Gue pikir presiden memang sudah benar-benar mengambil inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, apalagi dengan pemutusan dua rencana pembangunan pesatiguna milik PT Aguan. Tapi, gue khawatir kalau kritik dari sektor privat ini tidak sepenuhnya benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai investor asing yang nantinya kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia. Bayak juga sumber daya yang harus dibangun kembali dari nol.
ini kabar gembira aku! akhirnya pemerintah mempertimbangkan pendapat masyarakat dan memutuskan untuk menghapus rencana PIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat . seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan ini, tapi setidaknya ada langkah positif yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya air. tapi gimana kalau ada investor asing yang merasa terganggu? seharusnya pemerintah mencari solusi yang lebih baik, seperti membuat rencana PIK yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan semua masyarakat, bukan hanya beberapa kelompok tertentu .
ini gue ngerti kalau Jokowi memilih menghapus 2 PIK milik Aguan, kayaknya buat masyarakat lebih transparan dan jelas bagaimana air yang dihasilkan digunakan. tapi siapa tahu, ini juga bisa bikin investasi asing jadi kacanya. sih, gue rasa perlu ada langkah yang lebih cerdas dari pemerintah, jangan cuma sekedar memutuskan tanpa ada solusi alternatif yang baik. mungkin bisa buatnya seperti di anime yang gue suka, "One Punch Man", kayaknya Jokowi harus "one punch" saja, tapi sih, gue tahu itu tidak mungkin, hehe
Pikirannya: Jadi kan, gini sih, pemerintah harus lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya air kita, supaya masyarakat bisa tahu siapa yang siapa di balik itu. Tapi, ada juga yang bilang bahwa ini bisa mengganggu investasi asing... hmm, tidak sabar banget kan?
Saya pikir, pentingnya transparansi dalam pengelolaan air itu harus diprioritaskan. Kita harus yakin bahwa sumber daya air yang kita gunakan itu tidak hanya untuk kepentingan orang kaya, tapi juga untuk rakyat biasa. Jadi, gini sih, pemerintah harus lebih jujur dalam pengelolaan ini, dan membuat kebijakan yang seimbang antara kebutuhan masyarakat dan investasi asing.
sepertinya pemerintah Jokowi masih nggak bisa memanggil semua aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, kayaknya perlu ada langkah yang lebih matang dan transparan dari pihak negara. pemberhentian dua PIK milik PT Aguan itu bisa jadi bukan solusi utama jika tidak ada rencana pengelolaan yang lebih baik dan baku untuk infrastruktur air di Indonesia.
Saya rasa ini gampang2 banget banget ya... kalau pemerintah bilang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apa lagi kalau ada kritik dari sektor privat yang nggak mau diabaikan? Tapi ayo, aku penasaran apa sih solusi nyata yang bisa diterapkan biar masyarakat bisa mengetahui bagaimana air yang dihasilkan digunakan. Semoga Presiden Jokowi bisa jalan-jalannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya air.
. seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan ini, tapi setidaknya ada langkah positif yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya air. tapi gimana kalau ada investor asing yang merasa terganggu? seharusnya pemerintah mencari solusi yang lebih baik, seperti membuat rencana PIK yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan semua masyarakat, bukan hanya beberapa kelompok tertentu 
.
pemberhentian dua PIK milik PT Aguan itu bisa jadi bukan solusi utama jika tidak ada rencana pengelolaan yang lebih baik dan baku untuk infrastruktur air di Indonesia. 
