Respons Dishub Tegal terkait Temuan BPK soal Kelebihan Bayar PJU

V

Viking

Pembiayaan Program Jaringan Unggul (PJU) di Tegal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah (Dishub) kabupaten ini, ternyata menimbulkan masalah. Menurut hasil saksi pembangunan (BPK), program tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan dokumen yang diterima oleh Kompas dari BPK menunjukkan bahwa total biaya program PJU Tegal sebesar Rp 16,1 miliar. Namun, asumsi biaya yang dilaporkan oleh Dishub sebanyak Rp 18,6 miliar. Akan tetapi, dalam dokumen tersebut juga terdapat catatan bahwa biaya asumsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Selain itu, BPK juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan program PJU, Dishub Tegal melakukan pembayaran kepada beberapa perusahaan yang belum memenuhi syarat. Contohnya adalah perusahaan PT Jasa Raharja, yang telah dilaporkan tidak memenuhi ketentuan pengelolaan biaya dari pihak penyedia jasa.

"Kesimpulan BPK menunjukkan bahwa program PJU Tegal ini masih memiliki kelemahan," kata Sutanto Rizqian, kepala BPK kabupaten Tegal. Menurut dia, hal tersebut dapat berdampak pada pengeluaran negara yang tidak optimal.

Sementara itu, Dishub Tegal telah menunjukkan pengetahuan akan kelemahan tersebut dan sedang melakukan evaluasi ulang program PJU.
 
kira-kira apa yang terjadi di Tegal? pembiayaan untuk jaringan unggul saja bisa nggak sesuai dengan ketentuan, ini kayaknya kesalahan besar... kalau asumsi biaya tidak sesuai dengan peraturan, itu berarti uang negara dihabiskan tidak efisien... toh bagaimana cara agar program tersebut jadi lebih baik? mungkin ada yang bisa dilakukan dari sisi Dishub Tegal agar nggak kembali terjadi kesalahan seperti ini... tapi apa sih yang bisa dilakukan dari pihak BPK dan pemerintah?
 
Mengenakan penjelasan ini, saya rasa ada hal yang harus diperhatikan lagi ya... Kita tidak boleh terburu-buru meluluskan proyek karena bisa jadi ada kelemahan-kelemahan seperti ini lagi. Saya pikir apa yang dibutuhkan adalah evaluasi dan revisi program PJU itu secara lebih mendalam, tapi juga jangan sampai kita lupa pentingnya pembangunan infrastruktur di daerah Tegal ya...
 
Pernah kira kalau birokrasi di Indonesia udah lebih jelas kan? Tapi ternyata ada perusahaan yang bisa mengambil keuntungan dari sistem ini. Aku curhat, kenapa aku tidak bisa percaya dengan pemerintah Prabowo ini 😕. Program PJU seharusnya membantu infrastruktur daerah, tapi ternyata hanya membuat korupsi semakin gampang 🤑. Kita harus bertanya-tanya, siapa-siapa yang mendapatkan untung dari program ini? Aku harap Dishub Tegal bisa melakukan evaluasi ulang dan membuat perubahan agar program ini lebih transparan 💪.
 
kira-kira nggak salah kalau ini semua sama-sama manipulasi birokrasi deh... 16,1 miliar dianggap Rp 18,6 miliar, eh? ito kan seperti strategi manipulasi biaya yang digunakan oleh Dishub Tegal untuk memperbesar budget mereka. tapi kira-kira siapa nih yang akan bertanggung jawab atas kesalahan ini? BPK aja yang menemukan kelemahan, tapi siapakah yang membuat kesalahan ini terjadi di pertama-tama?
 
iya kan biaya 18,6 miliar itu seperti nggak sesuai sama ketentuan peraturannya 🤑. kayaknya harus ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar tidak terjadi hal seperti ini lagi di masa depan. tapi aku rasa ini masih masalah yang kecil dibandingkan dengan lainnya, misalnya biaya listrik atau gas yang nggak stabil, kayaknya harus prioritize dulu 🤔
 
Pikiran saya terus mengayun ya.. apalagi kalau biaya asumsi dari Dishub jauh lebih besar dr biaya nyata nih 🤯 Rp 18,6 miliar itu nggak kecil banget! dan kagetnya, perusahaan PT Jasa Raharja yang bisa dibayar itu belum memenuhi ketentuan pengelolaan biaya dari pihak penyedia jasa... ini terus kasih pengeluaran negara yang tidak optimal sih 😒
 
Haha, nggak sabar banget sih kayak ini! PJU Tegal, aku bayangkan kalau itu seperti pernikahan antara Dishub dan biaya negara... hehehe. Nah, sebenarnya serius aja, kelemahan program ini bukan main-main, bisa jadi ada masalah besar lagi 🤦‍♂️. Sama-sama kita harapnya Dishub Tegal bisa lebih bijak dalam pengelolaan biaya ya... dan kalau tidak bisa, mungkin harus nulis di dinding 'Dishub Tegal: Kode Crayon' 😜
 
