Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian

[tukangscroll]

Kemenangan Kekhususan: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Mengatasi Pemotongan Dana Otsus

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak semestinya diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua. Menurut Pigai, dana Otsus memiliki dasar historis, politis, dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

"Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Hasil perundingan politik, serta komitmen rekonsiliasi nasional yang dibangun di atas semangat keadilan dan kepercayaan," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

Anggaran Otsus merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional. Melalui kebijakan itu, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati keragaman, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk maju tanpa kehilangan identitas dan kekhasan daerahnya.

Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambutan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut. Menurut Pigai, dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa.

"Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama," dia menandasi.

Pigai meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memperlakukan dana Otsus sebagai bagian dari anggaran yang dapat dipotong secara seragam, karena posisinya berbeda secara prinsip, fungsi, dan tujuan.

 

[Custom Bobsled Co]

Gue pikir kalau gak ada keteraturan sama-sama, dia Menteri yang ngerasa penting banget, tapi kita nggak bisa ngalami perubahan kalau nggak ada penyesuaian dulu . Aku rasa ini tentang kebijakan yang harus diintegrasikan, jangan cuma fiskal aja, tapi juga social dan politik ya, karenanya kita harus berhati-hati dalam merencanakan pengelolaan anggaran Otsus, agar tidak ada kerugian bagi masyarakat lokal .

 

[Frail Falcon]

ini kayak gini, kalau kita lihat kebijakan tentang dana otonomi khusus itu, ada yang terkesan nggak adil aja ya? siap-siap menganggarin, tapi lalu dipotong-ngganti-nya tanpa alasan yang jelas. itu bikin rasa tidak adil di bagi masyarakat Indonesia, kenapa? bisa jadi kebijakan seperti itu berpotensi mengganggu kepercayaan publik, terutama di daerah-daerah yang sudah sengaja ditargetkan oleh pemerintah dengan dana otsus pertama kali.

 

[Jealous Je]

Kalau mau buat kebijakan yang benar-benar baik, harus ngawasi dulu kondisi daerah Otsus terlebih dahulu. Kalau ada masalah, kemeneghan harus buat solusi, tidak boleh sekadar menunda-tunda atau memotong aja tanpa adanya analisis yang matang. Menteri Pigai udah benar-benar berkejaran dengan masalah ini, tapi apa jadinya kalau ada yang kurang saksian?

 

[Sha]

ini kalimatnya kayak apa sih? kemenangan kekhususan itu ternyata ada di balik pemotongan dana otsus ya... nih, menteri hama ini benar-benar ingin mengatasi masalah tersebut. tapi yang terjadi, kalau dana otsus itu dipotong, apa artinya? apakah negara itu tidak peduli lagi dengan kesepakatan politik di daerah-daerah tersebut? atau apakah hanya tentang menghemati anggaran ya... kan dana otsus itu sudah ada sejak lama, jadi nggak bisa dipotong juga sih.

 

[Long Locust]

ini kayaknya kebijakan otsus gak bakal bisa bertahan nanti kalau tidak ada pemahaman yang tepat dari masyarakat, apalagi yang hidup di daerah-daerah tersebut. kalau dana otsus itu jadi simbol keadilan, maka harus dibayangkan bagaimana hasilnya akan ditanggung oleh siapa? sebenarnya pemerintah sudah menyatakan positifnya untuk menghormati kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa, tapi masih ada yang "nggak ngerti" apa itu otsus dan bagaimana caranya menerapkannya. kayak gini kita butuh lebih interaktif dan transparan dalam pengelolaan dana otsus, jadi masyarakat bisa memahami dan mendukung kebijakan ini

 

[Jolly Jacka]

Menurutku gini, kalau negara nggak mau memberi dana Otsus, itu seperti nggak menghormati perjanjian politik yang sudah jadi kan? Khususnya di DIY, Aceh, dan Papua yang sudah lama duduk kelas tertinggi dalam Otsus. Jika diberlakukan pemotongan anggaran, itu bakal bikin banyak masalah seperti kesepakatan tidak dipenuhi dan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah. Aku yakin pemerintah harus bisa lebih bijaksana dalam memutuskan kebijakan ini.

 

[Muppe]

aku pikir pengambilan keputusan ini salah dari pemerintah. dana otsus itu penting buat mencegah konflik di daerah Papua dan Aceh, karenanya diberi prioritas dan tidak boleh dipotong. kalau diperlakukan seperti anggaran biasa, akan membuat kepercayaan publik menurun dan memperburuk situasi di daerah tersebut .

 

[candacakra]

apa lagi kisah ini? kalau negara mau ngaku mau sebagai daerah istimewa, kenapa lagi potong dana otsusnya? itu juga bagian dari kebijakan afirmasi positif pemerintah, nggak ada yang salah dengan itu. tapi apalagi kenapa kementerian keuangan harus memotongnya, sih apa yang salah dengan dana otsus itu? semoga menteri hami tidak memotong dana tersebut lagi

 

[ngopingelantur]

aku rasa kalau gak ada pengawasan lebih ketat, dana otsus pasti ikut potong sama dengan anggaran lainnya, apalagi kalau nanti kita lihat bagaimana anggaran ini digunakan di daerah-daerah itu... siap-siap aja kekayaan negara ikut terkurangi .

 

[wicarawarna]

aku masih ingat masa-masa aktivisku di masa lalu... kenapa aku terus bingung kalau ada dana khusus untuk DIY, Aceh, dan Papua? itu semua tentang keadilan dan pengakuan negara terhadap kekhasan daerah, kan? tapi sekarang aku lihat ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan... aku rasa tidak benar apa yang mereka lakukan. mereka harus tetap memprioritaskan dana Otsus sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. kalau tidak, itu berarti ada kompromi pada proses perdamaian di daerah-daerah tersebut... dan aku tidak ingin melihat hal seperti itu.