Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan klarifikasi terkait kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) November lalu. Menurutnya, kehadiran tersebut bukanlah langkah intimidasi terhadap BI dalam menentukan suku bunga, melainkan merupakan upaya koordinasi yang sah.
Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia memberi izin kepada pemerintah untuk mengirim perwakilan setingkat menteri dalam rapat dewan gubernur. Maka dari itu, kehadiran Thomas di RDG tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurut Purbaya, tujuan kehadiran Thomas adalah untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan BI dalam membaca kondisi perekonomian. "Saya pikir untuk menyelaraskan pandangan saja dan melihat bagaimana sih suasana di bank sentral," ujarnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran Wamenkeu merupakan undangan resmi dari dewan gubernur BI kepada Menteri Keuangan. Purbaya kemudian memberikan kuasa kepada Thomas untuk mewakilinya. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.
"Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global," papar Perry.
Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia memberi izin kepada pemerintah untuk mengirim perwakilan setingkat menteri dalam rapat dewan gubernur. Maka dari itu, kehadiran Thomas di RDG tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurut Purbaya, tujuan kehadiran Thomas adalah untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan BI dalam membaca kondisi perekonomian. "Saya pikir untuk menyelaraskan pandangan saja dan melihat bagaimana sih suasana di bank sentral," ujarnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran Wamenkeu merupakan undangan resmi dari dewan gubernur BI kepada Menteri Keuangan. Purbaya kemudian memberikan kuasa kepada Thomas untuk mewakilinya. Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah.
"Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global," papar Perry.