PBNU: Para Kiai Sepakat Tolak Pemakzulan Gus Yahya
Rapat koordinasi alim ulama Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama) di Jakarta, Minggu 23 November 2025 malam, tidak melepaskan peluang bagi para kiai untuk menegosiasikan hal-hal yang mengenai kepengurusan Nahdlatul Ulama. Banyak dari mereka yang mengusulkan agar ada pertemuan lebih besar antara alim ulama dan para kiai untuk membahas polemik-polemik yang beredar di dalam organisasi.
"Kami semua sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yaitu kurang lebih satu tahun lagi. Semua tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, kami sepakat begitu," kata Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Said Asrori.
Pemakzulan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU menjadi topik pembicaraan yang sangat diungkapkan para kiai. "Kami sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yaitu kurang lebih satu tahun lagi. Semua tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri," kata Ahmad Said.
Dalam silaturahim ulama tersebut, sedikitnya 50 kiai juga mengusulkan agar ada pertemuan yang lebih besar di antara para alim ulama untuk membahas polemik-polemik yang beredar di dalam PBNU. "Semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahul (perbaikan)," tutur dia.
Para alim ulama juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tafakur atau perenungan demi kebaikan bersama. "Mari bersama-sama bertafakur, bermujahadah (melawan hawa nafsu), selalu memohon pertolongan demi kebaikan di antara kita semua," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi. "Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," kata Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.
Rapat koordinasi alim ulama Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama) di Jakarta, Minggu 23 November 2025 malam, tidak melepaskan peluang bagi para kiai untuk menegosiasikan hal-hal yang mengenai kepengurusan Nahdlatul Ulama. Banyak dari mereka yang mengusulkan agar ada pertemuan lebih besar antara alim ulama dan para kiai untuk membahas polemik-polemik yang beredar di dalam organisasi.
"Kami semua sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yaitu kurang lebih satu tahun lagi. Semua tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, kami sepakat begitu," kata Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Said Asrori.
Pemakzulan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU menjadi topik pembicaraan yang sangat diungkapkan para kiai. "Kami sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yaitu kurang lebih satu tahun lagi. Semua tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri," kata Ahmad Said.
Dalam silaturahim ulama tersebut, sedikitnya 50 kiai juga mengusulkan agar ada pertemuan yang lebih besar di antara para alim ulama untuk membahas polemik-polemik yang beredar di dalam PBNU. "Semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahul (perbaikan)," tutur dia.
Para alim ulama juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan tafakur atau perenungan demi kebaikan bersama. "Mari bersama-sama bertafakur, bermujahadah (melawan hawa nafsu), selalu memohon pertolongan demi kebaikan di antara kita semua," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi. "Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," kata Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.