Berdasarkan laporan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kinerja Menteri Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terdapat 151 menteri dengan skor minus yang menunjukkan kinerja buruk. Menteri-menteri tersebut antara lain Bahlil Lahadalia (ESDM), Dadan Indayana (BGN), Natalius Pigai (HAM), Raja Juli Antoni (Kehutanan), Fadli Zon (Kebudayaan), Widiyanti Putri (Pariwisata), Zulkifli Hasan (Koordinator Pangan), Budiman Sudjatmiko (Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Yandri Susanto (Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Supratman Andi Aktas (Hukum).
Sementara itu, ada 9 menteri yang mendapatkan skor positif yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur dan Pembangunan) dengan skor 50 poin, Nasaruddin Umar (Agama) dengan skor 48 poin, Abdul Mu'ti (Dikdasmen) dengan skor 44 poin, Prasetyo Hadi (Mensesneg) dengan skor 35 poin, dan Budi Gunadi Sadikin (Kemenkes) juga tercatat dalam deretan menteri yang memiliki kinerja baik.
Menurut peneliti CELIOS, Muhammad Saleh, penilaian dari Expert Judgement dan survei publik memiliki kesamaan. Penemuan ini menjadi isyarat bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.
Hasil survei menunjukkan bahwa persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).
Sementara itu, ada 9 menteri yang mendapatkan skor positif yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur dan Pembangunan) dengan skor 50 poin, Nasaruddin Umar (Agama) dengan skor 48 poin, Abdul Mu'ti (Dikdasmen) dengan skor 44 poin, Prasetyo Hadi (Mensesneg) dengan skor 35 poin, dan Budi Gunadi Sadikin (Kemenkes) juga tercatat dalam deretan menteri yang memiliki kinerja baik.
Menurut peneliti CELIOS, Muhammad Saleh, penilaian dari Expert Judgement dan survei publik memiliki kesamaan. Penemuan ini menjadi isyarat bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.
Hasil survei menunjukkan bahwa persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).