Pemerintahan Soeharto, Presiden kedua Indonesia setelah Abdurrahman Wahid, dimulai pada 27 Maret 1968. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa program yang diluncurkan dan peristiwa penting yang terjadi. Berikut adalah salah satu contoh sejarah masa pemerintahan Soeharto dalam setahun.
Pada periode awal pemerintahan Soeharto, dia dan tim ekonominya berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara mereka lakukan adalah dengan membuka investasi asing. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 yang kemudian menjadi pintu gerbang bagi investor asing masuk ke Indonesia.
Freeport adalah perusahaan pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi serta politik utama di Indonesia. Masuknya Freeport menjadi penanda awal tumbuhnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia, meskipun pemerintahan Soeharto pada tahun-tahun pertama juga menuai kontroversi.
Pada bulan-bulan berikutnya, Soeharto menandatangani beberapa perjanjian dan kontrak dengan negara-negara asing, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Perjanjian-perjanjian ini membantu meningkatkan pendapatan negara Indonesia dan mengembangkan industri di berbagai sektor.
Selain itu, pemerintahan Soeharto juga melakukan beberapa reformasi di bidang politik dan keamanan. Pada tahun 1968, Soeharto menerbitkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Dasar 1973. Undang-Undang ini mengatur struktur pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia.
Di bidang ekonomi, pemerintahan Soeharto juga melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1969, dia menerbitkan Program Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dan meningkatkan pendapatan rakyat.
Meskipun pemerintahan Soeharto pada awalnya dianggap sebagai masa kejayaan, namun pada akhirnya, dia dihantam oleh Krisis Moneter 1997-1998 yang berakibat pada demo besar-besaran dan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.
Pada periode awal pemerintahan Soeharto, dia dan tim ekonominya berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara mereka lakukan adalah dengan membuka investasi asing. Dengan demikian, lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 yang kemudian menjadi pintu gerbang bagi investor asing masuk ke Indonesia.
Freeport adalah perusahaan pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi serta politik utama di Indonesia. Masuknya Freeport menjadi penanda awal tumbuhnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia, meskipun pemerintahan Soeharto pada tahun-tahun pertama juga menuai kontroversi.
Pada bulan-bulan berikutnya, Soeharto menandatangani beberapa perjanjian dan kontrak dengan negara-negara asing, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Perjanjian-perjanjian ini membantu meningkatkan pendapatan negara Indonesia dan mengembangkan industri di berbagai sektor.
Selain itu, pemerintahan Soeharto juga melakukan beberapa reformasi di bidang politik dan keamanan. Pada tahun 1968, Soeharto menerbitkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Dasar 1973. Undang-Undang ini mengatur struktur pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia.
Di bidang ekonomi, pemerintahan Soeharto juga melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1969, dia menerbitkan Program Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dan meningkatkan pendapatan rakyat.
Meskipun pemerintahan Soeharto pada awalnya dianggap sebagai masa kejayaan, namun pada akhirnya, dia dihantam oleh Krisis Moneter 1997-1998 yang berakibat pada demo besar-besaran dan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.