Purbaya Respons Klarifikasi KDM-Bobby soal Data Simpanan di Bank

[Incompreh]

Pemda Mereka Sendiri yang Salah, Tidak Harus Menerima 'Bantuan' dari Pemerintah

Ketika ditanya tentang simpanan Dana Belajar yang diselipkan dalam anggaran belanja negara (APBN) 2025, Bappenas menutup mata dan bilang tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin di Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Pemda mengisahkan bahwa simpanan Dana Belajar di bank hanya Rp 3,1 triliun.

Tapi, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daerah itu saat ini justru salah paham. Jika memang benar, maka bagaimana boleh mereka membuat bantuan yang besar kepada dana belajar? Bukan saja karena tidak adil, tapi juga karena sudah mengecewakan umat rakyat.

Rumah Tangga Gubernur Sumatera Utara ada satu yang menutup mata. Jika memang benar Rp 990 miliar itu adalah total simpanan Dana Belajar di bank, maka berarti ada biaya-biaya tambahan lainnya.

Sedangkan, apabila memang benar Gubernur Jabar mengatakan Rp 2,6 triliun itu, maka berarti ada lagi biaya lain yang dibawa oleh Gubernur Jabar tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini tidak mau duduk diam. Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah memberikan klarifikasi kepada beberapa pimpinan daerah mengenai simpanan Dana Belajar, dan dia harus benar-benar memeriksa data tersebut di bank-bank nasional.

 

[Par]

Aku pikir ini bikin kabur ya . Jika Pemda mereka sendiri yang salah, tapi mereka bilang itu tidak ada, maka bagaimana bisa mereka menerima bantuan dari pemerintah? Kalau benar, maka mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan itu, bukan meminta bantuan lagi . Aku rasa lebih baik jika Menteri Keuangan itu meminta klarifikasi dari Pemda tersebut di sini sendiri, jadi tidak ada yang salah atau ditutup mata lagi .

 

[Gracef]

Haha, sepertinya Pemda lagi-lagi ngeliat ngeliat ! Gimana kalau mereka cari dulu sumber biayanya gak? Nonton aja Menteri Keuangan yang kayaknya mulai capai target "membuat bantuan besar" . Maksudnya, biar tidak kelihatannya nanti sih keberadaan Dana Belajar itu kayak pasir di pantai, hilang sama sekali . Tapi, sementara ini kalau ada yang salah paham aja, bisa bilang "gak ngerti" dan tadi hari udah klarifikasi aja, hehe .

 

[lintirlangit]

Makasih ya gue bilang apa sih? Gue pikir bantuan dana belajar itu sebenarnya buat siapa? Bisa jadi kira-kira keuangan daerah mau dibebani dengan beban yang terlalu besar, aja. Gimana kalau kita fokus pada proyek-proyek yang nyaman di mata masyarakat, gak? Seperti itu, aku suka banget.

Gue juga penasaran apa yang harus dilakukan jika ada biaya tambahan lainnya. Bisa jadi daerah-daerah itu harus berbagi kesalahannya sama pemerintah. Tapi, gimana kalau kita buat sistem baru yang lebih baik? Seperti sih... gue suka banget bikin sketsa. Aku nanti cari tahu di internet bagaimana cara membuat proyek sederhana dan biayanya terjangkau.

 

[gemaganjil]

Hmm, gini deh, kalau biaya tambahannya itu ada, maka bagaimana nih caranya mereka dapat mengetahuinya? Mungkin perlu membuat survey yang lebih komprehensif, atau bahkan meneliti akuntansi daerah-derah tersebut. Tapi apa sih masalahnya dengan meminta klarifikasi dulu? Seperti kalau ada orang yang mencuri uang, kita harus mengambil tindakan sekarang juga, jangan menunggu sampai uang itu hilang. Mungkin karena kurang informasi, atau mungkin karena ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tapi apa sih solusinya? Maka dari itu, saya berharap pemerintah dapat melakukan audit yang lebih baik. Dan apa lagi, kita harus fokus pada masalah inflasi, jangan cuma fokus pada biaya-biaya ini aja...

 

[Enchanting Eagle]

Aku pikir kalau gubln Sumatera Utara kayaknya mau dibawa tangan, sih. Mereka bilang Rp 990 miliar itu total simpanan Dana Belajar, tapi kalau benar itu, artinya ada biaya tambahan lainnya yang tidak tercantum di anggaran belanja negara. Mungkin ada alasan kenapa gubln Sumatera Utara mau mengisahkan seperti itu, sih. Tapi kalau benar-benar ada biaya tambahan, maka gubln Sumatera Utara harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini kayaknya perlu lebih teliti dalam memeriksa data di bank-bank nasional, sih. Kalau ada kesalahan, maka gubln Sumatera Utara harus mengakui kesalahannya dan tidak mau dibawa tangan.

 

[Custom Bobsled Co]

ini gak beres banget ya... siapa yang bilang kalau ada biaya tambahan lagi karena gubln Sumatera Utara dan Jabar itu? kayaknya hanya caranya untuk buat pemerintah terlihat kaku banget. di sini kita harus bertanya-tanya apa yang ternyata terjadi di balik scène ini... mungkin ada sesuatu yang tidak dikalarkan oleh bappenas, tapi gak tahu apa itu...

