Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai periode dengan kemunduran paling serius dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sejak era reformasi.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, tahun pertama pemerintahan ini diwarnai oleh "erosi kebebasan" dan "kembalinya praktik otoritarianisme". Kebijakan publik yang paradoks itu membuat masyarakat terkejut.
"Pemerintah mengklaim pro-rakyat, tapi substansinya justru memperkuat kelompok berkuasa," kata Usman. Ia menilai bahwa pemerintahan ini "membunuh" suara kritis dan sistematis membunuh aktivis HAM.
Amnesty mencatat 269 serangan terhadap pembela HAM, termasuk 112 jurnalis, 81 pegiat masyarakat adat, serta 35 orang yang dikriminalisasi. "Banyak dari mereka ditangkap sewenang-wenang, diserang secara fisik, bahkan ada yang dibunuh. Ini menunjukkan betapa memburuknya iklim kebebasan sipil di Indonesia," ujarnya.
Amnesty juga menyoroti penanganan demonstrasi yang kerap diwarnai kekerasan aparat. "Lebih dari 5.000 kasus pelanggaran, termasuk 4.400 penangkapan, 700 kekerasan fisik, dan 340 penyalahgunaan gas air mata serta water cannon."
Usman menilai bahwa tahun pertama pemerintahan PrabowoβGibran adalah periode "erosi HAM paling parah dalam dua dekade terakhir". Erosi ini seperti pengikisan tanah -- perlahan tapi pasti, menghancurkan fondasi demokrasi kita. Dari hak berbicara, berkumpul, hingga hak hidup yang aman, semuanya terkikis.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, tahun pertama pemerintahan ini diwarnai oleh "erosi kebebasan" dan "kembalinya praktik otoritarianisme". Kebijakan publik yang paradoks itu membuat masyarakat terkejut.
"Pemerintah mengklaim pro-rakyat, tapi substansinya justru memperkuat kelompok berkuasa," kata Usman. Ia menilai bahwa pemerintahan ini "membunuh" suara kritis dan sistematis membunuh aktivis HAM.
Amnesty mencatat 269 serangan terhadap pembela HAM, termasuk 112 jurnalis, 81 pegiat masyarakat adat, serta 35 orang yang dikriminalisasi. "Banyak dari mereka ditangkap sewenang-wenang, diserang secara fisik, bahkan ada yang dibunuh. Ini menunjukkan betapa memburuknya iklim kebebasan sipil di Indonesia," ujarnya.
Amnesty juga menyoroti penanganan demonstrasi yang kerap diwarnai kekerasan aparat. "Lebih dari 5.000 kasus pelanggaran, termasuk 4.400 penangkapan, 700 kekerasan fisik, dan 340 penyalahgunaan gas air mata serta water cannon."
Usman menilai bahwa tahun pertama pemerintahan PrabowoβGibran adalah periode "erosi HAM paling parah dalam dua dekade terakhir". Erosi ini seperti pengikisan tanah -- perlahan tapi pasti, menghancurkan fondasi demokrasi kita. Dari hak berbicara, berkumpul, hingga hak hidup yang aman, semuanya terkikis.