Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan klaim bahwa Kementerian Haji dan Umrah dibentuk berdasarkan permintaan Pemerintah Arab Saudi. Ia mengatakan ini saat rapat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Menurut Prabowo, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa urusan haji diurus instansi sekelas badan, namun Pemerintah Arab Saudi bersikeras agar urusan haji diurus instansi sekelas kementerian.
Prabowo mengklaim bahwa Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa mereka ingin menjabat sebagai menteri haji dan ingin urusannya diurus oleh pejabat. Namun, Pemerintah RI juga yang menyerahkan untuk menyesuaikan keinginan tersebut. Ia mengatakan bahwa setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Pemerintah RI dapat menurunkan biaya haji karena urusan haji diurus dengan lebih efisien.
Selain itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan penurunan jangka waktu tunggu jemaah haji menjadi 26 tahun dari yang semula selama 40 tahun. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah RI menjadi negara pertama yang diizinkan mendirikan lahan untuk warganya di negara asing, yaitu di Kota Mekkah, Arab Saudi.
Prabowo mengklaim bahwa Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa mereka ingin menjabat sebagai menteri haji dan ingin urusannya diurus oleh pejabat. Namun, Pemerintah RI juga yang menyerahkan untuk menyesuaikan keinginan tersebut. Ia mengatakan bahwa setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Pemerintah RI dapat menurunkan biaya haji karena urusan haji diurus dengan lebih efisien.
Selain itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan penurunan jangka waktu tunggu jemaah haji menjadi 26 tahun dari yang semula selama 40 tahun. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah RI menjadi negara pertama yang diizinkan mendirikan lahan untuk warganya di negara asing, yaitu di Kota Mekkah, Arab Saudi.