Polri Dinilai Idealnya Tetap di Bawah Presiden, Hindari Ketergantungan pada Lembaga Ad Hoc

R

Russian Badmi

Polri Idealnya Tetap Berada di Bawah Presiden, Jangan Ketergantungan pada Lembaga Ad Hoc

Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Bagong Suyanto menilai desain kelembagaan Polri paling ideal tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia mengatakan, "Idealnya tetap di bawah presiden. Polisi memegang amanah sangat penting sebagai penyidik. Jangan sampai negara mengandalkan pada lembaga ad hoc."

Menurut Bagong, desain kelembagaan Polri harus bertumpu pada kontrol terhadap aparat penegak hukum dan moralitas personal, termasuk mekanisme sanksi etik. Ia menekankan, "Ini penting untuk menjamin integritas dan memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Penyidik harus amanah dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum."

Bagong juga mengingatkan, kewenangan penyidikan harus dijalankan dengan integritas karena rentan disalahgunakan bila tanpa kontrol efektif. Ia menjelaskan, "Kemudian menjelaskan mengapa Polri perlu ditempatkan pada posisi yang memungkinkan komando nasional yang jelas, namun tetap disertai mekanisme pengawasan yang ketat agar kewenangan penyidikan tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan."

Pada 26 Januari 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri tetap di bawah koordinasi Presiden, merujuk pada amanat reformasi dan Tap MPR VII/MPR/2000.
 
Kalau jang sambut ide Bagong, kita punya kan yang salah dengan sistem kelembagaannya. Jadi jangan bingung kalau Polri masih di bawah presiden, tapi jangan lupa koordinasinya harus kuat juga, supaya tidak gini aja... 😊
 
Pernahkah kamu pikir apa sih yang penting dalam desain kelembagaan Polri? Bagong Suyanto bilangnya, bahwa polisi harus bertumpu pada kontrol terhadap aparat penegak hukum dan moralitas personal 🤔. Ia bilang, penyidik harus amanah dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum dan tidak boleh ketergantungan pada lembaga ad hoc 😒. Sama-sama kan?
 
Polri pasti harus jadi satu-satunya yang terbawah-terbang langsung dari pihak Presiden, tapi tidak salah juga kalau diinginkan keseimbangan. Jika Polri hanya tergantung pada lembaga ad hoc, itu seperti meminjam uang tanpa bawahan, ya? Sama-sama, tapi kalau kita tidak ingat pengaruh dari semakin memudarnya kelembagaan Polri di masa lalu, itu pasti berdampak.
 
Pernah bikin pikir sih kalau Polri tetap dibawah presiden itu benar atau tidak 🤔. Saya rasa masih ada kelemahan lagi di dalam sistem ini, yaitu kecenderungan ketergantungan pada lembaga ad hoc yang bisa jadi salah tujuan. SebaiknyaPolri harus memiliki kontrol yang kuat terhadap dirinya sendiri agar tidak salah tujuannya. Saya rasa mekanisme pengawasan yang ketat sebenarnya sudah cukup untuk mencegah kekuasaan disalahgunakan, tapi kita perlu memastikan bahwa kontrol itu benar-benar efektif 🚨.

Sekali lagi, saya tidak ingin membuat pendapat saya jadi sesuatu yang menghantam atau memberi kesan buruk. Saya hanya ingin berbagi pikiran dan memberikan wawasan tentang apa yang perlu diperhatikan dalam sistem ini 🤓.
 
polri harus jaga diri sendiri aja, nggak perlu ketergantungan pada lembaga lain 🤔. kalau polri bisa mengelola diri sendiri dengan baik, mungkin tidak ada masalah sama sekali 🙏. tapi yang penting adalah keberlanjutan dan integritas dalam pengelolaan penyidikan, biar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan 🚫.
 
Polri harus berada di bawah presiden, aku pikir itu yang terbaik 🤔. Jadi apabila ada kegagalan maka siap disadap 🔄. Karena itu, perlu adanya kontrol yang ketat dari lembaga lain, misalnya parlemen. Kalau tidak, Polri akan menjadi korup 👀. Aku juga setuju bahwa penyidik harus bebas dari tekanan dan interferensi dari orang-orang luar 🚫. Jadi bisa saja Polri melakukan penyelidikan yang benar dan adil tanpa dihantui oleh kepentingan pribadi 🙏.
 
ini ide bagong suyanto terlalu sempit banget🙄, kalau polri jadi anak presiden itu berarti apa, presiden bisa bikin siapa saja di polri bikin kesalahan dan tidak ada tanda tangan lagi? 🤔 kayaknya gak usah ketinggalan lembaga ad hoc karena mungkin mereka yang lebih bijak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik🙃. siapa bilang polri harus di bawah presiden, itu juga bisa bikin korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin parah😬.
 
