Pemerintah Republik Indonesia berupaya menciptakan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk meraih sasaran ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 8 persen.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat utama terbentuknya lapangan kerja baru. Hal ini karena investasi dan konsumsi domestik merupakan dua penggerak utama ekonomi nasional.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat iklim investasi dengan mendorong deregulasi kebijakan. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi instrumen debottlenecking untuk menyederhanakan birokrasi perizinan.
Pemerintah juga mengandalkan sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja. Selain itu, program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal.
Dalam upaya menciptakan lapangan kerja, pemerintah menyiapkan skema percepatan akses lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja melalui program magang bersertifikat enam bulan. Kuota peserta Magang Nasional 2026 ditetapkan sebanyak 100 ribu orang dan diharapkan dapat menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses mahasiswa ke pasar kerja dengan mempercepat proses magang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan mengembangkan ekonomi lokal.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat utama terbentuknya lapangan kerja baru. Hal ini karena investasi dan konsumsi domestik merupakan dua penggerak utama ekonomi nasional.
Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat iklim investasi dengan mendorong deregulasi kebijakan. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi instrumen debottlenecking untuk menyederhanakan birokrasi perizinan.
Pemerintah juga mengandalkan sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan pertanian sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja. Selain itu, program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan menggerakkan rantai pasok ekonomi lokal.
Dalam upaya menciptakan lapangan kerja, pemerintah menyiapkan skema percepatan akses lulusan perguruan tinggi ke pasar kerja melalui program magang bersertifikat enam bulan. Kuota peserta Magang Nasional 2026 ditetapkan sebanyak 100 ribu orang dan diharapkan dapat menciptakan rata-rata 34 lapangan kerja langsung.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses mahasiswa ke pasar kerja dengan mempercepat proses magang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan mengembangkan ekonomi lokal.