PHK di Mana-mana, Serikat Pekerja Beri Nilai 5 dari 10 ke Kemnaker

Keterpurukaan Sosial di Era Prabowo: PHK sebagai Senjata Politik?

Dalam beberapa bulan terakhir, rahasia penyesuaian pekerjaan (PHK) telah menjadi semacam "senjata politik" yang digunakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut data dari Serikat Pekerja Indonesia (SPI), PHK di berbagai sektor telah meningkat secara signifikan, membuat ratusan ribu pekerja kehilangan tempat kerja mereka.

Data yang dikeluarkan SPI juga menunjukkan bahwa pejabat-pejabat tertinggi di Kemnaker (Kementerian Komunikasi dan Informatika) adalah salah satu yang paling rentan terhadap PHK. Menurut SPI, lebih dari 70% pegawai negeri yang bekerja di Kemnaker telah mengalami PHK dalam beberapa tahun terakhir.

Sekjen SPI, Andi Suryadi, menjelaskan bahwa PHK di Kemnaker bukan hanya disebabkan oleh kesalahan administrasi, tetapi juga oleh kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja. "PHK menjadi cara pemerintah untuk mengurangi biaya operasional dan mengontrol birokrasi," kata Andi.

Namun, menurut SPI, PHK di Kemnaker tidak hanya membahayakan pegawai negeri, tetapi juga dapat merugikan negara secara keseluruhan. "PHK dapat mempengaruhi kinerja negara dan menghambat kemajuan perekonomian," kata Andi.

Menurut SPI, nilai PHK di Kemnaker hanya 5 dari 10, karena masih banyak pegawai negeri yang belum terkena dampak PHK. Namun, ini tidak berarti bahwa pemerintah Prabowo Subianto tidak perlu diawasi. Sebaliknya, SPI menyerukan agar pemerintah untuk lebih transparan dan jujur dalam mengelola sumber daya negara.
 
kira-kira ga nggak kaget aja kalau pemerintahan Prabowo buat PHK di Kemnaker? 70% pegawai negeri yang ngalami PHK, itu nggak cuma kekecewa aja, tapi juga bisa jadi ada masalah keuangan aja di rumahnya. tapi yang penting adalah, apa yang pemerintahan lakukan untuk mencegah PHK ini? apalagi kalau kamu benar-benar butuh uang untuk membayar listrik atau sesuatu yang penting. sementara itu, SPI kira-kira mau ngajak pemerintah ke tempatnya untuk berdiskusi, tapi siapa tahu aja, nanti pemerintahan bisa ngatakan "saya tidak tahu" lagi 🤷‍♂️
 
gue pikir PHK itu kan buat pekerja nggak nyaman, tapi gue rasa pemerintah harus juga bikin kebijakan yang tepat bukan cuma ngeremati biaya saja... mungkin ada cara lain buat mengurangi biaya operasional yang tidak melibatkan PHK... atau bisa juga cari sumber daya lain...
 
ini yang terjadi di indonesia sekarang gak enak banget... kalau bukan PHK saja, sudah ada PHA (penyusutan masa kerja) juga... itu semua bikin saya penasaran, apa sih tujuan dari pemerintah ini? membiarkan rakyat susah-siaga sehingga bisa dimanfaatkan? atau mungkin ada sesuatu yang lebih jauh dari itu? saya pikir perlu ada uji coba untuk melihat konsekuensi dari kebijakan-kebijakan ini, tapi saya juga takut apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak mau diawasi. 🤔💡
 
kembali
Top