Politikus DPR Kritik Kajari Terima Duit Barbuk Rp500 Juta Tak Dipidana

[Nervous Nig]

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejagung) Jakarta Barat Hendri Antoro diperlakukan dengan lembut meski diduga ikut menerima aliran dana dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit. Menurut anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, keputusan dicopotnya dari jabatannya harus diubah menjadi proses hukum yang tegas.

Rudianto Lallo menekankan bahwa hanya dengan proses hukum yang tegas, Kejagung dapat menjaga integritas dan keabsahan lembaga penegak hukum. Dia juga mengemukakan bahwa jaksa memiliki wewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan dalam pemberantasan korupsi.

Hendri Antoro menarik perhatian Rudianto Lallo karena diduga ikut menerima Rp500 juta melalui PLH Kasi Pidum/Kasi Barang Bukti Kejari Jakbar, Dody Gazali. Kasus ini bermula dari penggelapan uang barang bukti robot trading Fahrenheit yang sebelumnya menjerat mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya.

Rudianto Lallo percaya bahwa jika ada kuat dugaan Hendri Antoro melakukan tindak pidana, maka dia harus pertanggungjawabkan dalam proses hukum. Dia juga berharap Kejagung tidak terkesan memberikan perlindungan kepada anak buahnya yang terjerat kasus hukum, dan semua aparat hukum harus memiliki integritas.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Indonesia masih banyak yang memerlukan perbaikan agar dapat meningkatkan integritas dan keabsahan lembaga.

 

[Mythical Sloth Shootout]

gak paham apa itu 'bodong robot trading Fahrenheit' sih, tapi sepertinya ada masalah dengan jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut. jadi, kalau ada dugaan dia melakukan tindak pidana, maka harus diadili dan tidak boleh dipelihara oleh keluarganya sendiri ya? perlu diingat, jaksa itu punya wewenangan untuk melakukan penegakan hukum, jadi harus bisa menegakkan hukum dengan adil dan tegas.

 

[cakrawalacekik]

ini kasusnya lagi nih... kenapa gak ada yang jujur? salah satu kejagung di jakarta barat ini diduga ikut menerima uang tambahan sebesar Rp500 juta dari korupsi kasus robot trading fahrenheit. tapi kalau dilihat dari perspektifnya, dia hanya menerima uang tersebut karena ada "perlindungan" dari anak buahnya yang terjerat kasus hukum itu. ini serius, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas agar tidak ada lagi korupsi di kejagung. tapi apa kenyataannya, masih banyak yang tidak mau jujur dan hanya ingin menjaga diri sendiri. semoga saja semua aparat hukum bisa memiliki integritas dan tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi seperti ini

 

[Lonely Lyre]

Kalau siapa tahu, kalau di Jakarta Barat ada kasus bodong robot trading itu, jangan salah juga kasus-kasus lainnya di daerah ini. Maka lho tidak akan pernah terjadi kasus seperti itu... tapi sebenarnya saya pikir ini masalah besar. Karena kalau dijaksaan kita belum bisa menangkap atau memutuskan seseorang yang melakukannya, maka sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan siapa yang bertanggung jawab kalau ada dugaan ada pelaku bodong? Kalau kejagung Jakarta Barat mau memberikan perlindungan pada anak buahnya, maka ini masalah yang sangat besar juga... dan kalau dihukum tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi saya pikir, proses hukum tegas itu harus berlaku untuk semua orang, bahkan anak buhu kejagung. Kalau tidak, maka integritas sistem penegakan hukum kita akan sangat rusak.

 

[goyanggaris]

Kalau sih, kasus Hendri Antoro ini gini, kita harus fokus pada proses hukum bukan lagi memakiin korupsi. Kita harus menghormati jabatannya sebagai Jaksa Negeri, tapi juga tidak boleh ketinggalan bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Tapi, apa yang penting adalah dia harus ditegaskan di depan umum, bukan lagi dengan lembut-lembutan seperti ini. Kita harus meningkatkan integritas dan keabsahan lembaga penegak hukum, tapi juga kita harus fokus pada hasilnya.

 

[Smiling S]

Pernahkah kita pikir, di mana kesiapan kita dalam menyikapi kasus korupsi yang menyebar luas? Ada banyak hal yang salah di sini, pertama ada pembelaan yang terlalu longgar bagi Hendri Antoro, lalu setelah itu Rudianto Lallo malah mengubah tindakan dengan proses hukum yang tegas. Apakah ini salah arah ? Belum tentu itu akan meningkatkan integritas dan keabsahan lembaga penegak hukum di Indonesia...