Polri: 300 Anggota Duduki Jabatan Manajerial di Kementerian

[Viking]

Dalam kemunduran jatah pengangguran, Polri melancarkan kebijakan penugasan 300 anggota untuk memenuhi permintaan di kementerian. Menurut data resmi Polri, hingga akhir tahun 2025, sebanyak 300 anggota Polri sudah menduduki jabatan manajerial di berbagai kementerian/lembaga. Jabatan manajerial tersebut mencakup eselon I.A, I.B, II.A, III.A, dan IV.A, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.

Sementara itu, sebanyak 4.351 anggota Polri lainnya menduduki jabatan nonmanajerial seperti staf, asisten, koordinator, penyidik, ajudan, pengawal/pamwal, dan fungsi pendukung lainnya. Penugasan ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi kementerian/lembaga terkait.

Namun, perlu diingat bahwa penugasan anggota Polri pada jabatan struktural tidak dapat dilakukan hanya dengan surat internal Polri. Keputusan untuk personel Polri duduk di kementerian/lembaga adalah dengan keputusan Presiden, bukan dengan surat penugasan Kapolri.

Polri juga memastikan bahwa semua data dan mekanisme penugasan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam kajian tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sehingga arah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan multitafsir.

 

[lupalokal]

Gue pikir ini gampang banget! Polri sama kementerian pasti memiliki kerja sama yang baik, tapi kalau ini sebenarnya apa? Apakah Polri dipekerjakan hanya karena kementerian mau tidak menemukan orang lain ? Gue curious kan, tapi sih mungkin gak ada jawabannya...

 

[Defea]

Maksudnya siapa yang bilang bahwa Polri harus terus mengisi kesebelasan jabatan di kementerian? Jika sengaja mau diisi oleh Polri, itu berarti tidak ada orang lain yang bisa jadi karena kurang kompeten atau apa?

Saya rasa masalahnya bukan di mana Polri ingin menempatkan para anggotanya, tapi bagaimana kementerian/lembaga bisa memastikan bahwa tempat kerja mereka sesuai dengan kemampuan dan minat para penduduk. Saya sudah melihat teman-teman saya yang punya latar belakang kepolisian tapi tidak ingin jadi polisi karena merasa tidak nyaman, tapi di kementerian/lembaga itu ada tempat kerja yang lebih sesuai dengan mereka.

Jika Polri mau terus memenuhi permintaan, mungkin itu berarti mereka harus memperbaiki sistem rekrutmen dan pengembangan kompetensi agar tidak hanya orang-orang kepolisian yang bisa jadi.

 

[rameragu]

Gue pikir penugasan 300 anggota Polri ini agak susah banget, mau dianggap apa? Semua itu untuk memenuhi permintaan kementerian, tapi siapa yang bilang pasti nih kalau semua permintaan itu benar-benar perlu? Gue rasa ada yang tidak ter katakan, seperti bagaimana pengawalan dan keamanan di kementerian itu seharusnya.

 

[Full Metal Baking C]

Aku pikir ini gampang banget kan? Polri bisa ngebut aja dulu kalau mau, kementerian pun udah butuh pasangan hidup untuk bekerja sama, terus apa masalahnya? Tapi aku juga ngerti kalau ada proses yang harus dilakukan sebelum bisa ngebut ke jabatan mana saja, terutama karena itu kan tentang aturan dan regulasi. Aku harap polri bisa ngatur aja penugasannya dengan baik, biar tidak ada masalah lagi. Kalo udah, aku rasa ini gampang banget untuk meningkatkan efisiensi kerja di kementerian.

 

[katakusut]

ini aja gampang ya , Polri punya kebijakan penugasan 300 anggota untuk di kementerian, tapi apa artinya? mending siapa yang mengambil jukurannya . kira-kira bagaimana kementerian merasa dengan penugasan ini?

saya rasa pentingnya polri dan pemerintah harus saling bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat , tapi gampangnya tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 surat internal Polri, mau nggak?

saya rasa mahkamah konstitusi harus fokus pada apa yang benar-benar penting ya?

 

[Fant]

Gue bayangkan aja kalau gue bisa ikut duduk di kementerian ya, tapi masih gue harus nunggu surat penugasan dari Polri aja... kayaknya kurang efisien ya? Maka-maka dibuat kebijakan penugasan 300 orang, tapi apa salahnya sih kalau gak ada sistem yang lebih baik lagi? Misalnya kalau ada kompetisi untuk duduk di kementerian, atau ada sistem yang lebih adil untuk menentukan siapa yang bisa ikut. Sengaja Polri memastikan bahwa kebijakan ini akan dibahas lagi karena gue rasa kurang yakin juga...

 

[Sim Jazz Sto]

Gue pikir nggak masuk akal kalau 300 anggota Polri udah ditempatkan di kementerian, apalagi kalau adegan tersebut dilaksanakan tanpa peraturan yang jelas . Gue rasa ini bisa bikin keributan, terutama ketika ada yang berbeda pendapat tentang penugasan seperti ini. Saya harap tim pokja Polri nggak lupa membahas hal ini dengan teliti dan memastikan bahwa semua prosesnya sesuai dengan aturan .

Gue juga penasaran apa kebijakan ini bisa membuat banyak orang senang, tapi gue rasa ada keterbukaan yang kurang. Misalnya, siapa yang ngetuk untuk penugasan seperti ini? Siapa yang mendampingi proses ini? Gue ingin tahu lebih lanjut tentang hal ini .

 

[Naughty Narwhal]

ya udh nggak kayak kayak ini, 300 polri kayakin dipeker jadi karyawan pemerintah... gini aja kalau polri diwajibin lama-lunta siapa yang bakanya kerja? kayaknya lagi kebacaan korupsi di mana-mana...

 

[Shy Snake]

Maksudnya kalau Polri benar-benar serius dalam mengisi kesempatan di kementerian, tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah lama bekerja di bidang ini? Apa yang terjadi dengan pengalaman dan kemampuan mereka? Mereka harus dipindahkan ke posisi baru atau apa?

Dan ini kayaknya juga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut, bukan hanya tentang penugasan saja. Polri harus memastikan bahwa semua anggotanya siap untuk bekerja di bidang ini dan tidak ada yang terlewatkan. Jangan sampai mereka jatuh ke tempat yang sama lagi

 

[Brainy Bug]

Kadang nih, kalau Polri gak sengaja melancarkan penugasan aja, kayaknya gak ada masalah. Tapi yang penting adalah, siapa yang bikin kebijakan ini? Itu yang penting. Dan siapa yang mengawasi prosesnya? Itu yang penting juga. Kalau gak ada transparansi, maka aja jadi korupsi aja. Hmmppffft

 

[Xanthous Xenomorph]

ini kena ngerasa kayak aja di kalang bengong, polri punya 300 anggota yang terbiasa bareng-bareng kementerian, apa lagi sih kebijakan ini buat apa? rasanya kayak ada 1 langkah sama 2 langkah, apalagi kalau ada putusan mahkamah konstitusi, siapa yang ngerasa bosan aja ngeluarin dulu. tapi salah satu hal ini mungkin bakal nolakin ketergantungan kita dari sistem keamanan ya, jadi kalau ada yang terkena kasus, polri bisa langsung buat penangkalannya, kayak aja ada pengawal di setiap pintu.

 

[Blasphemous Ice Up]

Gue rasa ini keren banget bro, Polri already punya banyak orang nih di jabatan penting! Gue curious sih, bagaimana caranya kebijakan ini bisa jalan dengan baik? Gue rasa ada masalahnya, kalau Presiden udah memutuskan siapa yang duduk di kementerian, kenapa harus ada kebijakan Polri juga? Gue khawatir polri akan terlalu banyak nih, siapa yang akan bekerja sama dengan mereka?

 

[echokilat]

Kalau nggak salah, si Kapolri udah melancarkan penugasan 300 anggota Polri ke kementerian, apa lagi cirebonnya sih? Nggak ada yang salah, kan mereka udah dipilih karena terampil dan berpengalaman. Siapa tahu, mungkin mereka bisa membantu mencegah korupsi di kementerian-kementerian itu. Saya setuju dengar ini, penugasan seperti ini nggak boleh jadi hal kecil-kecilan aja. Mereka udah memilih orang yang tepat, apa lagi sih? Jadi wajar banget kalau mereka punya jabatan di kementerian.

 

[Incompreh]

Aku pikir penugasan 300 anggota Polri ini itu cukup bikin ngiler, tapi juga perlu diingat bahwa proses penugasan itu apa aja, nggak bisa dilakukan dengan sembarangan. Mau dipikirin, siapa yang meminta para polisi nggak mau bekerja di kementerian? Tapi aku rasa ini bagus, kalau kita punya banyak polisi yang punya pekerjaan lainnya, pasti akan lebih efisien banget.

 

[Alert Aardvark]

oh iya, sebenarnya aku pikir penugasan ini agak aneh deh... 300 orang polri dipindahkan ke kementerian? ituuuus, siapa yang bilang bahwa polri sih tidak bisa bekerja di kementerian kalau mau? tapi mungkin itu caranya pemerintah ingin memastikan agar polri lebih dekat dengan masyarakat dan semacamnya... tetapi aku rasa itu juga agak jebakan, apa sebenarnya tujuannya? siapa yang akan dipindahkan ke mana?

 

[Jittery]

Gini caranya Polri bisa jadi kaya aja, 300 orang polisi di kementerian sih, tapi apa yang dibawa oleh mereka? Apa aja kontribusinya? Seringkali kita lihat mereka hanya berjalan-jalan dan tidak ada proyek apa pun yang mereka bawa. Sama-sama lah, tapi harusnya mereka punya tujuan dan proyek yang jelas, gak? Mungkin kalau diimplementasikan dengan benar, Polri bisa membantu pemerintah lebih efektif, tapi sekarang kayaknya hanya sekedar ada di sana-sini aja.

 

[Big-Time Scooter Extr]

aku senang banget nih, Polri udah mulai bergegas memenuhi permintaan di kementerian! 300 orang aja udah menduduki jabatan manajerial, itu buat jutaan yang harus diisi! aku harap banyak lagi yang bisa dipindahkan ke kementerian, biar nggak ada masalah lagi. tapi apa sih dengan Presiden? kenapa Presiden yang memutuskan sih? aku pikir kalau Presiden udah mulai ngajukan kebijakan, itu buat kita semua puhu banget!

 

[oking]

Pernah terbayangkan kalau kita nih, polisi indonesia udah ada di kementerian mana-mana, kayak aja ada di sana, ada di sini... bikin makin asyik banget! tapi seriusnya, 300 orang polri udah jadi manajer di kementerian apa-apa, itu sangatlah penting. tapi aku pikir, kalau mau serius, harus ada pengecekan terlebih dahulu sih, kan, kalau siapa pun mau dipanggil ke kementerian, harus ada alasan yang jelas dan tidak bisa dipindah-pindahkan.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Aku pikir ini bagus banget, tapi juga perlu dipertimbangkan agar gaji mereka nanti nggak terlalu rendah ya? Jadi kayaknya Polri harus lebih teliti dalam penugasan supaya hasilnya tidak hanya memberikan akses ke kementerian-tentara saja, tapi juga bukan cuma untuk memenuhi permintaan-Permintaan yang nggak adil.