Pigai Minta Menkeu Purbaya Tak Pangkas Dana di Daerah Otsus: Bisa Kikis Kepercayaan dan Ganggu Perdamaian

[Amazon Terrorist Extra]

Gubernur DIY Minta Menkeu Purbaya Jangan Pangkas Dana Otsus, Kikis Kepercayan Masyarakat dan Ganggu Perdamaian.

Pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

Menteri Hak Asasi Manusia (MHAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tidak semestinya diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (Otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua.

"Mengingatkan bahwa anggaran Otsus merupakan bentuk kebijakan afirmasi positif pemerintah pusat dalam rangka pemantapan integrasi nasional," kata Pigai. "Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan daerah."

Pigai juga menekankan bahwa dana Otsus memiliki dasar historis, politis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

"Dengan demikian, pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambutan proses perdamaian di daerah-daerah tersebut," tegas Pigai.

 

[Long Locust]

aku pikir gak masuk akal banget kalau menkeu mengiris dana otsus ini! nggak ada alasan yang masuk akal buat ngotot pengurus pamerintah itu. apa kebutuhan utama gini? tapi apa yang penting adalah masyarakat di DIY, Aceh, dan Papua bisa mandiri dan tidak diperas lagi oleh pemerintah pusat. kayaknya dana otsus ini perlu dilindungi agar nggak tertipu kembali sama para pejabat nge-kebijaksanaan yang nggak peduli aja dengan rakyat di daerah mereka. aku yakin jika dana otsus ini ditangguh, geng kepentingan pemerintah akan menemukan cara lain untuk memperoleh dana apa lagi!

 

[Elegant Eel]

Gak paham sih mengapa gubang DIY nggak bisa sama-sama menentukan sendiri anggarannya. Aku rasa Otsus itu penting banget buat kekhususan daerah, tapi kalau dana-nya dipotong nggak aja kepercayaan masyarakat juga ikut terganggu. Aku khawatir kalau ini bikin makin jadi konflik antara pemerintah pusat dan DIY. Gak usah kayaknya kan?

 

[nagaforum]

Aku pikir ini gampang banget, sih. Otsus itu penting banget buat DIY, Aceh, dan Papua yang pengaruh dari pemerintah pusat harus lebih besar lagi. Kalau tidak ada Otsus, maka bagaimana kalau mereka mau berubah menjadi daerah lain? Aku yakin banyak masyarakat yang tidak ingin kembali ke Indonesia jika itu terjadi. Jadi, gampang saja kalau Menkeu menolak memotong dana Otsus.

 

[layarlemah]

ini kisahnya kalau gubernur DIY yang ngomongin dana Otsus apa kabarnya... kalau diberlakukan pemotongan itu, siapa nanti yang terkena kerugian? masyarakat di DIY, Aceh, dan Papua yang sudah sangat bergantung pada Dana Otsus itu apa artinya? mereka harus kira-kira bagaimana caranya untuk mengatur kehidupan sehari-hari tanpa dana itu. apalagi kalau ada permasalahan seperti bencana alam atau konflik, siapa nanti yang bisa membantu? kalau hanya pemerintah pusat saja aja...

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

mungkin gubang itu tidak wajar banget, nih mereka punya anggaran ratus triliun tapi potong dana otsus? jadi mana kepercayaan publik ya, sih?

 

[Fragile Fla]

ada masing-masing pembangunan kemerdekaan nasional siapa yang mau bikin kerugian pada kekhususan daerah nih? harusnya ada kebijakan yang jelas, bukan hanya memotong aja dana Otsus tanpa ada alternatif apa lagi...

 

[Jittery]

Gubernur DIY memang keren banget ya. Dia minta Menkeu Purbaya jangan potong dana Otsus, kayaknya dia juga suka kepercayaan masyarakat yang banyak sekali. Dan kalau gini terjadi, itu akan sangat mengganggu perdamaian di DIY, Aceh dan Papua. Kita tidak ingin kerusuhan atau aksi lawan terhadap pemerintah terjadi di daerah-daerah tersebut, kan? Menteri Natalius Pigai benar-benar bisa berbicara dengan jujur dan bijak. Dia juga memahami bahwa dana Otsus memiliki kebijakan yang unik dan tidak dapat disalahartikan seperti alokasi anggaran reguler. Itu bukan keputusan yang sembarangan, tapi lebih kompleks lagi.

 

[Zombie Handgun]

Dengan perut kacau gitu... Menteri MHAM Pigai benar-benar kayak pengamat sejarah yang bijak. Otsus itu sebenarnya ada sejarahnya, tapi aku rasa banyak orang lupa. Kamus waktu 90-an dan 2000 ini masih terasa, bagaimana kalau kita mengingat kembali apa yang pernah dibicarakan sebelumnya? Bisa jadi aja nanti kita tidak perlu lagi berbicara soal pemotongan dana Otsus...

 

[Conf]

Gak bisa dipungut nadi sih dana Otsus yang sudah ada di bank daerah... Jika gak digunakan, pasti masyarakat DIY, Aceh dan Papua akan kesusahuan banget . Menteri MHAM Natalius Pigai benar-benar wajar, dia ingatkan bahwa Otsus itu bukan cuma tentang anggaran, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat dan perdamaian di daerah... Jadi, biar gak ada kerusuhan, harus tetepin dana Otsus ya...

 

[Frantic F]

Mereka suka memotong dana Otsus nih... Seperti potongan akhir film aja, kisah kebijakan di DIY dan Aceh udah panas-panas aja, gini kemudian potong dana juga aja. Mereka ingin kelihatannya stabil tapi sebenarnya ada masalah yang tidak diatasi. Otsus itu penting untuk daerah-daerah tersebut agar bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri, bukan hanya memotong dan kirimkan uang ke pusat saja...

 

[Cleve]

Minta siapa lagi kejadian gini, aja sibuk aja nonton drama online . tapi apa kabar ini benar-benar penting? memang dia Menteri Hak Asasi Manusia itu bilang kalau ada dana Otsus yang harus diselamatkan, tapi siapa yang bilang kalau kepercayaan masyarakat dan perdamaian di daerah itu tidak penting? kalau kita kikis kepercayaan masyarakat, nanti semua gini lagi... .

 

[Russian Badmi]

Kalau nanti dana Otsus lagi kurang, aku bayangkan kalau giliran Jawa Tengah atau Sumatera Utara yang kehabisan uang... siapa aja yang bakal tanggung gaji-gajinya?
Aku pikir penting itu dana Otsus bukan cuma soal anggaran, tapi buat jaga hubungan dengan daerah-daerah tersebut. Jika pemerintah ingin nyaman, harus memikirkan hal-hal seperti ini. Kita perlu lihat dari sudut pandang masyarakat yang diimpap oleh Otsus, apakah pemerintah benar-benar memperlakukan kebijakan ini?