KPK sibuk memeriksa Wakil PWNU DKI Jakarta sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji. Kementerian Agama (Kemenag) dianggap sebagai salah satu target penyelidikan, meski belum dikonfirmasi adanya kejahatan yang spesifik.
Penyelidikan KPK bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam inisiasi pembagian kuota haji khusus. Apakah Kemenag sendiri atau ada pengaruh dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel? Kesibukan ini dilakukan untuk memastikan adanya transparansi dalam penyelenggaraan kuota haji.
Kasus korupsi kuota haji 2024 melibatkan pemberian kuota tambahan 20 ribu jemaah, yang menurut KPK memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah lama mengantre. Kuota tambahan tersebut ditujukan untuk mengurangi antrean dan tunggu jemaah haji reguler Indonesia.
Saat ini, Indonesia telah menerima kuota haji sebanyak 241 ribu jemaah di tahun 2024, dengan total kuota haji khusus yang diberikan kurang dari 8 persen. Hal ini membuat banyak orang yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat.
Penyelidikan KPK bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam inisiasi pembagian kuota haji khusus. Apakah Kemenag sendiri atau ada pengaruh dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel? Kesibukan ini dilakukan untuk memastikan adanya transparansi dalam penyelenggaraan kuota haji.
Kasus korupsi kuota haji 2024 melibatkan pemberian kuota tambahan 20 ribu jemaah, yang menurut KPK memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah lama mengantre. Kuota tambahan tersebut ditujukan untuk mengurangi antrean dan tunggu jemaah haji reguler Indonesia.
Saat ini, Indonesia telah menerima kuota haji sebanyak 241 ribu jemaah di tahun 2024, dengan total kuota haji khusus yang diberikan kurang dari 8 persen. Hal ini membuat banyak orang yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat.