Said Abdullah Sebut KPI Penting untuk Nilai Kinerja Menteri

Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri, kata Ketua DPP PDI Perjuangan. Presiden dapat melakukan penggantian berdasarkan kepentingan strategis dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran evaluasi. KPI ini membantu presiden memiliki pegangan yang jelas tentang kinerja menteri dan tidak subyektif.

Said Abdullah mengatakan, presiden memiliki beberapa organisasi teknis seperti Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet yang membantu melihat kinerja menteri. Mereka dapat menyusun KPI untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak. Model evaluasi ini juga akan menghindarkan presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif, yaitu kinerja yang populer di mata rakyat tetapi tidak berdampak pada perubahan struktural.

Said juga menilai bahwa peran KPI diperlukan agar menteri tak merasa dievaluasi hanya secara sepihak. Pada saat bersamaan, presiden juga memiliki pengukuran konkret terkait penilaian kinerja para menteri. Dengan demikian, ukuran evaluasinya jelas dan tidak subyektif.
 
Aku pikir ini kalau Presiden terlalu banyak ngabawoh menteri, aku rasa itu bikin mereka jadi takut aja. Aku ingat kalau saat ini ada beberapa menteri yang dipilih karena kepopulerannya, bukan karena kemampuan mereka. Jika menggunakan KPI sebagai ukuran evaluasi, bisa jadi Presiden tidak akan memilih menteri-menteri yang populer tapi tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik.

Selain itu, aku khawatir kalau KPI ini bisa jadi hanya digunakan untuk menghancurkan lawan politik. Aku ingat kalau ada beberapa menteri yang sudah terkena 'penilaian' dari Presiden lalu harus meninggalkan kabinetnya. Aku rasa itu bukan cara yang bijak untuk menilai kinerja menteri, tapi cara politesi yang hanya ingin memenangkan permainan politik.

Aku pikir sebaiknya kita fokus pada bagaimana meningkatkan kemampuan dan pengalaman menteri, bukan hanya menggunakannya sebagai alat untuk mengevaluasi dan menghancurkan lawan.
 
Aku pikir ini paham banget, tapi aku masih ragu apakah ini bukan cara untuk membuat presiden semakin kaku? Kalau semua menteri harus mengambil KPI yang sama, maka apa yang terjadi kalau mereka semua memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda? Aku khawatir bahwa ini akan membuat presiden lebih sulit menemukan menteri yang tepat untuk keadaan yang sedang dihadapi. Dan apa yang terjadi dengan kebebasan mereka untuk mengambil keputusan?
 
πŸ€” Mungkin kalau di Indonesia kita harus belajar dari kebijakan seperti ini ya, tapi kita lagi terlalu banyak membagi-bagikan kredit... πŸ™ƒ "Kebijaksanaan adalah pengelolaan diri sendiri dan kelompok orang lain" - Albert Einstein
 
Moga ga sih presiden bisa nggak sampai begitu mengevaluasi menteri tanpa ada ura-ura dulu kan? KPI pun itu gampang dipalsukan atau nanti presiden harus bawa ke pengadilan. Nah, kalau KPI itu benar-benar dijalankan dengan baik, siapa tahu kinerja menteri bisa jadi lebih transparan, dan kalau lagi nggak asah sama aja.
 
Aku pikir konsep ini lumayan baik 😊. Presiden bisa menggunakan KPI untuk mengevaluasi kinerja menteri, tapi aku khawatir kalau KPI itu diatur oleh siapa? Apakah bukan sih menteri yang dipilih karena populer di rakyat, tapi kinerjanya malah tidak bagus? πŸ€”

Aku juga penasaran kalau bagaimana caranya mencegah anak buah presiden jadi kamuflatif. Aku yakin banyak orang yang ingin menjadi menteri tapi kinerjanya malah tidak bermakna πŸ™„.
 
Aku pikir benar sih kalau Presiden bisa mengevaluasi sendiri kinerja Menteri dengan menggunakan KPI. Jadi nggak ada yang bisa dipaksa Presiden harus mengikuti pendapat Menteri, tapi bisa sama-sama ngobrol dan menemukan solusi bersama. Dan aku rasa kalau Presiden bisa melihat langsung dari organisasi teknisnya seperti Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet itu, maka bisa dijamin evaluasinya jadi lebih objektif. Kalau Menteri nggak punya performance yang baik, mungkin karena Menteri itu sendiri kurang kompeten atau nggak memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan masalahnya.
 
"Kalau gini sih, kalau kita punya KPI untuk menilai kinerja menteri, itu bisa banget membantu! Tapi, aku pikir masih ada cara lain untuk membuat presiden nggak terlalu sekilas dengan hasilnya. Misalnya, bisa bikin sistem evaluasi yang lebih transparan, jadi rakyat pun tahu siapa yang di-evaluate dan bagaimana hasilnya. Kalau gini, menteri pasti akan makin beres, karena mereka tahu siapa targetnya dan apa yang harus dicapai... πŸ€”πŸ‘₯"
 
Presiden pasti punya alasan yang bagus dalam mengevaluasi kinerja menteri, tapi apa sih nih cara mereka bikin itu sebenarnya? πŸ€” Mereka benar-benar mengacu pada KPI ya? Kalau demikian, itu artinya mereka ingin tetap jelas tentang performance masing-masing menteri, kan? πŸ“Š Tapi, gimana kalau ada yang performance-nya baik tapi tidak sesuai dengan kepentingan strategis? Mereka harus bisa mengukur hal itu apa aja? πŸ€·β€β™‚οΈ
 
Kalau benar2 presiden punya kpi yang bagus, maka pasti dia bisa melihat siapa mana yang performance kayak banjirπŸ˜‚. Tapi seriously, kpi ini penting banget agar menteri tau apa yang harus diperbaiki. Saya senang banget dengan ide ini, karena kalau gak ada evaluasi yang transparan, maka semua menjadi kalah beraturan πŸ€ͺ.
 
Penggantian Menteri harusnya tidak hanya karena popularitas kalau nggak bertanggung jawab sama dengan performa yang memang dihitung. KPI itu penting banget, tapi nggak cuma sekedar angka aja, harus ada target dan evaluasi yang objektif juga...
Menurutku, ini kayak strategi perbaikan pemerintah, misalnya jika kinerja menteri kurang memadai, penggantian itu untuk meningkatkan performa pemerintahan, bukan hanya karena mereka tidak populer lagi. KPI-nya harus jelas dan objektif, nggak bisa subyektif. Contohnya, menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan, maka evaluasinya harus terkait dengan peningkatan literasi rakyat atau sesuaikan aja dengan kebutuhan masyarakat...
 
Gimana aja strategi ini buat kebijakan gevere? Mungkin presiden bisa lebih fokus pada solusi yang konstruktif buat masalah di negri kita, daripada hanya menggantikan menteri-menteri yang salah. Padahal, banyak menteri yang masih bisa dipertimbangkan untuk dijadikan pejabat kabinet lainnya, tergantung pada kemampuan dan minatnya... πŸ€”πŸ’‘
 
aku pikir cara ini nggak salah πŸ€”. kalau kita punya cara yang sederhana untuk melihat performa menteri, itu bisa bikin pemerintah makin efisien banget. aku juga setuju bahwa kpi bisa menghindari hal di mana menteri jadi anak buku di mata rakyat tapi hasilnya minimalis aja πŸ’‘.

saya pikir presiden juga harus punya kewenangan untuk mengevaluasi sendiri kinerja menteri, tapi ada keterbatasan ya. kalau kita hanya bergantung pada organisasi teknis, maka bisa jadi evaluasi itu tidak saksama πŸ€”. aku rasa kpi harus dibuat dengan hati-hati, bukan cuma soal angka-angka aja, tapi juga tentang bagaimana menteri bisa meningkatkan hasilnya πŸ’ͺ.

jadi, aku pikir ada ide yang baik di sini. kita harus terus mencari cara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dan kpi bisa menjadi salah satu alat yang efektif untuk itu πŸ“ˆ.
 
πŸ€” aku pikir siapa pun termasuk Menteri pasti ada kelebihannya dan kekurangannya πŸ“Š KPI itu penting banget agar Presiden bisa melihat jelas performance dari menteri-nentri ini πŸ•³οΈ tapi apa kalau Menteri sedang dalam periode penambahan atau perubahan strategi? πŸ”„ Aku rasa perlu ada konsultasi dengan menteri itu sendiri 🀝 untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang performa mereka πŸ“Š
 
Moga-moga orang-orang bisa mengerti bagaimana cara caranya nih, kalau kita ingin Presiden bisa bisa menilai kinerja Menteri yang benar-benar profesional dan objektif. Kita nggak butuh lagi contoh-contoh seperti apa aja kalau penggantian Menteri dilakukan tanpa alasan yang jelas... πŸ˜’

Kita harus lebih waspada, ya! Jangan biarkan Menteri kita bisa terus-menerus menghindari evaluasi karena ada 'kompromi' dengan hasilnya. Karena itu, penting juga sih ada organisasi teknis yang bisa memberikan data dan informasi yang akurat dan objektif. Misalnya, KPI (Key Performance Indicator) itu penting banget!

Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa Presiden bisa menilai kinerja Menteri dengan lebih profesional dan tidak subyektif. Dan ini juga akan mencegah Menteri kita terus-menerus membuat 'politik' tanpa hasil yang signifikan... πŸ€”
 
kembali
Top