Rapor kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini telah ditantang untuk menjawab pertanyaan siapa yang terbaik di antara mereka? Hasil survei dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa ada delapan menteri dengan kinerja buruk dan harus di-reshuffle. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Dadan Indayana, Natalius Pigai, Raja Juli Antoni, Fadli Zon, Widiyanti Putri, Zulkifli Hasan, Budiman Sudjatmiko, Yandri Susanto, dan Supratman Andi Aktas.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dan kedua dengan skor 50 dan 48 poin masing-masing. Abdul Mu'ti dan Mensesneg Prasetyo Hadi juga tercatat dalam deretan menteri dengan kinerja yang baik.
Peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama. Penemuan ini menandakan bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total, termasuk me-reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Nasaruddin Umar menempati posisi pertama dan kedua dengan skor 50 dan 48 poin masing-masing. Abdul Mu'ti dan Mensesneg Prasetyo Hadi juga tercatat dalam deretan menteri dengan kinerja yang baik.
Peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama. Penemuan ini menandakan bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total, termasuk me-reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.