Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pendapatan seseorang dari kegiatan ekonomi bayaran, atau yang dikenal sebagai "taksiar" atau "bawah tanah", tidak perlu dihukum. Menurut dia, hal ini karena nilai tersebut sudah tercakup dalam pajak.
Namun, kritikus ekonomi mengungkapkan bahwa konsep ini sangat ambigu dan bisa menjadi alibi bagi mereka yang ingin melarikan uang dari pajak. Mereka menyarankan agar pemerintah harus lebih ketat dalam mengatur dan menebak nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran tersebut.
Bisnis "taksiar" atau ekonomi bayaran merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pajak, diperkirakan sekitar 5 juta orang memiliki pendapatan sambil-sambil dari kegiatan-kegiatan ilegal, termasuk ekonomi bayaran.
Kritikus ekonomi menyarankan agar pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih proaktif dalam menghadapi fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut harus didesain untuk mencegah kemungkinan terjadinya penipuan pajak dan melindungi warga negara dari peretasan pajak.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penyalahgunaan pajak. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto seharusnya memperkuat kebijakan tersebut agar nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran dapat dibukti dan tidak hanya menempel di belakang leming kriminal.
Sekarang, pemerintah harus berani untuk mengambil tindakan lebih agresif dalam mengatasi masalah ini. Karena jika tidak, maka nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran tersebut akan terus memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di Indonesia.
Namun, kritikus ekonomi mengungkapkan bahwa konsep ini sangat ambigu dan bisa menjadi alibi bagi mereka yang ingin melarikan uang dari pajak. Mereka menyarankan agar pemerintah harus lebih ketat dalam mengatur dan menebak nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran tersebut.
Bisnis "taksiar" atau ekonomi bayaran merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pajak, diperkirakan sekitar 5 juta orang memiliki pendapatan sambil-sambil dari kegiatan-kegiatan ilegal, termasuk ekonomi bayaran.
Kritikus ekonomi menyarankan agar pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang lebih proaktif dalam menghadapi fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut harus didesain untuk mencegah kemungkinan terjadinya penipuan pajak dan melindungi warga negara dari peretasan pajak.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penyalahgunaan pajak. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto seharusnya memperkuat kebijakan tersebut agar nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran dapat dibukti dan tidak hanya menempel di belakang leming kriminal.
Sekarang, pemerintah harus berani untuk mengambil tindakan lebih agresif dalam mengatasi masalah ini. Karena jika tidak, maka nilai-nilai yang ada di ekonomi bayaran tersebut akan terus memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di Indonesia.