Pemerintah berhasil mengayomi capaian strategis sektor pangan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, pemerintah telah menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi dan kesejahteraan petani.
"Apresiasi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan sektor pangan," ujar Kharis. "Capaian tersebut juga merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional."
Peningkatan produksi beras mencapai 34,77 juta ton pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kharis, peningkatan ini merupakan hasil gotong royong petani dan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.
Selain itu, indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Kharis mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk tumbuh dan berkembang.
Reformasi distribusi pupuk juga dianggap sebagai langkah strategis oleh pemerintah. Simplifikasi alur distribusi dan penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani. Kharis mengatakan bahwa reformasi ini sangat penting untuk memastikan petani kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.
Penetapan HPP gabah Rp6.500/kg juga dianggap berhasil memperkuat posisi tawar petani. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah dan memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Kharis mengatakan bahwa langkah ini efektif memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.
"Ke depan, tantangan kita adalah memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, dan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang," kata Kharis. "Komisi IV DPR RI akan terus mendorong regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional."
"Apresiasi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan sektor pangan," ujar Kharis. "Capaian tersebut juga merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional."
Peningkatan produksi beras mencapai 34,77 juta ton pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kharis, peningkatan ini merupakan hasil gotong royong petani dan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.
Selain itu, indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110. Kharis mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk tumbuh dan berkembang.
Reformasi distribusi pupuk juga dianggap sebagai langkah strategis oleh pemerintah. Simplifikasi alur distribusi dan penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani. Kharis mengatakan bahwa reformasi ini sangat penting untuk memastikan petani kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.
Penetapan HPP gabah Rp6.500/kg juga dianggap berhasil memperkuat posisi tawar petani. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah dan memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani. Kharis mengatakan bahwa langkah ini efektif memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.
"Ke depan, tantangan kita adalah memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, dan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang," kata Kharis. "Komisi IV DPR RI akan terus mendorong regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional."