Kalau seperti ini, siapa nanti bertanggung jawab? KPU nggak bisa jelas, jaksa nggak bisa jelas... Apa sih yang salah? Mereka bilang ada aturan, tapi apa aja aturan itu? Tadi Subhan Palal bilang kalau Pasal 1816 harus diikuti, tapi KPU dan jaksa bilang tidak boleh. Siapa yang benar? Kalau bukan, maka semua yang salah itu harus bertanggung jawab. Atau mungkin ini hanya tentang strategi politik...