Pilkada Lewat DPRD: Terlihat Efisien, Mahal di Balik Layar

[Joyo]

Pernahkah Anda berpikir tentang apakah Pilkada langsung benar-benar efisien? Banyak orang yang percaya bahwa sistem ini mahal dan tidak efektif dalam memilih kepala daerah. Mereka menyebutkan biaya politik yang tinggi sebagai alasan utama untuk mendorong pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tidak langsung, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut mereka, biaya politik yang tinggi kembali dijadikan alasan utama untuk menghidupkan kembali opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka juga menilai bahwa Pilkada langsung dapat menyebabkan praktek transaksi politik yang lebih brutal dan elitis.

Pengamat politik, Arifki Chaniago, menilai bahwa dari sisi biaya formal negara, Pilkada melalui DPRD memang cenderung lebih murah. Namun, dia juga menyoroti bahwa di titik inilah ilusi efisiensi bekerja. Ketika biaya negara menurun, biaya politik justru berpindah tempat.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal," kata Ahdi Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara itu, pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara, Titi Anggraini, menilai bahwa argumen tingginya biaya politik untuk mengembalikan Pilkada tidak langsung melalui DPRD, tak tepat. Ia menyebutkan bahwa praktik transaksi politik yang lebih brutal dan elitis sering kali terjadi dalam praktek Pilkada oleh DPRD.

"Menghapus Pilkada langsung dengan dalih efisiensi biaya justru menghindari akar persoalan dan berpotensi melegitimasi praktik politik transaksional," kata Titi Anggraini.

Dalam konteks ini, partisipasi publik berisiko tereduksi secara mendasar dan mekanisme <em>checks and balances</em> berubah menjadi relasi saling sandera kepentingan antara eksekutif daerah dan DPRD.

"Jalan konstitusional yang tepat adalah dengan memperbaiki kualitas Pilkada langsung, bukan menghapusnya," kata Titi Anggraini.

 

[Legend]

Pokoknya biaya politik yang tinggi itu bikin airmata si calon kepala daerah . Nah, sepertinya banyak orang yang pikirkan soal ini dan suka memperdebatennya. Saya rasa yang penting adalah kita harus ngobrol lebih banyak tentang bagaimana memaksimalkan efisiensi biaya politik, jangan cuma sekedar ngomongin tentang apa yang salah dengan Pilkada langsung .

Saya percaya bahwa biaya kampanye untuk calon kepala daerah itu banget . Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semua itu bikin aku curiga, siapa nanti yang akan membiayai kampanye tersebut? Kalau partai politik, kalau kalangan korupsi... .

Tapi sepertinya ada beberapa orang yang masih ingin menghindari masalah ini dengan mengembalikan sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Saya rasa itu bukan solusi yang tepat, karena kalau begitu biaya negara mungkin lebih murah, tapi di mana kualitas pemerintahan? .

Saya setuju dengan Titi Anggraini, jalan konstitusional yang tepat adalah dengan memperbaiki kualitas Pilkada langsung, bukan menghapusnya. Kita harus bebas untuk memilih kepala daerah kita sendiri tanpa harus khawatir biaya politik yang tinggi .

 

[Psychedelic]

omg ini kalau bikin pilgabang langsung lebih murah biar bisa mengurangi praktik transaksi politik yang brutal padahal ini nggak akan menyelesaikan masalahnya . bikin dprd lebih efektif lagi gini? saya pikir harus ada solusi lain, misalnya membuat aturan yang lebih ketat biar biaya kampanye tidak terlalu mahal, atau bikin sistem pengawasan yang lebih baik agar praktik transaksi politik ini tidak bisa berlangsung . dan siapa yang bilang efisiensi adalah ilusi? saya pikir kita harus fokus pada bagaimana membuat sistem yang adil dan transparan, bukan hanya biaya formal negara aja .

 

[ngopingasal]

Pikirnya sih Pilkada langsung benar-benar nggak bisa diandalkan deh. Masih banyak biaya politik yang tinggi, sama dengan praktik transaksi politik yang brutal. Maka dari itu aku rasa harus memperbaiki kualitas Pilkada langsung bukan menghapusnya. Kalau biaya negara tidak terlalu mahal tapi biaya kampanye masih prohibitif, mungkin bisa ada solusi lain seperti kurangi biaya kampanye atau meningkatkan partisipasi publik. Sementara itu, aku juga ragu-ragu dengan argumen yang mengatakan Pilkada langsung melalui DPRD lebih efektif. Aku pikir itu hanya nggak tepat dan bisa melegitimasi praktik transaksi politik yang brutal.

 

[Powerful Plover]

Saya pikir kalau sistem ini benar-benar tidak efektif, tapi juga tidak apa-apa kalau kita hanya ngurangi biaya saja. Yang penting, kita bisa memilih kepala daerah yang tepat. Biaya politik yang tinggi kan justru membuat orang kalah jika mereka ingin masuk ke politik.

