"Prabowo's Ambitious Eco-Infrastructure Push Hits Snag"
Presiden Jokowi successor, Presiden Joko Prabowo, meluncurkan program besar-besaran untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia, namun keberhasilannya masih tergantung pada implementasinya yang tidak optimal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga sistem pengelolaan air. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi, serta menurunkan dampak lingkungan.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa proyek tersebut mengalami kesalahan konstruksi yang membuat infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, pada proyek pembangunan jalan raya di Sumatera Barat, kontraktor tidak mematuhi spesifikasi teknis yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga hasilnya tidak layak untuk digunakan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program infrastruktur Prabowo masih belum mencapai tujuannya. Banyak warga di wilayah-wilayah tersebut mengeluh tentang kualitas jalan yang buruk dan dampak lingkungan yang tidak terkontrol.
"Kita harap pemerintah dapat memantau proyek-proyek infrastruktur ini dengan lebih teliti sehingga hasilnya dapat sesuai dengan harapan kita," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang juga merupakan anggota Komite III DPR, Dr. Ir. Budi Sumadiatmadja.
Dalam laporan keuangan tahunan, pemerintah menetapkan anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur ini, yaitu sekitar Rp 600 triliun. Namun, banyak yang berpendapat bahwa jumlah anggaran ini tidak cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
"Anggaran yang ditetapkan masih belum mencukupi untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur ini," kata Ahli Ekonomi, Dr. Anjar Kartawi. "Kita perlu meningkatkan prioritas dan strategi pengelolaan anggaran agar program infrastruktur Prabowo dapat sesuai dengan harapan kita."
Presiden Jokowi successor, Presiden Joko Prabowo, meluncurkan program besar-besaran untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia, namun keberhasilannya masih tergantung pada implementasinya yang tidak optimal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga sistem pengelolaan air. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi, serta menurunkan dampak lingkungan.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa proyek tersebut mengalami kesalahan konstruksi yang membuat infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, pada proyek pembangunan jalan raya di Sumatera Barat, kontraktor tidak mematuhi spesifikasi teknis yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga hasilnya tidak layak untuk digunakan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program infrastruktur Prabowo masih belum mencapai tujuannya. Banyak warga di wilayah-wilayah tersebut mengeluh tentang kualitas jalan yang buruk dan dampak lingkungan yang tidak terkontrol.
"Kita harap pemerintah dapat memantau proyek-proyek infrastruktur ini dengan lebih teliti sehingga hasilnya dapat sesuai dengan harapan kita," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang juga merupakan anggota Komite III DPR, Dr. Ir. Budi Sumadiatmadja.
Dalam laporan keuangan tahunan, pemerintah menetapkan anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur ini, yaitu sekitar Rp 600 triliun. Namun, banyak yang berpendapat bahwa jumlah anggaran ini tidak cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
"Anggaran yang ditetapkan masih belum mencukupi untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur ini," kata Ahli Ekonomi, Dr. Anjar Kartawi. "Kita perlu meningkatkan prioritas dan strategi pengelolaan anggaran agar program infrastruktur Prabowo dapat sesuai dengan harapan kita."