Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggarkan Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Dia berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah.
Kebocoran itu dialami di masa pandemi COVID-19, ketika banyak pasien harus digawangi dengan ventilator. "Jadi tagihannya besar", ujar Purbaya. Dia mengajukan rencana untuk mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) mereka.
BPJS Kesehatan memiliki 200 orang yang bekerja di bidang IT, namun sistem teknologi mereka belum optimal. Purbaya berharap bahwa dengan integrasi sistem teknologi, BPJS Kesehatan dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif.
Kebocoran itu dialami di masa pandemi COVID-19, ketika banyak pasien harus digawangi dengan ventilator. "Jadi tagihannya besar", ujar Purbaya. Dia mengajukan rencana untuk mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) mereka.
BPJS Kesehatan memiliki 200 orang yang bekerja di bidang IT, namun sistem teknologi mereka belum optimal. Purbaya berharap bahwa dengan integrasi sistem teknologi, BPJS Kesehatan dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif.