Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan bahwa pernyataan Menteri Keuangan tentang adanya dana Rp14,6 triliun yang mengendap di bank daerah adalah 1000 persen benar. Menurutnya, pengendapan dana ini terjadi karena pola pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta biasanya mengalami pelonjakan di akhir tahun.
Pramono juga menegaskan bahwa kebutuhan belanja di Jakarta pada akhir tahun selalu meningkat. Misalnya, pada 2023 kebutuhan belanja mencapai Rp16 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun. Oleh karena itu, dana Pemprov DKI yang disebut mengendap itu dibutuhkan untuk membiayai keperluan-keperluan yang meningkat jelang pergantian tahun.
Pramono juga mengatakan secara terus terang meminta kepada Menteri Keuangan untuk mentransfer dana tambahan sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI. Hal ini untuk menyokong kebutuhan belanja pada akhir tahun. Ia tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa adalah 1000 persen benar, bukan 100 persen lagi.
Perkiraan dana yang mengendap di bank daerah masih sangat tinggi, mencapai Rp233 triliun. Banyaknya anggaran yang menumpuk di bank ini diduga karena realisasi belanja yang tidak sesuai target. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, juga mengungkapkan bahwa daerah dengan anggaran mengendap terbesar adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Pramono juga menegaskan bahwa kebutuhan belanja di Jakarta pada akhir tahun selalu meningkat. Misalnya, pada 2023 kebutuhan belanja mencapai Rp16 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun. Oleh karena itu, dana Pemprov DKI yang disebut mengendap itu dibutuhkan untuk membiayai keperluan-keperluan yang meningkat jelang pergantian tahun.
Pramono juga mengatakan secara terus terang meminta kepada Menteri Keuangan untuk mentransfer dana tambahan sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI. Hal ini untuk menyokong kebutuhan belanja pada akhir tahun. Ia tidak ragu-ragu dalam menyatakan bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa adalah 1000 persen benar, bukan 100 persen lagi.
Perkiraan dana yang mengendap di bank daerah masih sangat tinggi, mencapai Rp233 triliun. Banyaknya anggaran yang menumpuk di bank ini diduga karena realisasi belanja yang tidak sesuai target. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, juga mengungkapkan bahwa daerah dengan anggaran mengendap terbesar adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.