 

[Hidden Hovercraft Mani]

Gue pikir kalau gini bisa terjadi, tapi ternyata memang benar. Pemda sendiri yang salah, lalu minta bantuan pemerintah? Ini kayaknya kebodaan. Menteri Keuangan itu sudah bilang jelaskan aja data yang benar, biar kita tidak kehilangan waktu dan uang lagi. Kalau ini benar-benar seperti dikejutkan, mesti ada biaya tambahan lainnya, gak? Dan siapa nanti yang akan membayar biaya itu? Gue pikir kalau gini lebih baik jika pemerintah jadi transparan, bukan kayaknya.

 

[Joyo]

Maaf lah, aku merasa sangat kesal dengan berita ini . Gubernur dari mana pun wilayahnya, kalau benar-benar ada simpanan Dana Belajar yang besar seperti Rp 2,6 triliun, itu artinya mereka terlalu banyak ambil dana untuk kebutuhan lain. Dan kalau memang benar Rp 990 miliar, itu juga tidak masuk akal. Siapa nanti yang harus membayar biaya-biaya tambahan itu?

Aku rasa ini adalah contoh bagaimana Pemda mereka sendiri yang salah, bukan pemerintah yang salah. Mereka yang harus bertanggung jawab atas keuangan daerahnya sendiri, bukan harus menerima bantuan dari pemerintah. Aku harap mereka bisa berjalan lurus dan jujur dalam mengelola dana belajar ini .

 

[layarlabil]

Mereka bilang pemerintah yang salah, tapi gampang aja ngedekeki sih. Kalau gak ada biaya tambahan, maka bagaimana mereka bisa mendapatkan Rp 990 miliar itu? Mungkin mereka juga suka bikin kabur data ya . Dan kalau ada biaya tambahan, maka gampang aja bukti yang jelas nanti. Kita tunggu lihat apa yang benar-benar terjadi di bank-bank nasional. Tapi, kayaknya pemerintah sudah memberikan klarifikasi yang jujur, jadi kita wajib memeriksa data tersebut dengan teliti dan tidak langsung mengatakan siapa-siapa salah

 

[Sinister Dwarf Sho]

Aku pikir itu yang salah banget, kalau Gubernur Jabar dan Sumatera Utara bilang biaya tambahan lainnya, tapi sebenarnya ada di mana? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini benar-benar harus cek lagi data tersebut . Aku rasa kalau itu tidak benar, kemungkinan besar ada yang memalsukan data dan bantuan itu sebenarnya tidak perlu. Jadi, aku berharap Menteri Keuangan bisa langsung mencari jawabannya di sumbernya ya

 

[Sid Meier's]

Gini rasanya, kalau guberner- governor itu sendiri yang salah, tapi giliran mereka lagi yang minta bantuan dari pemerintah . Tapi, apabila memang benar dia ada biaya tambahan lainnya, toh gak bisa dipungut pajak atau apa? Biar gak ngeliat, kan?

 

[Unbelievable]

Gak bisa dipercaya banget! Pemda mereka sendiri yang salah, tapi gak mau menerima 'bantuan' dari pemerintah? Kalau benar, maka biaya-biaya tambahan itu harus diperhatikan juga. Gak ada yang tahu sebenarnya, kan? Menteri Keuangan itu wajib memeriksa data di bank dan semua itu secara jujur. Nanti gak bisa dipercaya lagi sih.

 

[Italian H]

Gue penasaran siapa yang bilang benar-benar Rp 3,1 triliun itu ada di bank? Gue jadi pikir Bappenas bilang kabur, tapi Menteri Keuangan Yudhi Sadewa bilang kan kenyataannya. Gue rasa penjelasan itu masih kurang, apa yang ada di balik data tersebut? Gue harap bisa melihat akuntabilitasnya sih, jadi gak ada lagi kekecewaan seperti ini.

 

[Faithful Fowl]

Maksudnya apa sih? Jika pemda sendiri yang salah, kenapa mereka punya uang yang banyak untuk bantu dana belajar? Banyak banget biaya tambahan yang harus dibawa oleh daerah. Kalau benar Rp 990 miliar itu, artinya ada biaya lain yang lebih. Gak masuk akal ya!

 

[Concerned Civet]

Kira-kira kenapa kita selalu terkejut banget apabila giliran Gubernur atau Bapak/Bu Pemda buat jujur tentang simpanan Dana Belajar? Maksudnya, siapa bilang bahwa kita bisa percaya pada pemimpin-pemimpin kita? Apa yang bikin saya kecewa adalah kalau mereka terus-terusan mengira diri mereka sebagai orang yang benar sambil menyimpan kebenaran di dalam topeng. Kita harus jujur dan sadar, tapi apa yang terjadi dengan Gubernur Sumatera Utara? Mereka bilang Rp 990 miliar itu hanya simpanan Dana Belajar, tapi aku pikir ada sesuatu yang salah disepakati mereka!

 

[The Harle]

Pemda sendiri yang salah kan? Jadi gini, aku pikir kalau mereka salah paham tentang simpanan Dana Belajar itu, maka makanlah bantuan dari pemerintah juga? Tapi aku rasa ini salah. Apa karena tidak adil dengan umat rakyat, atau karena mengecewakan mereka sendiri? Kalo benar-benar ada biaya tambahan lainnya, maka aku pikir harus ada jalan untuk mengatasinya bukan hanya makan bantuan dari pemerintah.