Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memperkenalkan langkah keamanan tingkat tinggi di Minnesota, negara bagian di tengah-tengah lonjangan protes terhadap kebijakan deportasi. Pentagon telah memerintahkan sekitar 1.500 prajurit aktif Angkatan Darat AS yang berbasis di Alaska untuk bersiaga menghadapi kemungkinan penugasan ke Minnesota, meski belum jelas apakah pasukan tersebut benar-benar akan dikirim ke Minnesota.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi apabila situasi keamanan di negara bagian wilayah Midwest itu memburuk. Para prajurit yang disiagakan itu merupakan personel dua batalion infanteri Angkatan Darat AS di bawah Divisi Lintas Udara ke-11 yang bermarkas di Alaska.
Ancaman pengerahan militer muncul setelah Trump menyatakan kesiapannya menggunakan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan bersenjata apabila otoritas negara bagian dinilai gagal menghentikan aksi protes yang menyasar petugas imigrasi federal. Pernyataan itu disampaikan di tengah lonjakan kehadiran agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Minnesota.
Konfrontasi antara warga dan aparat federal kian memanas di Minneapolis, terutama setelah tewasnya Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, yang ditembak mati saat berada di balik kemudi mobilnya oleh petugas ICE bernama Jonathan Ross pada 7 Januari.
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menilai bahwa pengerahan militer justru akan memperkeruh situasi. "Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan," kata Frey. "Kami tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keselamatan warga. Kami aman."
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, dalam wawancara terpisah dengan CBS, menyarankan agar Frey menyediakan "zona protes damai" bagi para demonstran.
Trump sendiri berkali-kali mengaitkan pengerahan aparat imigrasi dengan skandal dugaan pencurian dana federal yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial di Minnesota. Presiden dan sejumlah pejabat pemerintahannya juga secara khusus menyoroti komunitas imigran Somalia di negara bagian tersebut.
Namun, operasi ICE tidak hanya menyasar komunitas Somalia. Pada Minggu, agen federal bersenjata memasuki sebuah rumah di St. Paul dan membawa keluar seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek dan selimut.
Langkah serupa juga dilakukan di sejumlah kota besar lain di Amerika Serikat, yang mayoritas dipimpin oleh politisi Partai Demokrat. Trump sebelumnya menyatakan bahwa pengerahan pasukan di Los Angeles, Chicago, Washington D.C., Memphis, dan Portland diperlukan untuk memerangi kejahatan serta melindungi properti dan personel federal dari aksi protes.
Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz, yang tengah menjadi subjek penyelidikan pidana oleh Departemen Kehakiman AS, telah mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung penegakan hukum lokal sekaligus melindungi hak warga untuk melakukan protes damai.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi apabila situasi keamanan di negara bagian wilayah Midwest itu memburuk. Para prajurit yang disiagakan itu merupakan personel dua batalion infanteri Angkatan Darat AS di bawah Divisi Lintas Udara ke-11 yang bermarkas di Alaska.
Ancaman pengerahan militer muncul setelah Trump menyatakan kesiapannya menggunakan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan bersenjata apabila otoritas negara bagian dinilai gagal menghentikan aksi protes yang menyasar petugas imigrasi federal. Pernyataan itu disampaikan di tengah lonjakan kehadiran agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Minnesota.
Konfrontasi antara warga dan aparat federal kian memanas di Minneapolis, terutama setelah tewasnya Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, yang ditembak mati saat berada di balik kemudi mobilnya oleh petugas ICE bernama Jonathan Ross pada 7 Januari.
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menilai bahwa pengerahan militer justru akan memperkeruh situasi. "Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan," kata Frey. "Kami tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keselamatan warga. Kami aman."
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, dalam wawancara terpisah dengan CBS, menyarankan agar Frey menyediakan "zona protes damai" bagi para demonstran.
Trump sendiri berkali-kali mengaitkan pengerahan aparat imigrasi dengan skandal dugaan pencurian dana federal yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial di Minnesota. Presiden dan sejumlah pejabat pemerintahannya juga secara khusus menyoroti komunitas imigran Somalia di negara bagian tersebut.
Namun, operasi ICE tidak hanya menyasar komunitas Somalia. Pada Minggu, agen federal bersenjata memasuki sebuah rumah di St. Paul dan membawa keluar seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek dan selimut.
Langkah serupa juga dilakukan di sejumlah kota besar lain di Amerika Serikat, yang mayoritas dipimpin oleh politisi Partai Demokrat. Trump sebelumnya menyatakan bahwa pengerahan pasukan di Los Angeles, Chicago, Washington D.C., Memphis, dan Portland diperlukan untuk memerangi kejahatan serta melindungi properti dan personel federal dari aksi protes.
Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz, yang tengah menjadi subjek penyelidikan pidana oleh Departemen Kehakiman AS, telah mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung penegakan hukum lokal sekaligus melindungi hak warga untuk melakukan protes damai.