Presiden Prabowo Subianto mengumumkan putusannya terkait dengan kasus Ciptaker (Kepemilikan Tanah Kehutanan), yang melibatkan warga adat di berbagai daerah di Indonesia. Pada hari ini, Presiden menetapkan kebijakan baru yang memungkinkan warga adat untuk berkebun tanpa perlu izin khusus dari Kementerian Kehutanan dan Perimbangan Produksi.
Menurut sumber-sumber pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kemampuan warga adat untuk mengelola tanah mereka sendiri. "Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan," kata seorang perwakilan Kementerian Kehutanan.
Namun, banyak warga adat yang masih ragu-ragu tentang kebijakan baru ini. Mereka khawatir bahwa tidak ada sanksi yang cukup untuk mereka jika mereka tidak menggunakan tanah dengan bijak. "Kita khawatir bahwa kebijakan ini hanya menunggal kesempatan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai," kata seorang kepala desa di Papua.
Menurut para ahli, kebijakan ini perlu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk membantu warga adat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola tanah. "Kebijakan ini perlu dilengkapi dengan program yang dapat membantu warga adat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola hutan, serta memberikan dukungan teknis dan keuangan," kata seorang ahli pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan ini secara lebih teliti untuk memastikan bahwa warga adat mendapatkan manfaat dari kebijakan baru ini.
Menurut sumber-sumber pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kemampuan warga adat untuk mengelola tanah mereka sendiri. "Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan," kata seorang perwakilan Kementerian Kehutanan.
Namun, banyak warga adat yang masih ragu-ragu tentang kebijakan baru ini. Mereka khawatir bahwa tidak ada sanksi yang cukup untuk mereka jika mereka tidak menggunakan tanah dengan bijak. "Kita khawatir bahwa kebijakan ini hanya menunggal kesempatan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai," kata seorang kepala desa di Papua.
Menurut para ahli, kebijakan ini perlu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk membantu warga adat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola tanah. "Kebijakan ini perlu dilengkapi dengan program yang dapat membantu warga adat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola hutan, serta memberikan dukungan teknis dan keuangan," kata seorang ahli pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan ini secara lebih teliti untuk memastikan bahwa warga adat mendapatkan manfaat dari kebijakan baru ini.
biar jadi lebih baik gini, warga adat harus dipelajari terlebih dahulu agar bisa berkebun tanpa gagal 
