Pemerintah pusat akan menerapkan Kebijakan Penyesuaian Transfer Ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan memaksimalkan sektor investasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Penyesuaian TKD ini diharapkan akan mengurangi total pengeluaran pemerintah daerah di Sumut sekitar Rp9 triliun pada tahun 2026. Sementara itu, provinsi ini ditargetkan tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
Bobby berharap penyaluran KUR dan KPP dapat ditingkatkan agar target tersebut tercapai. Pemerintah kini terus memperluas akses pemanfaatan KUR agar lebih inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.
Pengembangan rumah-rumah sederhana dan perumahan adalah salah satu program yang ditujukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran untuk KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP tersebut digelar serentak secara nasional. Di Surabaya, kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara di Medan, turut hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Penyesuaian TKD ini diharapkan akan mengurangi total pengeluaran pemerintah daerah di Sumut sekitar Rp9 triliun pada tahun 2026. Sementara itu, provinsi ini ditargetkan tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
Bobby berharap penyaluran KUR dan KPP dapat ditingkatkan agar target tersebut tercapai. Pemerintah kini terus memperluas akses pemanfaatan KUR agar lebih inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.
Pengembangan rumah-rumah sederhana dan perumahan adalah salah satu program yang ditujukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran untuk KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP tersebut digelar serentak secara nasional. Di Surabaya, kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara di Medan, turut hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.