Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Kuasa Hukum Protes Hal Ini

[candacanggung]

Controversy Rocks Indonesian Judiciary as High Court Rejects Bid to Relieve Makarim of Presidency

A recent decision by the Supreme Court's Judicial Commission has sparked outrage among legal experts and human rights advocates in Indonesia, following its rejection of an attempt to remove Prosecutor General Nadiem Makarim from his post. The commission's decision, which was seen as a significant blow to those seeking to undermine Makarim's authority, has raised questions about the judiciary's independence and the rule of law in the country.

Makarim, who has been at the center of controversy since assuming office in 2019, has been accused of various wrongdoings, including corruption and abuse of power. His critics have argued that his presidency is incompatible with the principles of justice and accountability. However, despite mounting pressure from opposition parties and civil society groups, the judicial commission's decision to reject Makarim's removal has sent a strong message that he will remain in office.

The rejection was seen as a victory for Makarim's supporters, who have been fiercely defending his position against allegations of wrongdoing. However, many observers believe that this decision is a setback for democracy and the rule of law in Indonesia, where the judiciary's independence is crucial to ensuring accountability and good governance.

Critics argue that the judicial commission's decision was based on flawed reasoning and ignored key evidence presented by Makarim's opponents. They also point out that the rejection sets a worrying precedent for the use of judicial power as a tool of political repression.

In response to the controversy, several opposition parties have vowed to take further action against Makarim, including filing new lawsuits and petitions to challenge his authority. The move has raised concerns about the escalation of tensions in the country's already volatile politics.

As the situation continues to unfold, observers are watching with bated breath as the implications of this decision become clearer. One thing is certain - the controversy surrounding Makarim's presidency has exposed deep divisions within Indonesian society and highlighted the need for greater accountability and transparency in the country's governance structures.

 

[Dangerous Crowba]

Makarim naik ke jabatan itu juga nggak cuma tentang kasus korupsi aja, tapi ada lagi yang lebih serius... kayaknya perlu diinvestigasi lebih lanjut siapa yang ternyata menanamkan dana korupsi dan siapa yang ternyata berkonflik kepentingan. Jangan sabar-sabaran nggak akan ada hasil yang positif dari kasus ini, tapi kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas, kayaknya tidak ada harapan untuk Indonesia menjadi negara yang benar-benar baik.

 

[The Harle]

ini bikin aku pikir nih, apakah udah waktunya kita ngomong tentang konsep "kebebasan hukum" di Indonesia? ya, semangatnya ini, tapi kalo dilihat dari kasus Makarim, aku rasa ada sesuatu yang salah. kira-kira apa aja? oh iya, aku bayangkan kalau di Amerika atau Eropa, jika seorang pengacara umumnya tidak bisa menjabat sebagai kepala pengadilan karena skandal yang melanda dia, tentunya ada protes besar dan kasusnya dipanjangkan sampai ke tingkat tertinggi. tapi di Indonesia, aku rasa ada sesuatu yang berbeda. semoga kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut

 

[Jittery]

Gue pikir ini udah keterbukaan yang tinggi banget. Siapa yang dikatai salah, dia gak bisa keluar dari jabatan-nya. Tapi di balik itu, ada masalah lain yang harus diatasi, yaitu kecurangan dan korupsi. Gue rasa ini udah waktunya untuk doseni kekuasan penegakan hukum di Indonesia. Jika tidak, apa artinya mereka bisa menganggap diri mereka di atas undang-undang?

 

[Unbelievable]

ini masalah di Indonesia yang terus berulang kembali, kekuatan hukum yang harus menjadi pelindung masyarakat tidak tahan dengan tekanan politik . makarim ini adalah contoh nyata bahwa hukum hanya untuk orang yang memiliki kepentingan politik atau keluarga saja, bukan untuk rakyat umum . kalau benar-benar ingin menjaga kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia, harus ada penegakan hukum yang adil dan tidak terganggu oleh silaturahmi politik . jangan sampai kita menjadi negara yang hanya memiliki hukum untuk orang-orang kaya atau yang berpengaruh saja . masyarakat harus tetap mengawal agar hukum ini tidak digunakan sebagai alat untuk memenjarakan lawan politik, karena itu adalah tanda tanda penyerahan demokrasi kepada kekuasaan eksekutif .

 

[Conf]

Makarim itu kabur banget ! Sepertinya dia udah lama bingung apa yang harus dilakukan, kayaknya tidak mau buang diri sendiri. Saya rasa ini bukan tentang kebenaran atau kesalahan, tapi lebih kepada siapa yang punya pengaruh dan pengawasan. Pengamat startup saya pikir ini perlu diwaspadai, karena nanti bisa jadi menjadi contoh di mana judiciary tidak bebas dari politik dan korupsi. Saya harap bisa lihat ada perubahan dalam sistem hukum Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel

 

[Cyber Typi]

ini jadi seperti bola yang dipukul, semua pihak mulai bingung loh . Makarim kalau dikeluarkan itu kira-kira siapa yang ikut ngerasa gugup, tapi juga siapa yang mau ikut bermain? kayaknya ini masih jauh dari solusi, lebih seperti pertandingan yang sama-sama memalukan . yang penting jangan sampai semua orang merasa tidak adil, itu kan membuat sistem pemerintahan jadi lemah .

