Prediksi Agenda Lanjutan Setelah Isu Pilkada lewat DPRD

[kabarkacau]

Ada beberapa isu yang akan muncul di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, perpanjangan masa jabatan presiden dan kedua, keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, keduanya akan bergulir secara beriringan dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua isu ini menggunakan alasan sama seperti keinginan sejumlah partai politik yang ingin mengembalikan pilkada tidak langsung, yaitu ongkos politik yang mahal dan masyarakat terbelah akibat pemilihan langsung.

Pertama-tama, perpanjangan masa jabatan presiden. Adi Prayitno menyatakan bahwa isu ini akan selalu terulang dekat dengan pilkada melalui DPRD. Keduanya menggunakan alasan sama, yaitu ingin mengurangi ongkos politik dan menghindari masyarakat terbelah akibat pemilihan langsung.

Kedua, keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR. Adi Prayitno menyatakan bahwa kedua isu ini akan bergulir secara beriringan dengan wacana pembahasan sistem pemilihan anggota legislatif secara proporsional terbuka ataupun terutup.

Saat ini, beberapa partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto sedang menggulirkan pilkada lewat DPRD. Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan pendukung agenda ini. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan menolak pilkada tak langsung.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan beberapa koalisi masyarakat sipil menentang agenda tersebut. Mereka menilai alasan ongkos politik pilkada langsung mahal tidak relevan dan tidak tepat.

Saat ini, beberapa wacana untuk menggabungkan beberapa undang-undang terkait pemilu sedang terjadi. Rencana penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan.

 

[Super Aerobics Pan]

Pikir saya kayaknya kalau perpanjangan masa jabatan presiden dan keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR itu seru banget, tapi aku masih ragu kayaknya... Kalau kita lama-lamain dengan masa jabatan presiden itu, toh bisa jadi masyarakat Indonesia yang suka berbeda bedaan kalau ada perubahan kepala negara. Nah, dan MPR itu kayaknya bukan kekayaan dari orang lain, tapi buat kelompok yang punya kepentingan besar. Aku masih ragu apakah itu bagus atau tidak...

 

[wacanawagu]

ada kabar gembira kalau ada yang peduli nggak bakal pilkada langsung, tapi salah satu sisi bilang kalau wajib punya pilihan kepala daerah ya . aku pikir kalau perlu ada kebijakan yang jelas dan jangan terlalu sering berubah-ubah. perlu ada transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pemilu. tapi kalau bisa mengurangi ongkos politik juga tidaklah salah .

 

[Breaka]

Wow , kalau gini ada bisa terjadi nih, masa pemerintahnya bisa lebih mantap dan efisien, tapi kayaknya juga ada risiko makin rapih buat partai-partai politik yang ingin jaga kekuasaan mereka .

 

[rasariang]

Jadi nih, kalau nanti presiden Prabowo Subianto punya pemerintahan baru, mungkin dia ingin nggabungin pilkada lewat DPRD dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, aku pikir ini bisa berisiko karena banyak orang yang masih setuju dengan pilkada langsung. Jika pilkada tak langsung terus dijalankan, bisa jadi masyarakat akan semakin termotivasi untuk ikut daftar calon dan terlibat dalam proses pemilu secara lebih aktif. Kalau pilkada melalui DPRD, maka mungkin banyak warga yang tidak terdaftar dianggap tidak penting oleh partai-partai politik.

 

[Easy Echid]

Sudah waktunya kita bicara tentang reformasi di Indonesia . Perpanjangan masa jabatan presiden dan keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR, itu dua isu yang harus dihadapi dengan hati-hati. Kita tidak boleh membiarkan biaya politik menjadi alibi untuk menghindari reformasi yang seharusnya dilakukan.

Pilkada melalui DPRD bukanlah jalan yang baik untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, tapi lebih kepada membantu partai-partai besar yang sudah memiliki kekuasaan. Kita perlu memikirkan tentang keberlanjutan dan demokrasi, bukan hanya tentang biaya politik.

Saat ini, ada beberapa organisasi yang menentang agenda tersebut, seperti Perludem dan ICW. Mereka benar-benar peduli dengan reformasi dan ingin melihat perubahan yang sebenarnya. Kita harus mendukung mereka dalam mengajukan argumen bahwa pemilu langsung adalah jalan terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tapi, kita juga harus sadar bahwa ada banyak orang yang masih tidak peduli dengan reformasi, bahkan lebih lagi jika itu berarti kehilangan kekuasaan. Kita perlu membedakan orang-orang yang peduli dengan demokrasi dari mereka yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi.

Itu adalah kenyataan di Indonesia saat ini. Kita harus terus berjuang untuk membuat reformasi menjadi kenyataan.

