Pemerintah Daerah Harus Simpan Uangnya di Bank BPD, Jangan di Pusat!
Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa, meminta pemerintah daerah menyimpan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di Bank Pembangunan Daerah (BPD), bukan di bank pusat. Hal ini dilakukan agar uang tersebut tidak mengendap di bank sentral dan membuat kekurangan likuiditas di bank daerah.
Menurut Yudhi, penempatan SILPA di BPD akan membuat perputaran uang lebih merata di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, pemerataan kinerja sektor finansial di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif hingga ke pelosok.
Tapi, Yudhi juga menyarankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki kinerja bank daerahnya sendiri. Jika masih ragu, maka harus memperhatikan penempatan SILPA di BPD.
"Kalau uangnya di pusat, daerah kering itu. Businessman dari daerah nggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial," kata Yudhi.
Sementara itu, Bank Indonesia telah menyimpan Rp233 triliun sisa anggaran Pemda di perbankan, dengan total giro Rp178,14 triliun. Namun, ada perbedaan antara data tersebut dan data yang dilaporkan oleh 546 Pemda kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah.
Jika sistem transfer yang selama ini dilakukan secara bertahap diubah menjadi sekaligus di awal tahun anggaran, maka SILPA dapat diminimalkan. "Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun itu langsung ditransfer dari pusat. Pusat sedang mengembangkan sistem seperti itu, sehingga SILPA yang di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi," tutup Yudhi.
Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa, meminta pemerintah daerah menyimpan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di Bank Pembangunan Daerah (BPD), bukan di bank pusat. Hal ini dilakukan agar uang tersebut tidak mengendap di bank sentral dan membuat kekurangan likuiditas di bank daerah.
Menurut Yudhi, penempatan SILPA di BPD akan membuat perputaran uang lebih merata di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, pemerataan kinerja sektor finansial di daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif hingga ke pelosok.
Tapi, Yudhi juga menyarankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki kinerja bank daerahnya sendiri. Jika masih ragu, maka harus memperhatikan penempatan SILPA di BPD.
"Kalau uangnya di pusat, daerah kering itu. Businessman dari daerah nggak bisa dapat pinjaman. Kita kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial," kata Yudhi.
Sementara itu, Bank Indonesia telah menyimpan Rp233 triliun sisa anggaran Pemda di perbankan, dengan total giro Rp178,14 triliun. Namun, ada perbedaan antara data tersebut dan data yang dilaporkan oleh 546 Pemda kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah.
Jika sistem transfer yang selama ini dilakukan secara bertahap diubah menjadi sekaligus di awal tahun anggaran, maka SILPA dapat diminimalkan. "Sehingga minggu pertama, kedua setiap tahun itu langsung ditransfer dari pusat. Pusat sedang mengembangkan sistem seperti itu, sehingga SILPA yang di pusat maupun daerah tidak akan berlebihan lagi," tutup Yudhi.