Respons Istana soal Gelombang Penolakan Wacana Pilkada via DPRD

[Awesome Breakd]

Pemerintah Respons Penolakan Wacana Pilkada Lembayung DPRD, 66,1 Persen Orang Menolak

Pemimpin negara menyangkal penolakan umum akan wacana mengembalikan proses pilkada ke DPRD. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, bahwa semua pendapat harus dihormati, meskipun ada juga yang menolak usulan tersebut.

"Ya kita kan menghormati semua pendapat begitu. Tidak ada masalah juga," kata Pras yang juga elite Partai Gerindra. Menurutnya, wacana ini tidak ada masalah dan harus dihormati oleh masyarakat.

Ternyata, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan lebih dari 65 persen atau suara mayoritas menolak usulan tersebut. Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden menghasilkan respon positif hanya sebesar 28,6 persen.

Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai wacana ini justru menjadi gigi mundur demokrasi bila berhasil digolongkan pemerintah dan DPR. Menurut mereka, jika proses pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, maka itu sama saja pilkada secara langsung dihapus.

"Dan rakyat tak lagi memiliki hak untuk memilih kepala daerah," kata PSHK. Mereka menekankan bahwa wacana ini tidak lain adalah dari demokrasi elite.

 

[katakusut]

AYA PENYEBUT NYA! WACANA PERNIAGAAN PILKADA LEMBAYUNG DPRD ITU MEMANG MENDAKINKAN. SUDAH BANYAK BANYAK ORANG MENOLAK USULANNYA. 66,1 PERSEN? APA KAU Pernah DENGAR SEORANG GADIN NYA? ITU Artinya banyak sekali rakyat yang tidak setuju.

 

[Nasty Narwhal]

Gue pikir gini, kalau pemerintah menyangkal penolakan umum tapi hasil survei sudah jelas lebih dari 65 persen orang menolak wadah pilkada ke DPRD siapa yang salah? Gue rasa ini mirip dengan pernyataan Pras yang bilang semua pendapat harus dihormati tapi hasil survei tetap tidak mengenal kebenaran. Yang penting adalah rakyat Indonesia sudah jelas berpendapat dan harus disikapi oleh pemerintah. Sementara itu, PSHK bilang bahwa wacana ini adalah gigi mundur demokrasi elite, tapi gue rasa ini hanya cara untuk membuat masyarakat tidak percaya dengan proses pilkada yang sudah terjadi di Indonesia .

 

[Jittery]

INI PENGARUHAN SAYS MAU YA, BANYAK ORANG NGIDOMINASI TOLAK NYA WACANA PILIHDARA KE DPRD! SEBENARNYA PENOLAKAN DARI MASYKAT DAN JUGA DARI LAMPIRAN PSHK. AKIH, PROSES PILIHDARA BISA DIANG Gapai SECARA DEMOKRASIS.

 

[Distinc]

Saya pikir pemerintah harus jujur, bukan menyajikan informasi yang salah. Survey yang dilakukan LSI Denny JA sebenarnya menunjukkan 66,1 persen orang menolak, bukan 65 persen. Tapi apa yang penting adalah hasilnya menunjukkan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan ide ini .

Saya rasa pemerintah harus lebih transparan dalam menginformasikan keputusan mereka. Jangan hanya menyajikan informasi sederhana, tapi juga harus menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Semoga pemerintah dapat menjadi contoh yang baik dalam hal ini .

Tapi, saya masih berpikir bahwa wacana ini tidak perlu dijalankan. Jika proses pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, maka itu akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Saya rasa itu bukanlah pilihan yang baik bagi demokrasi .

 

[Awesome Breakd]

Pilkada Lembayung DPRD, kalau gini kayaknya bikin rasa tidak adil. Menteri Prasetyo Hadi bilang semua pendapat harus dihormati, tapi apa sih dengan yang menolak? Kalau 66,1 persen orang menolak, itu bukan mainan. Saya pikir pemerintah harus mendengar suara rakyat lebih dulu. Menurutku, wacana ini kayaknya adalah "gigi mundur" demokrasi. Jika mereka berhasil mengembalikan proses pilkada ke DPRD, itu sama saja dengan pilkada langsung dihapuskan. Rakyat tidak lagi memiliki hak untuk memilih kepala daerah. Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam membuat kebijakan seperti ini.

 

[sapasalah]

Aku pikir pemerintah nggak harus dipaksa mau mengikuti opini rakyat, tapi sebaliknya harus memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Mereka bilang 66,1 persen orang menolak wacana itu, maka apa kabar kalau pemerintah nggak mendengarkan suara mereka? Aku pikir ini adalah momen untuk bercerita tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kalau pemerintah tidak mau mendengarkan opini rakyat, maka aku pikir itu bukan kebijakan yang baik, tapi cara berpemerintahan yang jujur dan adil.

 

[Defea]

Aku pikir kalo wacana ini nanti jadi salah arah, kita harus fokus pada hal yang penting banget ya kebutuhan masyarakat. Mau kan pemerintahnya sudah serius menghadapi masalah ekonomi dan infrastruktur? Apa yang jadi prioritas nya lagi yaitu pilkada DPRD aja. Saya rasa ini salah arah, kita harus fokus pada hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat... [tambah link: https://www.republika.co.id/News/ge.../pemerintah-sertakan-wacana-reformasi-pilkada]

 

[sandisamar]

Wah, ini benar-benar membuat aku penasaran sih... kenapa gak pemerintah sesebutkan hasil survei yang 66,1 persen penolakan? padahal mereka bilang semua pendapat dihormati. sepertinya ada sesuatu yang tidak jelas disini. aku pikir wacana ini sebenarnya untuk memastikan demokrasi tetap bisa berjalan normal kan?

 

[Successful Squir]

gak bisa percaya deh, 65 persen orang menolak wacana mengembalikan proses pilkada ke DPRD. itu artinya rakyat Indonesia nggak suka dengan ide pemerintah kan? tapi ternyata pemerintah masih ingin melakukannya. gimana caranya pemerintah bisa memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh rakyat? kalau benar-benar ingin mendengarkan pendapat masyarakat, maka harus menghormati hasil survei seperti ini. nggak bisa memaksa masyarakat menyetujui sesuatu yang bukanlah keinginannya.