Makassar, Sulawesi Selatan - Banyak sekolah di wilayah Makassar yang terancam ambruk akibat kesalahan pemerintah dalam pengelolaan dana bantuan. Salah satu yang tersengat adalah SMK Nusantara Makassar.
Murid-murid SMA di SMK Nusantara Makassar telah dipindahkan ke Musala, sebuah institusi pendidikan alternatif yang tidak memiliki izin resmi. Pindahan ini dilakukan tanpa peringatan atau diskusi dengan pihak sekolah dan orang tua murid.
"Murid-murid kami dipindahkan ke Musala beberapa hari yang lalu tanpa alasan yang jelas. Kami belum bisa memahami mengapa pemerintah membuat keputusan ini," kata Bapak Amir, kepala sekolah SMK Nusantara Makassar.
Sementara itu, keluarga murid-murid tersebut juga tetap dalam kegelisahan. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak kami. Kami hanya ingin melihat kembali murid-murid kami," kata Ibu Rasya, ibu salah satu murid.
Mengenai pindahan ini, kami mencoba menghubungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, hingga saat penulisan artikel ini, tidak ada jawaban yang diterima.
Pindahan murid-murid SMA ke institusi pendidikan alternatif tanpa izin resmi adalah contoh dari kesalahan pemerintah dalam mengelola dana bantuan. Pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan ini dan memberikan solusi yang tepat untuk anak-anak pendidikan tersebut.
Murid-murid SMA di SMK Nusantara Makassar telah dipindahkan ke Musala, sebuah institusi pendidikan alternatif yang tidak memiliki izin resmi. Pindahan ini dilakukan tanpa peringatan atau diskusi dengan pihak sekolah dan orang tua murid.
"Murid-murid kami dipindahkan ke Musala beberapa hari yang lalu tanpa alasan yang jelas. Kami belum bisa memahami mengapa pemerintah membuat keputusan ini," kata Bapak Amir, kepala sekolah SMK Nusantara Makassar.
Sementara itu, keluarga murid-murid tersebut juga tetap dalam kegelisahan. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak kami. Kami hanya ingin melihat kembali murid-murid kami," kata Ibu Rasya, ibu salah satu murid.
Mengenai pindahan ini, kami mencoba menghubungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, hingga saat penulisan artikel ini, tidak ada jawaban yang diterima.
Pindahan murid-murid SMA ke institusi pendidikan alternatif tanpa izin resmi adalah contoh dari kesalahan pemerintah dalam mengelola dana bantuan. Pemerintah harus segera memperbaiki kesalahan ini dan memberikan solusi yang tepat untuk anak-anak pendidikan tersebut.