Penolakan Atlet Israel Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia: Mengapa Pihak-pihak Menolak?
Kabar yang menggembirkan bagi para penggemar olahraga, atlet senam Israel tidak akan dapat melanggar kehadiran mereka dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia. Penolakan ini bukan hanya datang dari pihak organisasi Islam, tetapi juga dari partai politik dan pemerintah provinsi.
MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan penolakan mereka sebagai bentuk dukungan pembebasan Palestina dari segala penjajahan. Menurut Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan, hal ini penting untuk menghindari penjajahan dan mempertahankan konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Selain itu, Muhammadiyah juga menyatakan penolakan mereka, dengan alasan bahwa kehadiran atlet Israel bertentangan dengan amanat konstitusi. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa ini akan membuat hati masyarakat terluka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan penolakan mereka, dengan alasan bahwa tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Ia berharap pihak penyelenggara berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Penolakan dari pemerintah provinsi dan partai politik juga terus berkembang. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan bahwa izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi.
Selain itu, PDIP juga menyatakan penolakan mereka. Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa sikap partainya sejalan dengan penolakan terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U20 tahun 2023.
Penolakan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak di Indonesia tidak akan kembali berbelah-belaian dalam konteks kejuaraan senam artistik dunia. Mereka lebih memilih untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang terutama terkait dengan perjuangan Palestina.
Kabar yang menggembirkan bagi para penggemar olahraga, atlet senam Israel tidak akan dapat melanggar kehadiran mereka dalam kejuaraan senam artistik dunia di Indonesia. Penolakan ini bukan hanya datang dari pihak organisasi Islam, tetapi juga dari partai politik dan pemerintah provinsi.
MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan penolakan mereka sebagai bentuk dukungan pembebasan Palestina dari segala penjajahan. Menurut Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan, hal ini penting untuk menghindari penjajahan dan mempertahankan konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Selain itu, Muhammadiyah juga menyatakan penolakan mereka, dengan alasan bahwa kehadiran atlet Israel bertentangan dengan amanat konstitusi. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa ini akan membuat hati masyarakat terluka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan penolakan mereka, dengan alasan bahwa tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Ia berharap pihak penyelenggara berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Penolakan dari pemerintah provinsi dan partai politik juga terus berkembang. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyatakan bahwa izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi.
Selain itu, PDIP juga menyatakan penolakan mereka. Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa sikap partainya sejalan dengan penolakan terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U20 tahun 2023.
Penolakan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak di Indonesia tidak akan kembali berbelah-belaian dalam konteks kejuaraan senam artistik dunia. Mereka lebih memilih untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang terutama terkait dengan perjuangan Palestina.