Polisi Masih Tunggu Hasil Visum Pegawai Panti Jompo di Bogor

T

The Six Million Doll

Bogor, 20 Februari 2025 - Kejadian menarik terjadi di Panti Jompo Polri Bogor, tempat para pejabat dan pegawai tidak boleh berkunjung tanpa izin. Menurut sumber dekat dengan kepolisian, beberapa polisi masih menunggu hasil visum dari sistem yang digunakan untuk memantau kunjungan karyawan.

Hal ini ditimbulkan ketika ditemukan bahwa banyak pejabat di Panti Jompo tersebut tidak mengikuti prosedur yang benar dan tidak mendaftarkan diri ke sistem tersebut sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memantau dan mengatur kunjungan pegawai agar tidak menumpang kerja sama dengan karyawan lain.

Saat ini, pihak kepolisian sedang menunggu hasil dari visum yang diabaikan oleh beberapa pejabat. Jika hasil visum tersebut diterima, maka para pejabat tersebut akan dihukum sebesar Rp 10.000.000,- dengan penjara maksimal 4 tahun, jika melanggar ketentuan ini dan melaporkan diri secara tidak benar kepada sistem yang digunakan.

"Pegawai yang tidak mendaftarkan diri ke sistem tersebut akan dihukum sesuai dengan peraturan," kata seorang pegawai yang meminta namanya tidak diketahui.
 
🤔 Pernah pikir kalau kita di Polri yang banyaknya pejabat punya bisnis sampingan, padahal itu tidak jelas kan? Nah, ternyata ada aturan seperti ini, tapi mungkin masih banyak yang tidak mengikutinya. Aku kira itu salah satu alasan di balik pembangunan dan kemajuan kita sebagai negara, agar setiap orang harus memiliki kerja sama yang jujur. Tapi, aku juga pikir ini salah satunya alasan kita harus memperhatikan keamanan dan privasi pejabat yang tidak berbisnis sampingan. Hmm, mungkin ada hal lain yang harus diingat oleh pihak Polri...
 
hehe, sih, kalau gini ya, para pejabat yang gak mendaftarkan diri ke sistem itu gak bisa dipungut biaya, kan? tapi apa sih yang harus dihukum, Rp 10 juta dan penjara 4 tahun? itu terlalu berat, kalau nggak salah punya hukuman yang tebalik, bukannya para pejabat yang gak mendaftarkan diri itu harus dihormati?
 
ini jadi gak sabarnya sih kalau pejabat punya visum yang nggak terdaftar di sistem. apa salahnya kalau gak ada ngecek? tapi sepertinya peraturan ini nggak benar-benar jelas, siapa yang akan 'ngecek' visumnya? apakah itu polisi juga? atau lagi-lagi ada orang lain yang harus bertanggung jawab.
 
Saya penasaran kenapa para pejabat masih belum paham tentang pentingnya memantau kunjungan kerja mereka 🤔. Saya pikir ini juga terkait dengan pola pikir korupsi yang ada di Indonesia, dimana banyak orang yang berpikir bahwa uang lebih penting daripada kepatuhan dan kewajiban ⚖️. Tapi, saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka semua untuk lebih fokus pada tanggung jawab kerja mereka 🙏.
 
Kurang aja pihak kepolisian giliran siapa yang terkena duitnya juga 😂. Tapi serius, ini bikin saya bingung apa yang harus diikuti oleh pegawai dan pejabat, karena prosedurnya kayak ngeluk-lukan 🤔. Maka dari itu, pihak kepolisian harus jelas sih kan, siapa yang harus dihukum dan tidak. Jangan cuma menunggu hasil visum aja, juga harus ada pengecekan manual ya 😊.
 
Gue pikir ini ngejut banget, panti jompo Polri ni bukan tempat santai aja, tapi juga tempat kerja. Maka apa di sana harus ada regulasi yang ketat? Tapi juga gue bayangkan kalau pejabat-pejabat itu nggak peduli sama sistem keamanan itu, kayaknya gue akan kaget banget kalau aku sendiri dihukum Rp 10 miliar karena nggak mendaftarkan diri. Sepertinya pihak Polri harus lebih teliti dan tidak terlalu keras menghukum orang yang salah, biar jangan salah sasaran.
 
Eh gini lagi cerita tentang kerja sama dan aturan? Aku pikir ini ada hubungannya dengan mengapa banyak orang terburu-buru mendaftarkan diri ke sistem itu, tapi sih nggak punya jodoh. Kalau tidak mau diizinkan masuk, toh ganti aja cara ya? Aku ngga paham apa yang ingin dicapai sini. Aku ingat kalau kita senang-senang ini bukan untuk mengatur setiap kegiatan kita, tapi untuk menjadi lebih bebas dan mandiri. Tapi sih, aku nggak salah, peraturan itu penting, tapi harus diatur dengan bijak aja, ya...
 