Aku pikir Bagong Suyanto benar-benar benar, kalau Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, lebih baik lagi. Jangan sampai kita buang semuanya ke tanah, sih. Apalagi karena Polri memang memegang amanah yang sangat penting sebagai penyidik. Kalau kita jatuh ketergantungan pada lembaga ad hoc, itu seperti memberi rasa bebas kepada segala macam orang untuk bisa berbuat apa saja.

Aku setuju dengan Bagong, desain kelembagaan Polri harus bertumpu pada kontrol terhadap aparat penegak hukum dan moralitas personal. Kalau tidak ada kontrol yang ketat, nanti Polri jadi seperti bayang-bayangan, sih. Tapi kalau kita punya mekanisme sanksi etik yang efektif, itu akan membantu memastikan integritas dan mencegah kekuasaan tidak disalahgunakan.

Aku juga setuju dengan Bagong, kewenangan penyidikan harus dijalankan dengan integritas. Kalau kita buang semuanya ke tanah, sih. Apalagi karena penyidik itu adalah orang yang sangat rentan untuk disalahgunakan. Jadi, kita harus membuat mekanisme pengawasan yang ketat, sih.
 
polri harus dipertahankan di bawah presiden 🙏 #TetapDiBawahPresiden

aku setuju dengar dr bagong suyanto itu, polisi memegang amanah sangat penting sebagai penyidik, jangan sampai negara mengandalkan pada lembaga ad hoc yang tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya 🚫 #AmanahPenting

tidak bisa dipungkiri bahwa desain kelembagaan polri harus bertumpu pada kontrol terhadap aparat penegak hukum dan moralitas personal, itu wajar banget! 🤝 #KontrolTerhadapAparat

saya setuju dengan dr bagong bahwa kewenangan penyidikan harus dijalankan dengan integritas karena rentan disalahgunakan bila tanpa kontrol efektif 🚔 #IntegritasPenting
 
Aku pikir ini masalah kalau Polri terlalu banyak bergantung pada lembaga ad hoc ya, apa-apa yang salah sama-sama bisa diatasi dengan mekanisme sanksi etik di dalamnya aja. Tapi, aku rasa ada satu hal lagi yang perlu kita pertimbangkan yaitu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Polri tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan luar sehingga amanahnya tidak terganggu. Aku pikir jika kita tetap ingin Polri berada langsung di bawah Presiden itu, kita harus juga memastikan bahwa Presiden itu sendiri tidak memiliki konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi keputusannya. 🤔
 
Gak sepaham dengar ini, kalau Polri langsung di bawah presiden aja. Sepertinya itu akan membuat Polri menjadi kawanan presidennya aja. Kalo demikian, bagaimana nanti kalau presiden gak ada lagi? Masalahnya adalah, Presiden dan Polri seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya saat Presiden ingin melakukan operasi militer, tapi Polri malah ragu-ragu karena takut kehilangan kontrol atas kekuasaannya. Jadi, ide dari Bagong Suyanto memang penting, tapi harus ada penyesuaian agar tidak membuat Polri menjadi sekedar kawanan presidennya aja 🤔👮‍♂️
 
ada kira-kira apa yang muncul dari pendapatnya Bagong... siapa tau bisa jadi sumber daya Polri akan terarah dengan lebih baik kalau langsung dipimpin oleh presiden... tapi gampang banget untuk mengubah sistem kepolisian, apalagi kalau tidak ada tindakan yang cepat...
 
polri gak perlu diatur kalo udah di bawah presiden 😂 apa yang dipikirin siapa lagi? kalau punya lembaga ad hoc, pasti hanya untuk menghalang-halangi kekuasaan presiden itu aja 🙄. bagong suyanto ngomong kayaknya asusila udah di bawah presiden tapi masih perlu kontrol dan sanksi dari luar. siapa bilang lembaga ad hoc tidak akan abusif? 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top