Prabowo Tolak Kontrak Pertahanan dengan Keluarga untuk Cegah KKN

[Dark Dragonfly]

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Tidak Mendukung Kontrak Pertahanan yang Dikendalikan oleh Keluarga

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan komentar yang tegas terkait dengan kontrak pertahanan yang dikendalikan oleh keluarganya sendiri. Menurut Prabowo, tidak ada alasan untuk mendukung kontrak seperti ini.

"Kami tidak akan menerima kontrak pertahanan yang dikendalikan oleh keluarga atau pengusaha pribadi", katanya dalam acara berita Kamis lalu. Menurutnya, kontrak seperti ini hanya menghalang-halangi upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan.

Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan keputusan yang adil dalam pengelolaan kontrak pertahanan. "Kami berharap bahwa pihak yang terkait dapat memahami kebutuhan kita untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan", katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, kontrak pertahanan yang dikendalikan oleh keluarga atau pengusaha pribadi telah menjadi sorotan masyarakat. Banyak yang menyatakan kekhawatiran terkait dengan praktik-praktik yang dianggap tidak adil dan tidak transparan dalam pengelolaan kontrak tersebut.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakannya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan, bukan hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan pribadi", katanya.

 

[Ten]

Paham banget ari presiden itu, kontrak yang dikendalikan oleh keluarga itu tidak adil. Kalau kita ingat masa lalu, kita juga punya sistem yang baik, di bawah Suharto, tentu saja. Kita punya kemakmuran, kita punya ketertiban... yang penting adalah keamanan bangsa ini . Mungkin kalau kita bisa kembali ke zaman itu, tidak ada kontrak yang dikendalikan oleh keluarga, atau mungkin itu hanya mimpi yang tidak akan pernah terjadi...

 

[In the Lost Kingdo]

Hmm.. mungkin kalau kontrak pertahanan dikelola oleh keluarga atau pengusaha pribadi, itu akan jadi masalah besar juga... kaya gini, siapa yang mengelolanya nanti? siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kegagalan? kalau dikendalikan oleh keluarga atau pengusaha, pasti ada favoritisme dan tidak adil. kita butuh transparansi dan akuntabilitas ya...

 

[lintangluruh]

akhirnya presiden nggak jadi salah satu yang bikin kontrak pertahanan di dominasi keluarga atau pengusaha pribadi kayak sebelumnya . aku senang banget kalau pemerintah mau berubah caranya mengelola kontrak pertahanan agar lebih transparan dan adil. tapi sih, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, misalnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang tidak adil. aku harap pemerintah bisa meningkatkan kualitas sistem pertahanan dengan baik dan tidak hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi, tapi juga untuk kebaikan rakyat .

 

[Frail]

ya kayaknya Prabowo itu benar-benar ingin mengatasi masalah kontrak pertahanan yang dikendalikan oleh keluarga atau pengusaha pribadi ya.. aneh lagi, sebelumnya kalau ada kontrak seperti ini udah lama banget, nggak ada orang yang ngerasa tidak adil sama sekali . tapi aja, kalau pemerintah mau ambil tindakan dan bukannya hanya cuma kata-kata saja kayak gini pasti udah jadi hal yang positif . mungkin Prabowo itu benar-benar ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan, tapi kalau pemerintah mau buat contoh seperti ini terus, aku rasa masih banyak orang yang ngerasa tidak percaya

 

[Breaka]

Gue pikir ini salah arah banget, sih. Kalau ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pertahanan, gak usah terlalu fokus pada kontrak yang dikendalikan oleh keluarga atau pengusaha pribadi. Gue pikir ada yang lebih penting, yaitu memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan kontrak tersebut.

Kalau tidak, maka semua ini hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan pribadi. Dan itu gak masuk akal, sih. Pemerintah harus lebih fokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan keluarga atau pengusaha yang kaya.