Purbaya Tegaskan Data Dana Pemda di Bank Valid, Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah

Kepala Kementerian Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menjawab sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terkait data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Menkeu Purbaya menegaskan bahwa data yang dicatat oleh bank sentral harus menjadi acuan yang benar dan meminta para kepala daerah untuk meninjau kembali pencatatan kas mereka.

"Data dari BI sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankan mereka seperti apa," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Sanggahan gubernur ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan BI dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah.

Menkeu Purbaya menekankan bahwa data yang dimiliki BI berasal dari laporan rutin bank-bank di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam sistem bank sentral. "Itu kan data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat di bank sentral. Harusnya itu yang betul," tegasnya.

Posisi Menkeu Purbaya sejalan dengan pernyataan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso yang menjelaskan bahwa data simpanan Pemda merupakan hasil verifikasi ketat dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.
 
Maksudnya kalau data yang dicatat biar jadi acuan yang benar, harusnya tidak ada kesalahan lagi dulu. Mereka harus cek dan double check lagi, ya 😊. Apalagi karena adanya selisih sekitar Rp18 triliun, itu jadi perhatian besar, sih 🤑. Dan kalau data sudah dicatat secara benar, maka pemerintah daerah bisa fokus untuk mengelola dana mereka dengan lebih baik, yaitu memperbaiki sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan #KemenkeuPurbaya #BiayaSimpanan
 
Kalau nggak salah data ini dari BI sendiri kayaknya harus benar-benar, tapi ada kemungkinan lagi. Saya pikir kalau Pemda juga harus siap untuk memeriksa kembali dana di perbankan mereka, jadi tidak ada yang salah lagi. Maksudnya, jika ada kesalahan atau kesalahpahaman, kita harus langsung memperbaiki dan menghindari kekhawatiran yang mungkin timbul nanti.
 
Pernah dengar siapa punya rekening di perbankan nih? Maksudnya ada 2 jenis, yaitu rekening di bank dan data di Bank Indonesia. Sama-sama berasal dari bank, tapi bagaimana catatan dia aja bedanya! Makasih pula BI yang selalu memantau kesehatan perbankan kita, nih. Menkeu Purbaya bilang katanya harusnya data yang dicatat oleh BI sudah benar, tapi ternyata ada selisih Rp 18 triliun aja! Makanya dia ingin kepala daerah juga cek lagi dana di perbankan mereka. Itu kan untuk jaga kejujuran dan tidak ada penipuan, deh!
 
Hmm, apa ini artinya? Menkeu Purbaya bilang data BI sudah benar-benar benar, tapi kemudian ada gubernur-gubernur yang masih ragu-ragu... Apakah benar-benar mereka tidak percaya dengan laporan dari bank sentral? Mungkin ada sesuatu yang tidak diungkapkan di balik ini... Menkeu Purbaya bilang data dari BI sudah diperiksa oleh BI sendiri, tapi apa sih jika ada orang lain yang juga ingin memeriksa lagi? Tapi mungkin ini hanya kebisingan politik aja... Aku masih ragu-ragu tentang ini... 😐
 
Maksudnya kalau ada kesalahpahaman, kan BI udah cek dan siapakah lagi yang mau menyangkal? Mereka harus telusuri di mana ada kesalahan, tapi gak usah ragu-ragu nih, data dari BI sudah benar-benar. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi udah bilang kalau mungkin ada kesalahan, tapi kemudian harus meninjau kembali data di perbankan mereka sendiri. Kalau gak ada kesalahpahaman, maka tidak usah banyak bicara lagi 😅.
 
iya aja, aku pikir kalau ini salah arah ya... biar-biar ada masalah dengan catatan BI, apa yang perlu kita lakukan bukan menyerang satu sama lain, tapi mencari solusi bersama-sama 🤝. apa kira-kira yang salah, sih? mungkin bisa cari tahu terlebih dahulu kenapa catatan BI dan catatan Kemendagri berbeda, lalu kita lihat apa yang bisa dibagi-bagi aja 💡. jangan sampai semuanya terkelupas karena tidak mau bicara 🤦‍♂️.
 
kira-kira siapa yang bilang ada selisih Rp18 triliun? aku pikir ini just a cover up, mungkin bihaya keuangan daerah yang terus menumpuk dan pemerintah yang tidak mau mengatakan kebenaran. kementerian keuangan itu harus lebih transparan, gak boleh begitu aja nggak cek lagi data di bank sentral. kalau benar-benar ada selisih itu pasti akan terjadi penyesuaian, tapi mungkin ini just a pilihan untuk menghindari kontroversi.
 
Mengenang cerita ini memang kayaknya bikin kita penasaran siapa nanti yang salah dalam sistem akuntansi ini 🤔. Tapi aki saya pikirnya, apa yang terpenting adalah ada kerja sama yang tepat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, agar data tersebut dapat dipercaya dan diintegrasikan dengan baik dalam sistem keuangan nasional. Yang penting biar kita semua tidak kalah dalam permainan ini 🤑. Tapi aki juga rasa, ada yang harus dicari solusi yang lebih optimal, agar tidak ada lagi selisih seperti itu terjadi di masa depan 💸.
 