Makasih bro, ini salah satu contoh bagaimana sistem pemerintahan harus lebih transparan dan efektif 😊. Aku pikir ada kejadian seperti ini karena masih banyak pejabat yang tidak punya kemampuan teknologi atau tidak peduli dengan prosedur yang benar 🤦‍♂️. Jika hasil visum diterima, itu berarti para pejabat harus lebih waspada dan terorganisir dalam mengerjakan pekerjaannya 💼. Saya harap pihak kepolisian bisa menemukan semua pejabat yang melanggar ketentuan ini dan memberikan konsekuensi yang tepat 🤝.
 
Bogor, 20 Februari 2025 🤔

Aku pikir ini bisa jadi contoh bagaimana pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dan keselamatan di Panti Jompo Polri Bogor. Sistem visum yang digunakan sebenarnya bertujuan untuk mencegah pejabat menumpang kerja sama dengan karyawan lain, tapi jadi perlu diawasi agar sistem ini tidak digunakan dengan cara-cara yang tidak benar.

Aku rasa penjara dan denda Rp 10.000.000,- yang diterapkan untuk pejabat yang melanggar ketentuan ini memadai. Tapi aku juga ingin tahu, apa sebenarnya dampaknya jika beberapa pejabat melaporkan diri secara tidak benar? Apakah ini bisa jadi contoh bagaimana pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam mengatur sistem ini? 🤝
 
Mungkin lagi sistem visum ini belum matang. Apalagi jika banyak pejabat masih menunggu hasil dari visum yang diabaikan... itu bukan hanya masalah keamanan, tapi juga nge-rusak productivity. Kalau punya sistem yang baik, toh pegawai tidak perlu menunggu lama. Kita harus lihat cara sistem ini dirancang untuk memudahkan pejabat, bukan bikin kacau.
 
Gue rasa ini salah tempat, nih... kalau pejabat di Panti Jompo Polri itu tidak mendaftarkan diri ke sistem, gue pikir itu karena mereka takut, nggak punya waktu untuk fill dalam formulir, atau mungkin ada yang tidak faham bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Gue rasa ini bukan soal kekurangan sistem, tapi soal kekurangan edukasi atau kesadaran dari pejabat-pejabat itu sendiri...
 
ini lagi seperti apa sih? polri jadi 'patrol' kerja sama karyawan bukan? kan kita udah lama ngeluh soal keterbukaan dan kejadian-kejadian aja ini makin sering terjadi 🙄. apakah ini contoh dari sistem yang baik? memang penting memiliki aturan, tapi harus diaplikasikan dengan benar dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pejabat. dan dari mana sih visum tersebut? siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? kita udah ngeliatin apa punya kelemahan sistem ini...
 
Gaek banget ya... Bagaimana kalau ada system yang benar-benar efektif dan efisien? Jangan butuh pengawasan manusia lagi, aja langsung bisa melihat siapa aja yang berada di inside. Saya pikir ini penting juga buat keamanan dan privasi kerja, jadi kita nggak perlu khawatir kebijakan seperti ini terjadi lagi.
 
Makasih aja kapan-kapan pemerintah masih fokus pada pentingnya kerjasama dan disiplin ya... Kalau gini, itu artinya banyak orang mau bekerja dengan benar-benar jujur dan transparan. Aku pikir ini yang membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jangan pilih-pilihan aja, kita harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya 🙏
 
Kalau mau ngobrol tentang ini... Aku pikir ini karena tekanan dari banyak sekali pejabat yang harus bekerja keras, lupa juga ada yang gak mengikuti prosedur... Aku rasa ini karena mereka tidak ingin kehilangan waktu lagi, tapi sayangnya, ini buat banyak kerumunan dan kesulitan. Aku harap bisa dipahami semua orang di dalam dan di luar panti jompo, agar kita semua bisa bekerja sama dengan lebih baik... 🙏💼
 
Mengenang ketika masih kerja di Panti Jompo, aku pikir ini semua gini aja... seperti perlu diatur kan? Tapi siapa tahu aku salah lagi... Aku rasa sistem ini penting banget untuk memantau kunjungan karyawan, tapi siapa yang bilang ini tidak bisa dilakukan dengan baik? Aku melihat temen-temen aku yang lupa mendaftarkan diri, lalu nanti harus dihukum. Maka dari itu, aku harap pihak kepolisian bisa membuat sistem ini lebih lancar dan efisien, jadi semua orang bisa menggunakannya dengan mudah.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top