Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI, menilai kebijakan hilirisasi pemerintah saat ini bukan lagi sekadar jargon politik. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud nyata transformasi ekonomi yang diupayakan Indonesia.
"Hilirisasi itu bukan sekedar narasi, melainkan bentuk dari transformasi ekonomi Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta. "Hilirisasi adalah bagian dari visi Asta Cita kelima Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan hilirisasi dan melaksanakan industrialisasi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri."
Bambang menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang diinginkan. "Kita lihat pemerintah sangat serius, tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan aksi," katanya.
Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi dengan fokus pada 28 komoditas unggulan, seperti mineral, batu bara, dan perkebunan. Rencana ini mencakup sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja baru.
"Hilirisasi sumber daya alam bukan tanpa tantangan," kata Bambang. "Tapi kita akan terus mengawal kebijakan ini, terutama di sektor hulu seperti batu bara dan mineral."
Selain itu, pemerintah telah menyerahkan 18 dokumen feasibility study (FS) kepada Danantara sebagai lembaga pelaksana pembiayaan dan proyek. Proyek-proyek tersebut diperkirakan akan meningkatkan nilai investasi dan menyerap tenaga kerja baru.
"Dalam satgas hilirisasi, kita telah menempatkan BPI sebagai penyelidik, BNI sebagai penyalur fungsional dan Danantara sebagai pelaksana," kata Bambang. "Satu hal yang berbeda dari kebijakan ini adalah B2B."
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan menanamkan industri yang lebih berdaya saing dalam negeri.
"Hilirisasi itu bukan sekedar narasi, melainkan bentuk dari transformasi ekonomi Indonesia," kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta. "Hilirisasi adalah bagian dari visi Asta Cita kelima Presiden Prabowo Subianto, yaitu melanjutkan hilirisasi dan melaksanakan industrialisasi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri."
Bambang menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang diinginkan. "Kita lihat pemerintah sangat serius, tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan aksi," katanya.
Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi dengan fokus pada 28 komoditas unggulan, seperti mineral, batu bara, dan perkebunan. Rencana ini mencakup sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja baru.
"Hilirisasi sumber daya alam bukan tanpa tantangan," kata Bambang. "Tapi kita akan terus mengawal kebijakan ini, terutama di sektor hulu seperti batu bara dan mineral."
Selain itu, pemerintah telah menyerahkan 18 dokumen feasibility study (FS) kepada Danantara sebagai lembaga pelaksana pembiayaan dan proyek. Proyek-proyek tersebut diperkirakan akan meningkatkan nilai investasi dan menyerap tenaga kerja baru.
"Dalam satgas hilirisasi, kita telah menempatkan BPI sebagai penyelidik, BNI sebagai penyalur fungsional dan Danantara sebagai pelaksana," kata Bambang. "Satu hal yang berbeda dari kebijakan ini adalah B2B."
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan menanamkan industri yang lebih berdaya saing dalam negeri.