"Pesan Megawati ke Kader PDIP: Jalankan Ideologi Pancasila dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia"
Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh DPP PDIP, Sekretaris Jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto, menyoroti bahwa permasalahan dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak hanya sekedar persoalan teknis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melainkan juga soal ideologis. Menurutnya, PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran.
Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk melindungi TKI dan mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang berada di seluruh dunia. Ia juga menyebutkan bahwa PDIP harus mendirikan komite kerja atau task force untuk melindungi pekerja migran, sehingga mereka dapat merasa aman dan terlindungi.
Hasto menekankan bahwa pembentukan satuan tugas khusus ini adalah tanggung jawab konstitusional PDIP sebagai partai yang memiliki visi untuk mengaktifkan kader-kader di seluruh dunia. Ia juga menyebutkan bahwa PDIP harus mengingatkan kembali cita-cita pendiri Indonesia, yaitu untuk menjamin keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
Diskusi ini juga disertai oleh sejumlah pejabat dan anggota DPR yang berkontribusi dalam pembahasan tentang permasalahan dihadapi oleh TKI. Mereka berharap bahwa dengan adanya satuan tugas khusus, mereka dapat melindungi pekerja migran dari kekerasan fisik dan psikis, serta menjamin hak-hak mereka secara keseluruhan.
Dalam keseluruhan, diskusi ini menjadi penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya melindungi TKI dan mengaktifkan kader-kader PDI Perjuangan dalam melindungi pekerja migran.
Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh DPP PDIP, Sekretaris Jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto, menyoroti bahwa permasalahan dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak hanya sekedar persoalan teknis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melainkan juga soal ideologis. Menurutnya, PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran.
Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk melindungi TKI dan mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang berada di seluruh dunia. Ia juga menyebutkan bahwa PDIP harus mendirikan komite kerja atau task force untuk melindungi pekerja migran, sehingga mereka dapat merasa aman dan terlindungi.
Hasto menekankan bahwa pembentukan satuan tugas khusus ini adalah tanggung jawab konstitusional PDIP sebagai partai yang memiliki visi untuk mengaktifkan kader-kader di seluruh dunia. Ia juga menyebutkan bahwa PDIP harus mengingatkan kembali cita-cita pendiri Indonesia, yaitu untuk menjamin keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
Diskusi ini juga disertai oleh sejumlah pejabat dan anggota DPR yang berkontribusi dalam pembahasan tentang permasalahan dihadapi oleh TKI. Mereka berharap bahwa dengan adanya satuan tugas khusus, mereka dapat melindungi pekerja migran dari kekerasan fisik dan psikis, serta menjamin hak-hak mereka secara keseluruhan.
Dalam keseluruhan, diskusi ini menjadi penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya melindungi TKI dan mengaktifkan kader-kader PDI Perjuangan dalam melindungi pekerja migran.