Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan uang hasil sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp13,2 triliun bisa digunakan untuk renovasi 8 ribu sekolah. Beliau menyatakan bahwa uang itu juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan di seluruh Indonesia.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih," kata Prabowo saat penyerahan uang sitaan di Kejaksaan Agung, Senin (20/10). "Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus."
Prabowo juga menyatakan bahwa uang tersebut bisa membuat 5 juta masyarakat hidup layak jika satu kampung nelayan ada 2 ribu kepala keluarga. "Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," ujarnya.
Penyitaan Rp13,2 triliun merupakan hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group, PT Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Penyebutkan bahwa masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Uang tersebut diterima dari lima korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Dan enam korporasi dari Permata Hijau Group yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit.
Dengan demikian, Prabowo berharap uang tersebut bisa menjadi contoh bahwa pemerintah dapat mengelola uang dengan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih," kata Prabowo saat penyerahan uang sitaan di Kejaksaan Agung, Senin (20/10). "Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus."
Prabowo juga menyatakan bahwa uang tersebut bisa membuat 5 juta masyarakat hidup layak jika satu kampung nelayan ada 2 ribu kepala keluarga. "Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," ujarnya.
Penyitaan Rp13,2 triliun merupakan hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group, PT Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Penyebutkan bahwa masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Uang tersebut diterima dari lima korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Dan enam korporasi dari Permata Hijau Group yakni PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit.
Dengan demikian, Prabowo berharap uang tersebut bisa menjadi contoh bahwa pemerintah dapat mengelola uang dengan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.