Presiden Prabowo Subianto dalam diskusinya di kemarin (31/7) menegaskan bahwa ia tidak akan takut menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang menyatakan kekecewaan atas keteraturan pajak bagi calon pesangon dan pensiun.
"Pajak itu sah, kita harus menerima dan menerimanya. Jangan dipikirkan bahwa kita bisa menghindarinya dengan berbagai cara," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pajak bagi calon pesangon dan pensiun diberlakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan keuangan negara. "Kita tidak bisa hanya memandang aspek keuangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan dan stabilitas negara," tuturnya.
Saat ini, ada beberapa kelompok yang menyatakan kekecewaan atas keteraturan pajak tersebut, termasuk calon pesangon dan pensiun. Mereka berpendapat bahwa pajak tersebut akan menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun, Presiden Prabowo tetap optimis bahwa keteraturan pajak ini dapat diimplementasikan dengan baik. "Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia tidak ingin menghindar dari tanggung jawab ini," kata dia.
Presiden juga menekankan pentingnya peran anggota DPR dalam membantu menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah. "DPR harus menjadi vokal bagi masyarakat, agar kita bisa mendengar kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang tepat," katanya.
Dengan demikian, Presiden Prabowo berharap keteraturan pajak bagi calon pesangon dan pensiun dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Pajak itu sah, kita harus menerima dan menerimanya. Jangan dipikirkan bahwa kita bisa menghindarinya dengan berbagai cara," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pajak bagi calon pesangon dan pensiun diberlakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan keuangan negara. "Kita tidak bisa hanya memandang aspek keuangan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan dan stabilitas negara," tuturnya.
Saat ini, ada beberapa kelompok yang menyatakan kekecewaan atas keteraturan pajak tersebut, termasuk calon pesangon dan pensiun. Mereka berpendapat bahwa pajak tersebut akan menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun, Presiden Prabowo tetap optimis bahwa keteraturan pajak ini dapat diimplementasikan dengan baik. "Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia tidak ingin menghindar dari tanggung jawab ini," kata dia.
Presiden juga menekankan pentingnya peran anggota DPR dalam membantu menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah. "DPR harus menjadi vokal bagi masyarakat, agar kita bisa mendengar kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang tepat," katanya.
Dengan demikian, Presiden Prabowo berharap keteraturan pajak bagi calon pesangon dan pensiun dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak menghambat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.