Kepresidenan Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di rumahnya untuk membahas penanganan kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat. Pertemuan ini berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan bertujuan untuk memastikan penegakan hukum di wilayah rawan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah terpadu lintas lembaga untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, langkah ini sangat diperlukan untuk mengatasi kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran di kedua sektor tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan lain-lain. Dengan hadirnya anggota Kabinet, pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengatasi kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.
Menurut informasi yang diberikan, pertemuan ini berlangsung dari siang hingga malam.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah terpadu lintas lembaga untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, langkah ini sangat diperlukan untuk mengatasi kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran di kedua sektor tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan lain-lain. Dengan hadirnya anggota Kabinet, pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengatasi kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat.
Menurut informasi yang diberikan, pertemuan ini berlangsung dari siang hingga malam.