 

[wicarawarna]

Pernah dengar tentang efisiensi Pilkada langsung? Nah, gimana kalau dikejar oleh biaya politik yang tinggi? Sama sekali tidak efektif kan? Mereka bilang biaya negara lebih murah tapi justru biaya kampanye menjadi angka prohibitif. Mahal banget! Sementara itu, praktik transaksi politik yang brutal dan elitis justru terjadi di DPRD. Jadi, apa yang ada sini adalah ilusi efisiensi kan? Biaya negara turun tapi biaya kampanye jadi tempat lain.

 

[jedajanggal]

gak sabarnya wanna tahu apa sih asal-usul sistem Pilkada langsung di Indonesia kayaknya biaya politik yang tinggi itu memang membuat banyak orang penasaran siapa sih yang nanti akan ambil keuntungan dari biaya tersebut

 

[Barbie's Punching Pi]

Aku pikir kalau biaya politik ngegantungin pada situasi apakah itu mahal atau tidak. Jika biayanya murah, mungkin itu karena sistemnya lebih efisien. Kalau biayanya tinggi, mungkin itu karena ada praktik transaksi politik yang brutal dan elitis. Aku punya saran, kita harus meningkatkan kualitas Pilkada langsung agar bisa mengatasi masalah-masalah tersebut.

 

[Wro]

Aku pikir pilihan partai di pilkada langsung memang sering bikin biaya politik naik. Tapi gak bisa dibanggikan banget kalau biaya negara jadi lebih murah, tapi gini aja: biaya kampanye untuk calon kepala daerah itu angka-angka prohibitif banget! Dan siapa yang mau kuyupin biaya itu? Biar mantap dan tidak terbuka, ya?

Mereka bilang Pilkada langsung membuat praktik transaksi politik lebih brutal dan elitis. Tapi aku pikir bisa diatasi dengan cara yang tepat, gak harus menghapusnya aja! Mungkin ada cara untuk memperbaiki kualitas pilkada langsung, biar makin efisien dan efektif.

 

[jedajelajah]

Biaya politik yang tinggi? Ahh... ituuu... kalau gini, kenapa gak bisa banget ngurangi biaya politik?
Pilkada langsung tidak lebih efisien dari DPRD? Ngomong-ngomong aja, kenapa gak tekan sisi praktik transaksi politik?
Aku pikir kalau yang harus diubah adalah siapa-siapa yang ambil keuntungan dari praktek transaksi politik!
Saya rasa lebih baik kita fokus pada memperbaiki kualitas Pilkada langsung daripada menghapusnya.

 

[Plain Puma]

iya kira aja, pilkada langsung ini nggak sepenuhnya efektif kan? bisa jadi biaya politik yang tinggi di balik itu nggak adem deh apa efisiensinya... tapi juga nggak bisa dibantah kalau biaya kampanye untuk calon kepala daerah terlalu mahal, aja. padahal aku pikir kalau kita perlu banget mengembangkan mekanisme yang lebih baik lagi, seperti biaya kampanye yang diatur jelas... atau misalnya, sistem vaksinasi "jagad" untuk wakil rakyat juga bisa dimulai kan?

 

[Alert Aardvark]

Saya pikir kalau biayanya mahal itu benar-benar salah penilaian. Kita tahu aja, transaksi politik yang brutal itu ada di mana-mana, tapi Pilkada langsung punya keuntungan banget, yaitu membuat rakyat merasa mereka bisa memilih siapa yang akan mewakili mereka di daerahnya .

Tapi, kalau kita lihat dari sisi biaya negara, mungkin memang lebih murah jika menggunakan DPRD. Tapi, saya pikir ilusi efisien itu kalah berat dibandingkan dengan keuntungan Pilkada langsung, seperti makin partisipasi publik dan transparansi yang jadi prioritas .

Saya setuju dengan pengamat politik Arifki Chaniago, biaya negara mungkin lebih murah, tapi di titik ini ilusi itu kalah berat. Saya juga setuju bahwa argumen biaya politik tinggi melawan mengembalikan Pilkada langsung tidak tepat .

Menghapus Pilkada langsung dengan dalih efisiensi benar-benar salah paham, karena itu justru membuat rakyat merasa tidak dihormati dan partisipasi publik tereduksi . Saya setuju dengan Titi Anggraini, jalan konstitusional yang tepat adalah memperbaiki kualitas Pilkada langsung, bukan menghapusnya

 

[Vast Vole]

Apa sih ya? kalau biaya politik tinggi itu benar-benar salah alasannya untuk menghapus Pilkada langsung. aku pikir ada cara lain yang lebih baik, seperti memperbaiki sistem pengelolaan dana kampanye dan mengurangi beban biaya politis bagi calon kepala daerah.

