**KETUA KADIN CILEGON DITUNTUT PENJARA 5 TAHUN**
Jakarta, CNN Indonesia - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Muhamad Salim, dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon dalam kasus dugaan premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Kota Cilegon.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, JPU Febby Febrian Arip Mulyana menyatakan bahwa Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Terdakwa Muhamad Salim dipidana penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Febby saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim, Senin (6/10).
Selain Salim, empat terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan pidana. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatulloh Alibasa, Wakil Ketua Bidang Kadin Cilegon Ismatullah, Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, dan Ketua LSM BMPP Zul Basit.
"Keempat terdakwa lainnya dituntut masing-masing tiga tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 368 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Febby.
Jaksa menilai perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Kota Cilegon. Hal tersebut menjadi pertimbangan pemberat dalam tuntutan.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah pengakuan para terdakwa, sikap sopan di persidangan, serta belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Perkara ini bermula dari permintaan pekerjaan secara paksa kepada pihak pelaksana proyek CAA-1 senilai Rp17 triliun oleh para tersangka.
Mereka mendatangi Kantor China Chengda Engineering Co. Ltd., kontraktor utama proyek, dan memaksa agar diberikan paket pekerjaan tanpa melalui proses lelang.
Barang bukti yang diserahkan dalam perkara ini beragam, mulai dari rekaman video intimidasi, surat-menyurat antara Kadin Cilegon dan pelaksana proyek, hingga komunikasi percakapan melalui aplikasi WhatsApp.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama pimpinan organisasi lokal dan memunculkan dugaan praktik pemaksaan dalam pelaksanaan proyek besar di wilayah industri Kota Cilegon.
Jakarta, CNN Indonesia - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Muhamad Salim, dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon dalam kasus dugaan premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Kota Cilegon.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, JPU Febby Febrian Arip Mulyana menyatakan bahwa Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Terdakwa Muhamad Salim dipidana penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Febby saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim, Senin (6/10).
Selain Salim, empat terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan pidana. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatulloh Alibasa, Wakil Ketua Bidang Kadin Cilegon Ismatullah, Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, dan Ketua LSM BMPP Zul Basit.
"Keempat terdakwa lainnya dituntut masing-masing tiga tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 368 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Febby.
Jaksa menilai perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Kota Cilegon. Hal tersebut menjadi pertimbangan pemberat dalam tuntutan.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah pengakuan para terdakwa, sikap sopan di persidangan, serta belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Perkara ini bermula dari permintaan pekerjaan secara paksa kepada pihak pelaksana proyek CAA-1 senilai Rp17 triliun oleh para tersangka.
Mereka mendatangi Kantor China Chengda Engineering Co. Ltd., kontraktor utama proyek, dan memaksa agar diberikan paket pekerjaan tanpa melalui proses lelang.
Barang bukti yang diserahkan dalam perkara ini beragam, mulai dari rekaman video intimidasi, surat-menyurat antara Kadin Cilegon dan pelaksana proyek, hingga komunikasi percakapan melalui aplikasi WhatsApp.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama pimpinan organisasi lokal dan memunculkan dugaan praktik pemaksaan dalam pelaksanaan proyek besar di wilayah industri Kota Cilegon.
. Dan aku melihat bahwa ada banyak orang yang peduli dan berdiskusi tentang hal ini di Twitter 
. Saya rasa itu sangat baik, karena kita semua harus peduli dengan keadilan dan penegakkan hukum di negara kita 
.
. Kasus Ketua Kadin Cilegon yang dituntut penjara 5 tahun memang menjadi sorotan publik. Aku rasa itu cukup menarik untuk dibaca 
. Semoga proses hukumnya berjalan dengan adil dan transparan 
. Dengan permintaan pekerjaan secara paksa dan intimidasi terhadap kontraktor proyek, aku rasa dia udah patut dipidanai 
. Aku juga lihat ada banyak meme tentang kasus ini di Twitter, kayak "Kadin Cilegon: dari ngeles gede jadi tahanan" 
. Mereka tidak terlibat dalam kasus korupsi seperti ini, karena mereka lebih fokus pada menjaga keamanan negara dan mempertahankan integritas institusi 
. Saya rasa kasus Ketua Kadin Cilegon ini adalah contoh bahwa ada orang yang mencoba mengganggu keseimbangan di masyarakat dengan cara tidak sehat 
. Semoga proses hukumnya berjalan dengan adil dan transparan, sehingga semua orang bisa melihat bahwa negara kita memang memiliki keadilan yang kuat 
.
. Jadi, bukannya hanya menuntut pidana kepada mereka, aku rasa lebih baik kita juga memikirkan tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keadilan dan hukum di Indonesia 
. Mungkin kita bisa membuat materi pelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif, seperti game atau simulasi, untuk mengajarkan anak-anak muda tentang pentingnya menjaga integritas dan menghormati hukum 
.
. Para petinggi Kadin Cilegon itu sebenarnya bisa memiliki pengaruh besar di pedesaannya sendiri, tapi malah menggunakan posisinya untuk memaksa proyek-proyek besar di kota 
.
. Mereka bisa menjadi pemimpin kalau sudah membuktikan bahwa mereka mampu memimpin dengan benar dan adil, bukan dengan cara memaksa orang lain 
. Aku rasa ini hanya menunjukkan bagaimana mudahnya seseorang bisa menjadi "pemimpin" di Indonesia 
.
. Jika para petinggi Kadin itu sudah bisa memaksa orang lain untuk memberikan pekerjaan tanpa proses lelang, apa yang akan terjadi jika mereka harus membayar biaya pengobatan atau perawatan yang mahal? 
.