Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam rapat gabungan dan diskusi bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait pariwisata berkelanjutan. Dalam acara ini, terdapat 9 provinsi lain yang bergabung, termasuk Lampung, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Penyusunan rencana aksi bersama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas wilayah dan memudahkan koordinasi antar provinsi. Hasil kerja sama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Di dalam forum, dijadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas hingga 2029 mendatang. Agenda diskusi ini mencakup sejumlah isu strategis terkait pariwisata, termasuk ketahanan pangan, pariwisata, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kebencanaan, SPBE, serta keamanan dan ketertiban umum.
Asisten Deputi Management Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki garis besar terkait pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2045. Yang menjadi prioritas saat ini adalah target hingga 2029 mendatang melalui sejumlah agenda yang diyakini dapat mempercepat upaya pencapaian.
Dalam rancangan itu, sasaran pembangunan pariwisata ke depannya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sejumlah strategi dilaksanakan, mulai peningkatan kelembagaan dan tata kelola destinasi, peningkatan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga mendorong kesiapan destinasi meghadapi resiko, serta promosi yang berkelanjutan.
Pariwisata hijau juga disebut menjadi catatan, yang akan dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Penyusunan rencana aksi bersama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas wilayah dan memudahkan koordinasi antar provinsi. Hasil kerja sama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Di dalam forum, dijadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas hingga 2029 mendatang. Agenda diskusi ini mencakup sejumlah isu strategis terkait pariwisata, termasuk ketahanan pangan, pariwisata, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kebencanaan, SPBE, serta keamanan dan ketertiban umum.
Asisten Deputi Management Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki garis besar terkait pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2045. Yang menjadi prioritas saat ini adalah target hingga 2029 mendatang melalui sejumlah agenda yang diyakini dapat mempercepat upaya pencapaian.
Dalam rancangan itu, sasaran pembangunan pariwisata ke depannya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sejumlah strategi dilaksanakan, mulai peningkatan kelembagaan dan tata kelola destinasi, peningkatan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga mendorong kesiapan destinasi meghadapi resiko, serta promosi yang berkelanjutan.
Pariwisata hijau juga disebut menjadi catatan, yang akan dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.