Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Terjebak dalam Polemika Kebun Binatang, Minta Waktu untuk Mengantisipasi Transisi Tim
Kontroversi kebun binatang di Bandung terus memanas. Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Bapak Gugum Gutardo mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat tim transisi sebelum kebun binatang tersebut diresmikan.
Surat permohonan ini diterbitkan dalam sebuah laporan yang disahkan oleh Ketua DPRD Bandung, Dr. Herman Gunawan. Menurut dia, langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua proses transisi kebun binatang berjalan secara bertahap dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Dalam surat tersebut, Pemkot Bandung juga mengajukan permintaan untuk melakukan analisis lingkungan yang lebih mendalam dan memastikan bahwa kebun binatang tersebut dapat dipertahankan secara ekonomis. Selain itu, mereka juga berharap dapat menyelesaikan masalah perencanaan dan pengelolaan kebun binatang tersebut dalam waktu singkat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bandung menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lain untuk mencegah terjadinya kontroversi seperti ini di masa depan.
Kontroversi kebun binatang di Bandung terus memanas. Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Bapak Gugum Gutardo mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat tim transisi sebelum kebun binatang tersebut diresmikan.
Surat permohonan ini diterbitkan dalam sebuah laporan yang disahkan oleh Ketua DPRD Bandung, Dr. Herman Gunawan. Menurut dia, langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua proses transisi kebun binatang berjalan secara bertahap dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Dalam surat tersebut, Pemkot Bandung juga mengajukan permintaan untuk melakukan analisis lingkungan yang lebih mendalam dan memastikan bahwa kebun binatang tersebut dapat dipertahankan secara ekonomis. Selain itu, mereka juga berharap dapat menyelesaikan masalah perencanaan dan pengelolaan kebun binatang tersebut dalam waktu singkat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bandung menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lain untuk mencegah terjadinya kontroversi seperti ini di masa depan.