Maksudnya apa sih? Data yang dipinjamkan pemerintah daerah itu ternyata tidak benar? Mereka mengandalkan informasi dari bank sentral, tapi ternyata ada kesalahan? Itu seperti mainan kecerdasan. Kita harus berpikir sejenak, bagaimana kita bisa mempercayai suatu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Apakah itu benar-benar benar atau hanya sekedar pernyataan? Seringkali kita berlalu-lalang dengan informasi tanpa pernah menghentikan diri untuk mengeksaminasi. Mungkin ada kesalahpahaman, tapi juga mungkin ada kesengajaan. Kita harus lebih sabar dan teliti dalam memproses informasi ini. 🤔
 
Saya penasaran apa yang mau dipikirkan gublonya. Jika BI sudah benar, tapi Kemendagri juga bilang ada selisih, apa artinya? Mereka harus buktikan siapa yang benar. Saya tidak percaya kalau data dari bank sentral bisa salah. Dan kalau hasil pengecekan kemendagri juga salah, artinya kerusakan di perbankan. Perlu dilakukan audit yang lebih mendalam, tidak hanya sekedar membandingkan data.
 
Saya pikir kayaknya kabinet tidak bisa benar-benar memastikan apa-apa lagi. Mereka bilang data sudah diperiksa, tapi ternyata ada kesalahan. Saya rasa birokrasi di Indonesia ini kagetkan. Maka dari itu, saya arogasinya kita harus lebih teliti dalam pengelolaan anggaran pemerintah. 🤔💸

Kita sudah lama mengeluh tentang masalah keuangan di Indonesia. Saya pikir ada solusi yang bisa dilakukan. Misalnya, kita bisa membuat sistem pengelolaan yang lebih baik, sehingga data tidak salah lagi. 👍💻
 
Wah bro, aku pikir ini kalau Kementerian Keuangan (Menkeu) malah salah cari jawabannya ya! Jika data BI sudah dicheck sama BI sendiri dan harus benar, itu artinya data dari BI juga bisa dipercaya. Aku rasa apa yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali transaksi kas di bank-bank daerah, tidak perlu memikirkan data dari BI sendiri. Nah kalau Menkeu malah menuntut gubernur untuk meninjau lagi dana di bank, itu seperti mencari pasangan yang sudah ada sama orang lain ya 😂🤑
 
Mereka tahu kalau biaya hidup makin mahal, tapi kapan aja ada uang lagi nih? Mesti nanti kita tahu apa benar-benar masalahnya. Semua punya logika, tapi kabarnya selisih Rp18 triliun ini bikin sesepele. Ayo cari jawabannya!
 
Maksudnya siapa tau nanti ada kesalahan lagi? Semua data dari BI pasti sudah dicek dan diverifikasi, jadi apa kalau ada kesalahan, itu karena kesalahan di daerah bukan di pihak BI ya? Mereka already bilang bahwa hasil pengecekan Kemendagri sama dengan hasil pengecekan BI, jadi gak perlu dipertanyikan lagi. Kalau ada yang masih ragu-ragu, bisa cek data dari BI sendiri dulu, nanti pasti akan jelas.
 
Gue paham kalau biar sistem keuangan Indonesia jadi lebih transparan dan akurat, gue juga setuju dengar Menkeu Purbaya bilangin data dari BI harus benar-benar. Kalo ada selisih seperti itu pasti karenanya karena ada kesalahan dalam pengamanan atau pencatatan di bank. Gue yakin BI sudah lama memantau dan mengawasi semuanya, jadi kalau ada kesalahan pasti dari salah satu bagian. Saya juga paham kalau para kepala daerah harus revisi kembali pencatatan kas mereka, jadi bisa terang-terangan siapa yang salah dan apa yang harus diambil tindakan untuk memperbaikinya. Gue jujur bingung dengar Mendagri nyojokan ada selisih itu, tapi gue yakin BI sudah lama membuat sistem keuangan yang lebih baik dan transparan.
 
Mungkin bisa dibilang birokrasi nggak sengaja ngganti aja kasingan. Menkeu Purbaya ini bilang data BI harus benar, tapi mungkin perlu pengecekan lagi gini apa keberesan-nya. Karena kalau benar-benar data dari bank sentral harus betul, maka toh gubernur-gubernurnya juga harus siap bukti-bukti nyata. Gak usah ngganti kasingan aja.
 
Pernahkah kamu pikir di mana-mana yang dibuktikan oleh BI masih bisa salah? Nah, sepertinya gubln Sumatera Utara dan Jawa Barat juga nggak percaya dengan data yang dihasilkan BI. Tapi, apa yang mereka lakukan sini? Beri-biri lagi ke luar pula? BI udah check dan double check data mereka, toh bagaimana kemungkinan yang salah? Kalau benar, gubln Sumatera Utara dan Jawa Barat harus nggak sabar-sabaran aja sih.
 
aku rasa siapa pun harus puas dengerin kejadian ini... kalau kita bukan paham apa yang terjadi, kayaknya kita juga sama aja dengan gubernur yang menangani kas daerah di Sumatera Utara dan Jawa Barat. aku pikir ada ketergantungan pada sistem perbankan Indonesia yang harus disempurnakan agar tidak ada kesalahan lagi seperti ini...
 
Gue pikir ini masih bingung banget kayak ariya. Kalau biar data dari BI sudah dicek, tapi ada selisih besar antara catatan BI dengan hasil pengecekan Kemendagri? Itu seperti siap mati. Gue rasa para gubernur dan menimbun harus lebih hati-hati lagi. Mereka harus nanggungin kalau data dari BI sudah jujur, tapi ada kesalahan lain lagi di luar sana. Gue suka ide yang diusulkan oleh Menkeu Purbaya yaitu kembali cek dana di perbankan mereka sendiri. Nah, aku rasa ini sederhana banget kayak gini: kalau kamu ingin mengakui kebenaran, kamu harus siap untuk menanggungi kesalahan sendiri. 😂💯
 
kembali
Top