Pemerintah Dikibuli Pengusaha CPO, Kata Purbaya
=====================================================
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegur pengusaha minyak kelapa sawit (CPO) yang telah mengibuli pemerintah selama bertahun-tahun. Menurutnya, banyak pengusaha CPO yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat via Singapura dan memanipulasi laporannya sehingga merugikan negara besar-besaran.
"Untuk CPO itu diekspor dari satu tempat ke AS, misalnya dia lewat Singapura. Tapi yang dilaporan ke kita yang ke Singapura saja, data ke sana (AS) enggak pernah ada," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI.
Purbaya menduga bahwa Singapura dipilih karena pajak yang dikenakan di sana lebih kecil. Namun, kerugian yang dialami negara dalam hal penerimaan diakui Purbaya sangat signifikan.
"Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Tapi kita dirugikan secara signifikan," ujarnya.
Pihak Kementerian Keuangan kini tengah menyelidiki hal tersebut melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Purbaya mengakui bahwa jika pihaknya masih menunggu data soal kapal per kapal yang tercatat sampai di AS dengan muatan CPO tersebut, namun Dia juga mempertanyakan apakah data dari AS itu bisa digunakan di pengadilan atau tidak.
"Dengan bantuan AI, sekarang kita bisa dapat data sana untuk mendeteksi 10 perusahaan besar yang akan saya periksa. Rata-rata (harga) yang mereka laporkan itu setengahnya dari harga yang di AS, dan mereka ambil untungnya di perusahaan di Singapura," kata Purbaya.
Purbaya juga menegaskan bahwa selama beberapa tahun pemerintah dikibuli para pengusaha CPO. "Kalau batu bara kita belum dapat, tetapi utamanya CPO. Nanti kita akan kejar," ujarnya.
=====================================================
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegur pengusaha minyak kelapa sawit (CPO) yang telah mengibuli pemerintah selama bertahun-tahun. Menurutnya, banyak pengusaha CPO yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat via Singapura dan memanipulasi laporannya sehingga merugikan negara besar-besaran.
"Untuk CPO itu diekspor dari satu tempat ke AS, misalnya dia lewat Singapura. Tapi yang dilaporan ke kita yang ke Singapura saja, data ke sana (AS) enggak pernah ada," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI di DPR RI.
Purbaya menduga bahwa Singapura dipilih karena pajak yang dikenakan di sana lebih kecil. Namun, kerugian yang dialami negara dalam hal penerimaan diakui Purbaya sangat signifikan.
"Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Tapi kita dirugikan secara signifikan," ujarnya.
Pihak Kementerian Keuangan kini tengah menyelidiki hal tersebut melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Purbaya mengakui bahwa jika pihaknya masih menunggu data soal kapal per kapal yang tercatat sampai di AS dengan muatan CPO tersebut, namun Dia juga mempertanyakan apakah data dari AS itu bisa digunakan di pengadilan atau tidak.
"Dengan bantuan AI, sekarang kita bisa dapat data sana untuk mendeteksi 10 perusahaan besar yang akan saya periksa. Rata-rata (harga) yang mereka laporkan itu setengahnya dari harga yang di AS, dan mereka ambil untungnya di perusahaan di Singapura," kata Purbaya.
Purbaya juga menegaskan bahwa selama beberapa tahun pemerintah dikibuli para pengusaha CPO. "Kalau batu bara kita belum dapat, tetapi utamanya CPO. Nanti kita akan kejar," ujarnya.