 

[pixeltembok]

ini gampang banget nih . judiciary indonesia yang dianggap lemah kembali membantu si mantan provokateur dengan pilihan yang jelas: tidak akan diambil tindakannya . padahal buat mana lagi kita lihat kasus ini? nanti aja ada korban si aparat yang salah dan punya kasus, tapi nggak ada yang mau ambainya dari posisinya . aku rasa gini bikin demokrasi di indonesia jadi semangat untuk makan kue .

saya lihat kalau ada pilihan yang benar buat bangsa kita itu: kita fokus buat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. tapi nggak mau bikin perubahan, maka kita akan terus mengulangi kesalahan lama . aku rasa kita harus lebih bijak dalam memilih para pemimpin kita di masa depan .

saya juga kecewa banget dengar apa yang ada di kalangan pengamat hukum dan organisasi hak asasi manusia. nggak bisa fokus buat menciptakan perubahan positif, tapi malah malah mengkritik si pemerintah aja . aku rasa kita harus bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik .

 

[Disturbing Spork Operat]

Kalau ngerasa pengamat yang baik, aku rasa ini udah bikin kontroversi yang serius di kalangan orang-orang Indonesia. Makarim itu sebenarnya sudah banyak dipengaruhi oleh isu korupsi dan penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Tapi ternyata masih ada banyak orang yang mempertahankan posisinya.

Aku pikir ini salah arah dari pemerintahan. Jika mau ngadopsi ide-ide yang lebih baik, bisa buat sistem hukum jadi lebih adil dan transparan. Saya rasa kalau dianggap begitu, itu akan membuat Indonesia semakin maju dan demokratis.

 

[The Great WWII DJ]

Maksudnya gue pikir ini serupa saat reformasi 1998. Lalu, ada tadi pas reformasi, ada lagi, dan lagi. Gue rasa kini itu mirip dengan situasi di masa lalu, tapi perbedaannya ada di bagaimana kita hadapi hal tersebut. Saat itu, masyarakat masih sangat peduli dengan demokrasi dan keadilan. Sekarang, terkesan bahwa banyak yang hanya peduli dengan politik pribadi, bukan lagi tentang keadilan dan transparansi.

Gue ingat pas 1998, ada yang diproteksi oleh lembaga lain, tapi sekarang gue ragu apakah itu bisa dilakukan. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa sistem ini telah rusak, tapi tidak ada jawabannya pun untuk memperbaikinya. Maksudnya, ini bukan tentang siapa yang bertindak atau siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memperbaiki masalah tersebut.

Gue harap masyarakat Indonesia masih peduli dengan hal ini dan tidak menjadi korban dari sistem yang rusak. Kita harus menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya dan berharap bahwa ada cara untuk memperbaiki situasi ini, bukan hanya membuat masalah semakin parah.

 

[World Far]

ini gak sabarnya sih, kalau pengamat kurikulumnya bisa seseorang yang nggak peduli dengan kontroversi ini, tapi aku paham mengapa kritik terhadap makarim penting banget. tapi kayaknya perlu ditekankan bahwa makin banyak korupsi dan kecurangan di dalam system hukum jadi tidak bisa dipercaya lagi. tapi juga harus diakui bahwa ada hal yang tidak jelas di balik putusan pengadilan ini, tapi itu gak berarti kita harus menyerah untuk membela siapa pun.

 

[Proud Pollan]

ini nggak enak banget, ya? apalagi nanti keknya masih ada orang-orang yang korup dan tidak mau diangkat oleh pengadilan. aku pikir itu karena ada kesepakatan tertutup antara mereka dengan orang-orang yang berkuasa, bukan karena sistem pengadilan itu sendiri yang baik. nggak perlu jadi begitu keras, kan? kita bisa membuat perubahan dengan cara yang lebih bijak, seperti pelatihan dan pendidikan untuk pengadilan dan pemerintah, sehingga mereka tidak harus mengetik-mengetik terus ke dalam korupsi dan kejahatan.

 

[rindurame]

aku pikir ini kayaknya keterlambatan dari judiciary kita kan? kalau nggak mau tangani korupsi dan kecurangan yang banyak di balik bangku, apa artinya mereka juga salah dalam hal ini makarim apalagi kayak gini. tapi aku juga pikir perlu konsultasi dengan majelis hakim lain dulu sebelum mengambil tindakan seperti ini. sih aku rasa mereka harus lebih transparan dan jujur dalam proses pengadilan ini, biar orang bisa percaya bahwa ada keadilan yang terpimpin di sini

 

[Super Aerobics Pan]

Gue rasa makarim sama juga, tapi apa yang gue inginkan sih adalah sistem pengadilan di Indonesia jadi lebih transparan dan bebas dari tekanan politik ya . Kalau pengadilan bisa bebas dari itu, maka Makarim atau siapa pun yang terlibat bisa dipertangkap jika ada tindakannya yang salah. Gue rasa ini penting banget untuk memastikan keadilan dan transparansi di Indonesia .

 

[Disney's Wr]

Kalau ngerasa makarim masih bisa jadi presiden, siapa tahu itu bisa bikin korupsi semakin semarak . Kalau benar2 mau buat perubahan, harus ada orang yang telan-telan dan buat perubahan dari dalam. Tapi kalau makarim punya banyak teman2 di kota, siapa tahu itu bisa bikin proses pengadilan semakin lambat dan tidak adil . Kalau benar2 ingin perubahan, harus ada orang yang siap mengambil risiko dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dari atas .