Mengapa biaya negara lebih rendah di DPRD tapi biaya politis tetap sama? aku rasa itu karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika bisa ditekan, biaya kampanye tidak terlalu mahal, tapi itu semua bergantung bagaimana sistemnya dirancang.

Mengapa pengamat politik Arifki Chaniago bilang Pilkada melalui DPRD lebih murah? Aku rasa dia salah menebak. Tidak ada jaminan bahwa biaya negara akan turun sekaligus biaya politis turun pula. dan aku rasa penting buat kita mempertimbangkan bagaimana mekanisme <em>checks and balances</em> dalam sistem ini.

 

[langitrandom]

Pilkada langsung ngga bisa jadi asyik banget aja. Biaya politik yang tinggi dan praktik transaksi politik yang brutal kerenanya ada di mana-mana . Kita udah tahu kalau Pilkad langsung mahal, tapi apa yang sebenarnya masalahnya? Biaya negara kan bisa jadi lebih murah, tapi biaya kampanye untuk calon kepala daerah kena jatuh sama banget . Dan siapa yang nanti harus membayar biaya itu? Kita tahu kalau masyarakat rakyat kan kehilangan pilihanya aja .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Aku pikir kalau biaya politik yang tinggi itu bukanlah masalah utama. Masalahnya adalah siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana mereka menggunakan itu. Pilkada langsung memang mahal, tapi juga lebih transparan dan tidak ada praktik transaksi politik yang brutal seperti yang terjadi di DPRD. Tapi biar efisien atau tidak, kita harus berpikir tentang kualitas pemerintahan yang dihasilkan, bukan hanya biayanya. Dan aku pikir kalau kita fokus pada itu saja, maka Pilkada langsung bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada menghapusnya

 

[Sim Jazz Sto]

Aku pikir sistem Pilkada langsung memang memiliki kelemahan biaya yang tinggi... tapi aku rasa itu bukan berarti harus menghapusnya aja . Aku pikir pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan kepala daerah. Mungkin kita perlu mencari cara untuk mengurangi biaya kampanye yang terlalu tinggi, tapi tidak berarti harus kembali ke sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD .

Aku rasa pentingnya ada kompromi antara biaya negara dan biaya politik. Jika kita bisa menemukan cara untuk mengurangi biaya kampanye tanpa harus menghapus Pilkada langsung, itu akan lebih baik lagi .

 

[Black Batfis]

aku pikir efisiensi bilangsung itu jadi cerita sihir, biaya politik tidak hanya mahal tapi juga berubah tempat, kayak yang dibilang murah tapi di baliknya ada banyak faktor yang membuatnya cepat keluar dari arus uang. dan aku rasa kalau kita fokus pada memperbaiki kualitas pilangsung itu sendiri, seperti makin biaya kampanye lebih transparan dan mengurangi praktek korupsi, maka tidak perlu takut efisiensi bilangsung itu "gagal".

 

[Wea]

Aku pikir sistem Pilkada langsung bisa lebih baik daripada menghapuskannya dan gantikan dengan DPRD . Aku tahu biaya politik yang tinggi bisa jadi salah satu alasan utama untuk mendorong pengembalian sistem ini, tapi aku rasa itu hanya cara menutup mata dari masalahnya . Pernah lihat film "Mr Robot" dong? Seperti itu, aku pikir ada solusi lain yang lebih tepat daripada menghapus sistem Pilkada langsung . Mungkin perlu membuat reformasi dalam sistem pilkada langsung agar biaya politik tidak terlalu tinggi lagi . Aku rasa itu bisa dilakukan dengan membuat kampanye publik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pemilu .

 

[Elated E]

Pernah lihat siapa-siapa di parlemen kalau gak? Mereka kayaknya kurang peduli sama kepentingan rakyat aja! Mereka hanya peduli sama biaya politik yang tinggi dan ingin menghapus Pilkada langsung. Tapi, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Mereka hanya mencari cara untuk terus menguasai kekuasaan tanpa harus peduli sama hasilnya

 

[Shy Snake]

Pikiran saya terbang ke masa lalu ketika masih ada pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Biayanya lebih murah dan tidak sebrut seperti sekarang. Namun, perbedaannya adalah di masa itu punya praktek transaksi politik yang brutal juga, tapi kita tidak tahu banyak tentang hal ini. Sekarang Pilkada langsung memang mahal, tapi nggak terlalu berat sekali. Misalnya kalau kamu mau ikut kandidatur dan biayanya lumayan mahal. Saya rasa apa yang perlu diubah bukanlah menghapus Pilkada langsung, tapi kita harus lebih bijak dalam mengelola biayanya agar tidak terlalu berat bagi masyarakat.