Pemerintah Jika Bantu Ponpes Al Khoziny, Apakah Ada yang Salah?
Ponpes Al Khoziny, sekolah swasta di Pasuruan, Jawa Timur yang terkenal karena robohnya bangunan pada tahun lalu. Meskipun robohannya bisa berubah menjadi isu sosial yang menantang masyarakat, pihak berwenang yang bertanggung jawab tidak perlu bingung tentang siapa yang salah.
Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, pemerintah Jika ingin membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara), sebaiknya melakukan penelusuran lebih lanjut. Ia berpendapat bahwa jangan sampai ponpes yang terkesan salah malah dibantu dari APBN.
"Di sini masalahnya, Pemerintah harus menelusuri masalah ini," kata Saleh saat dihubungi beberapa hari yang lalu. "Jangan sampai, ponpes yang terkesan salah, malah justru dibantu dari APBN."
Ia menilai bahwa ada banyak ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang lebih berhak dibantu pemerintah. Saleh juga menyebutkan bahwa membantu Ponpes Al-Khoziny akan memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat.
"Kita harus menilai, ada ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang lebih berhak dibantu pemerintah," kata Saleh. "Kalau Ponpes Al-Khoziny ini dibantu, tentu perlu dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain. Paling tidak agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik."
Saleh juga menegaskan pentingnya melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden maut tersebut. Ia meminta penanganan musibah di Ponpes Al Khoziny harus ditekankan, bukan hanya soal bantuan saja.
"Harus ada keseimbangan," kata Saleh. "Keadilan tetap harus ditempatkan di atas segala sesuatu. Nilai rasa keadilan itu terletak di seluruh hati nurani masyarakat."
Saleh juga meminta agar keluarga korban dihormati dan menghargai perasaan mereka. Ia berharap penyelesaian masalah kadang tidak bisa hanya lewat bantuan dana.
"Penyelesaian masalah kadang tidak bisa hanya lewat bantuan dana," kata Saleh. "Kita juga harus menghormati dan menghargai perasaan dan duka cita keluarga korban."
Ponpes Al Khoziny, sekolah swasta di Pasuruan, Jawa Timur yang terkenal karena robohnya bangunan pada tahun lalu. Meskipun robohannya bisa berubah menjadi isu sosial yang menantang masyarakat, pihak berwenang yang bertanggung jawab tidak perlu bingung tentang siapa yang salah.
Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay, pemerintah Jika ingin membantu pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara), sebaiknya melakukan penelusuran lebih lanjut. Ia berpendapat bahwa jangan sampai ponpes yang terkesan salah malah dibantu dari APBN.
"Di sini masalahnya, Pemerintah harus menelusuri masalah ini," kata Saleh saat dihubungi beberapa hari yang lalu. "Jangan sampai, ponpes yang terkesan salah, malah justru dibantu dari APBN."
Ia menilai bahwa ada banyak ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang lebih berhak dibantu pemerintah. Saleh juga menyebutkan bahwa membantu Ponpes Al-Khoziny akan memunculkan kecemburuan di kalangan masyarakat.
"Kita harus menilai, ada ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang lebih berhak dibantu pemerintah," kata Saleh. "Kalau Ponpes Al-Khoziny ini dibantu, tentu perlu dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain. Paling tidak agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik."
Saleh juga menegaskan pentingnya melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden maut tersebut. Ia meminta penanganan musibah di Ponpes Al Khoziny harus ditekankan, bukan hanya soal bantuan saja.
"Harus ada keseimbangan," kata Saleh. "Keadilan tetap harus ditempatkan di atas segala sesuatu. Nilai rasa keadilan itu terletak di seluruh hati nurani masyarakat."
Saleh juga meminta agar keluarga korban dihormati dan menghargai perasaan mereka. Ia berharap penyelesaian masalah kadang tidak bisa hanya lewat bantuan dana.
"Penyelesaian masalah kadang tidak bisa hanya lewat bantuan dana," kata Saleh. "Kita juga harus menghormati dan menghargai perasaan dan duka cita keluarga korban."