mafia tanah 💻.

Tapi, saya masih khawatir bahwa ada banyak lagi kasus seperti ini yang belum ditemukan, karena banyak masyarakat kecil yang tidak punya akses hukum atau informasi 🤷‍♀️. Kita perlu berusaha lebih keras untuk membuka ruang abu-abu tersebut dan memberikan penerapan hukum yang adil bagi semua pihak 💪.
 
aku kira kasus ini pasti buatnya Jusuf Kalla sendiri yang merugikan dia sendiri, tapi sekarang dia jadi korban ya ? tapi aku pikir kalau ada kelemahan dari Jusuf Kalla, maka ada juga kelemahan di masa lalu dari BPN dan kementerian yang berhubungan dengannya, kayaknya harus dipelajari juga nih.
 
karena ini kasus yang begitu parah, kan? sengketa lahan di Makassar ini jadi bukti bahwa praktek mafia tanah masih ada di Indonesia 🤯. Jusuf Kalla siapa dia penting banget tapi bisa terjebak dalam masalah ini, apalagi kalau rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan. azis subekti itu benar-benar bermaksud dengan kata-katanya, kita harus hadir aktif dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini 🤝.

saya pikir reformasi harus dilakukan dari aspek transparansi, pengawasan, digitalisasi data, hingga pembersihan oknum internal yang diduga terlibat praktik mafia tanah. tapi apa yang dibicarakan lagi kalau kita tidak perhatikan kasus-kasus kecil ini? itu seperti membunuh rasa ingatan kita dengan hanya mengingat kasus besar-besaran 🤦‍♂️.
 
Wow 😮, gak percaya kalau mantan Wakil Presiden bisa jadi korban sengketa lahan seperti ini... Interesting 🤔, kasusnya benar-benar membuat kita pikir tentang praktik mafia tanah di Indonesia... Mungkin perlu diperhatikan juga bagaimana rakyat kecil dan petani lainnya bisa lebih mudah mengakses hukum dan informasi... Wow 😮, reformasi harus dilakukan dengan serius dan transparansi yang memadai!
 
Kalau biar mau dipercaya sumbernya, saya rasa sistem administrasi tanah di Indonesia masih jauh kalah baik dibanding negara-negara lain 🤦‍♂️. Jusuf Kalla ini mantan Wakil Presiden, tapi dia masih bisa terjebak dalam masalah sengketa lahan? Itu berarti ada banyak kerumunan dan korupsi yang belum terurai 😒. Dan kalau rakyat kecil yang tidak punya akses kuasa dan jaringan adalah korban, itu berarti ada kesalahan dari pihak yang lebih kuat, seperti Partai Gerindra atau pemerintah 😕. Mereka harus bertanggung jawab atas semuanya! 👊
 
gak sabar banget kasus Jusuf Kalla di Makassar, tapi apa yang terjadi sebenarnya? siapa yang bertanggung jawab? itu yang jadi masalah deh... tapi juga gini, kalau mantan Wakil Presiden saja bisa jadi korban karena kasus sengketa lahan, apa lagi rakyat kecil yang tidak punya akses? kita harus fokus memperbaiki sistem administrasi pertanahan, bukan hanya kasus-kasus besar yang dipikirkan publik. kita harus ada transparansi, pengawasan yang ketat, dan pembersihan oknum internal yang diduga terlibat praktik mafia tanah. kalau tidak, kasus seperti ini akan terjadi lagi dan lagi... 🤯💪
 
aku pikir hal ini bikin kita berpikir tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki. kalau mantan Wakil Presiden saja bisa jadi korban praktik mafia tanah, kayaknya kita harus lebih hati-hati dan bijaksana dalam penggunaan kekuasaan. tapi apa yang bikin kita bisa menceritakan siapa-siapa pun bisa terjebak dalam masalah ini? apakah itu karena kita tidak memiliki akses ke informasi yang tepat atau karena kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi sistem yang kompleks? aku pikir ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mendalami tentang pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 
saya bayangkan kalau ada banyak Jusuf Kalla seperti itu, tapi malah rakyat kecil yang terjebak di sana... apa lagi jika mereka tidak punya akses kuasa sama sekali 🤦‍♂️. kalau begitu aku pikir sistem administrasi pertanahan harus diperbaiki dari dasar, bukan hanya pihak berkuasa yang bisa jadi korban ya 🙄. dan kalau kita lihat datanya 46,88% penyelesaian kasus masih tergolong rendah, maka itu juga menunjukkan ada masalah besar yang perlu diatasi 💔.
 
Gak jadi kasus besar aja yang bikin headline, tapi masalah kecil-kecilan ini juga penting banget 🤔. Sengketa tanah di Makassar ini sebenarnya menunjukkan bagaimana praktik mafia tanah bisa sembarangan 😒. Bayangkan kalau ada 2.161 kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat kecil, itu juga perlu perhatian 😬.

Namun, kalau sengketa Jusuf Kalla ini bikin negara mempercepat reformasi administrasi pertanahan, itu bagus 🙌. Tapi, kalau kita fokus terlalu banyak pada kasus besar aja, gak bakal ada perubahan yang sebenarnya 😐.

Aku pikir reformasi harus dari aspek transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, tapi juga harus ngebuka ruang untuk masalah-maslah kecil seperti ini 🌈. Gak boleh lagi ada "ruang abu-abu" yang bikin sertifikat ganda atau manipulasi data, itu penting banget 💪.

Tapi, kalau penanganan kasus rakyat kecil harus dibuka selebar-lebarnya, itu juga perlu perhatian lebih 😬. Aku nggak tahu apa yang benar dan apa yang salah, tapi aku yakin bahwa reformasi ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak ada "oknum" yang terlibat dalam praktik mafia tanah 🤞.
 
ini kasus yang bikin perasaan jebaknya si mantan wakil presiden kan? tapi sengketa lahan di daerah makin banyak lagi, kayaknya harus ada langkah tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. kalau rakyat kecil bisa jadi korban, bayangkan bagaimana nasib mereka kan? harus ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah, tidak boleh ada ruang abu-abu lagi 😔👎
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top