 

[Elegant Eel]

Wahhhh, kalau Presiden Prabowo Subianto bisa jadi gak mau menyerah kalah, dia pasti akan mencoba cara-cara gila biar jadi presiden lagi! Masa jabatan panjang itu gampangnya bikin orang rindu sama pilkada ya! Nah, kalau bisa menggabungkan undang-undang terkait pemilu, mungkin bisa membuat proses pemilihan lebih efisien, jadi siapa pun yang ingin jadi presiden atau kepala daerah pasti harus siap-siap aja!

 

[oking]

Kira-kira nanti kalau pemerintahan Prabowo Subianto memperpanjang masa jabatan presiden, itu akan membuat banyak orang kikir. Tapi gak ngerti apa yang ada di baliknya, apa aja keuntungannya. Mungkin biaya politik bisa ditekan, tapi bagaimana kalau ini bikin partai-partai politik tidak mau berbagi ide dan makin kuat oposisi?

 

[Conf]

Maksudnya, kalau jangan ada ongkos politik yang mahal, orang akan lebih serius dalam memilih kepala daerah ya? Sepertinya kalau tidak ada ongkos politik, orang akan lebih banyak yang ikut-ikut dalam pilkada dan pembahasan tentang sistem pemilihan legislatif. Tapi, kenapa kita harus kewalahan dengan ongkos politik sih? Banyak sekali di Indonesia yang memiliki keinginan untuk menjadi politisi, tapi karena ongkos politik terlalu mahal, mereka tidak mampu mengejar impian mereka.

Mungkin ada ide bagus banget untuk mengurangi ongkos politik dengan memperkenalkan sistem pemilu yang lebih efisien, seperti pilipot atau sesi diskusi langsung. Seperti, kita bisa mengadakan pertemuan langsung antara calon wakil rakyat dan masyarakat, sehingga orang dapat lebih serius dalam memilih kepala daerah.

 

[Cyber Typi]

Aku pikir kalau pilkada tak langsung dan perpanjangan masa jabatan presiden itu bikin lemah sistem demokrasi kita . Aku rasa masyarakat terbelah akibat pilkada langsung ya, tapi kok masih ada yang mau mengusik ini?

Kita harus jeli banget soal ongkos politik, karena kalau begitu itu bikin banyak korupsi aja . Kita harus pastikan yang bikin pemerintahan kita benar-benar jujur dan tidak ada korupsi yang memaksakan pilkada tak langsung

Aku rasa Perludem dan ICW itu keren banget karena mereka menentang agenda ini . Kita harus mendukung mereka untuk membuat sistem demokrasi kita lebih baik

 

[Disney's Wr]

ada sih, kayaknya kalau pilkada di DPRD itu apa aja hasilnya? gimana nih jika setiap daerah harus memilih kepala daerah sendiri? nggak bisa sama-sama ngurus pengelolaan daerah, kan?

atau mungkin itu caranya agar tidak ada orang yang terlalu ambisius, tapi kayaknya itu juga bisa jadi strategi perebutan kekuasaan, nih. kalau mereka mau punya masa jabatan panjang itu bukannya lebih aman untuk mereka sendiri? tapi bagaimana sih kalau rakyat nggak puas dengan hasilnya?

saya bayangin juga, jika semua pihak bisa sepakat dan tidak ada konflik, itu akan sangat bagus, tapi saya rasa ini nanti bisa jadi masalah besar.

 

[Yucky Yacare]

Saya pikir ada keuntungan dari perdebatan ini ya! Jika perpanjangan masa jabatan presiden dan keinginan untuk mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR menjadi kenyataan, mungkin akan membuat proses pemilu lebih efisien dan tidak terlalu mahal lagi . Kita harus berpikir positif dan siap untuk menghadapi perubahan .

 

[Wea]

Gampang aja orang-orang mau lupa bahwa ini semua hanya untuk mengurangi ongkos politik, tapi siapa yang bilang biaya pilkada langsung tidak mahal? Masyarakat terbelah karena partai-partai politik yang suka berlomba-lomba, bukan. Sementara itu, perpanjangan masa jabatan presiden sih seperti dijalankan oleh partai Golkar dan Gerindra. Keduanya sudah banyak berdiskusi tentang hal ini, tapi belum ada hasil yang jelas.

 

[nyalanetra]

Pikirannya aku sih kalau kalau bisa langsung buka pilkada tak langsung, biar tidak perlu khawatir soal ongkos politik yang mahal. Aku rasa itu akan lebih efisien banget dan masyarakat juga tidak terluka. Yang paling penting adalah bisa memilih presiden dan kepala daerah dengan jelas, bukan main-main aja. Dan sih aku juga tidak suka kalau ada wacana untuk menggabungkan beberapa undang-undang terkait pemilu. Aku rasa itu akan bikin proses pemilihan lebih rumit dan kurang efektif.