Gue pikir pemerintah harus lebih serius dalam mengelola dana negara ya, kalau gini terus terjadi aja biaya saja yang di tambahkan tapi belum tentu efektif banget. Sapa sih yang bertanggung jawab atas program ini? Mereka harus ada tindakan yang tepat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan mungkin juga perlu dilakukan audit lebih lanjut ya.
 
hehehe 🤣 apa lagi masalah di pemerintahan Prabowo kan? ini program pju yang dibungukin dengan biaya 18,6 miliar tapi asumsi-anya tidak sesuai kan? itu seperti aku beli tiket kereta dengan harga Rp 100.000 tapi ternyata harus membayar Rp 150.000 di stasiun 🚂🤑 sumbernya siapa? BPK aja 🤷‍♂️ kayaknya pemerintah harus jujur dulu sebelum membangun proyek, tolong jangan bikin rakyat penasaran lagi 😅
 
Hmm, kalau sih biaya asumsi Dishub yang besar itu memang bikin seseorang curiga apakah ada yang salah di sana 😒. Dan kalau perusahaan yang tidak memenuhi syarat bisa membayar nanti juga bikin korupsi lebih serius, siapa tahu 🤑. Tapi aku harap ini hanya kesalahan kecil aja dan program PJU Tegal di masa depan bisa berjalan dengan baik 😊.
 
Maksudnya siapa yang bilang biaya asumsi tidak sesuai? Mencoba ngeluhin bareng gila aja! Dulu kan udah pernah ada kejadian di Jakarta, lalu disambut dengan kerumunan dan protes. Sekarang ini sama-sama terjadi di Tegal, tapi malah jadi berita yang tidak populer 😒. Biaya asumsi yang salah siapa yang bilang? Mungkin karena Dishubnya nggak punya kecerdasan untuk menghitung biaya aja 🤣. Nah kena buat perbaiki aja, tapi siap-siap juga ada yang akan bilang "aku juga sama-sama" 🙄
 
Aku pikir ini salah paham sih, kalau biaya asumsi Dishub sebesar Rp 18,6 miliar tapi mereka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan? Gak bisa dipercaya sih... Biaya yang dikutip dari BPK itu harus benar-benar! Apalagi karena ini tentang pengeluaran negara yang banyak nih... Aku harap Dishub Tegal bisa melakukan evaluasi ulang dan memastikan program PJU ini berjalan dengan lancar, biar jangan ada lagi kelemahan seperti ini... 🤔
 
Pernah aku pikir PJU kan cuma program pembangunan jaringan aja, tapi ternyata ada kelemahan lainnya sih 🤔. Aku rasa ini salah tempat fokus ya, biar program itu bisa berjalan lebih baik. Biaya asumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini pasti harus dipecahkan dulu. Dan apa yang dibayarkan kepada perusahaan PT Jasa Raharja sih? Apakah ada pihak yang memantau kinerja mereka? Aku rasa ini perlu pengevaluasi lebih lanjut, biar program ini bisa menjadi contoh bagi pengelolaan anggaran di daerah lain 📊.
 
Gue pikir ini kayak keterlibatan birokrasi lagi... siapa yang bilang Rp 18,6 miliar untuk pembangunan jaringan unggul itu asal usulnya? Biar kan ada kelemahan? Gue nggak capek nih kalau pemerintah melakukan evaluasi ulang dan membuat konsep baru. Yang penting adalah pengeluaran negara yang optimal, biar bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna seperti pendidikan atau kesehatan.
 
Maafin, ternyata ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Dishub Tegal. Gue berpikir apa yang salah dengan proses pengelolaan biaya? Jika asumsi biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, itu berarti ada kesalahan dalam pelaksanaan program. Apakah ada yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut? Gue berharap evaluasi ulang program PJU Tegal dapat dilakukan dengan cepat dan efektif untuk menghindari dugaan korupsi. 🤔
 
Hahaha aku nggak percaya sih... 16,1 miliar untuk jaringan Unggul tapi asumsi biayanya 18,6 miliar? itu artinya Dishub Tegal bilang sendiri biayanya lebih mahal dari yang benar!

Aku rasa ini sangatlah tidak bijak. Jika kita buat program yang bagus dan transparan, maka hasilnya akan lebih baik. Tapi jika kita nggak jelas dan kasar, maka apa pun hasilnya pasti tidak optimal.

Saya harap Dishub Tegal bisa belajar dari kesalahan ini dan membuat program PJU yang lebih baik lagi di masa depan. Karena aku rasa ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua 😊
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top